The Brain Drain
February 8th, 2005 | EducationPengambil beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk sekolah di luar negeri tapi setelah tamat nggak balik ke Indonesia dan juga nggak mengembalikan dana pendidikan plus biaya hidup yang gratis adalah perampok bangsa sejati. Brain drain istilahnya. Sangat tidak bertanggung jawab dan pengecut. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka dengan sifat seperti itu kalaupun akhirnya terpaksa balik ke Indonesia? Mereka tentunya sudah punya channel tersendiri plus green card atau whatever card yang memungkinkan mereka bisa dengan sangat mudah balik lagi sewaktu-waktu.
Di Australia, peserta program beasiswa tidak bisa langsung tinggal di negara itu karena ada restriction ketat. Pemerintah Australia mewajibkan mereka untuk kembali ke negara asal. Setelah melewati beberapa periode tertentu (mungkin 2 tahun) baru mereka bisa apply permanent residency (green card) secara offshore. Tentunya mereka yang sudah terima dana gratis paling sedikit kudu ngabdi dulu ke negara asalnya.
Di Jerman, kebanyakan harus nikah dengan penduduk Jerman sendiri agar bisa tetap tinggal di sana. Berhubung sekolah di Jerman tamatnya bisa 10 tahun lebih, jelas sekali mereka memilih option nggak balik. Apalagi bagi yang nggak lulus-lulus juga. Malu kan kalo ketauan?
India adalah biangnya brain drain. Tapi setelah selesai mereka kembali ke negerinya membawa pengetahuan, modal, dan networking tentunya. Ini yang belum terwujud di negeri ini. Dalam 13 tahun belakangan, di UGM ada 50 orang dosen dan peneliti mengundurkan diri. Universitas jelas rugi, karena mencetak satu doktor saja butuh sekurang-kurangnya satu miliar rupiah. Padahal ada seratusan cendekiawan yang hijrah ke manca dan terbanyak di Malaysia.
Tapi mau gimana lagi? Di California, gaji dasar dosen yang masih newbie mencapai $55.000 sampai $65.000 per tahun. Dosen senior dan guru besar bisa menembus $85.000 dalam satu tahun. Itu masih belum termasuk fasilitas asuransi kesehatan keluarga, akses internet gratis, dan fasilitas laboratorium yang komplit.
Anggaran untuk riset dan teknologi kita hanya 0,18% dari PDB. Jauh di bawah standar UNDP yang menetapkan setidaknya 1% dari PDB. Ini adalah rekor yang terkecil di Asia. Sarita Sarvate, periset keturunan India yang bermukim di California, pernah menulis bahwa sekalipun seluruh anak Amerika dikerahkan di bidang sains, tetap tidak mampu memasok kebutuhan industri teknologi dan informasi dalam kurun 10 tahun ke depan. Wajar kalau para ilmuwan kita kemudian prefer ke luar negeri karena fasilitas untuk riset jauh lebih memadai.
Dalam aturan pemerintah sendiri sudah dinyatakan bahwa penerima beasiswa harus menebus setidaknya 2n+1 dari masa pendidikannya atau mengganti dua kali lipat biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa itu. Beberapa memang sudah dituntut dan diserahkan ke Dirjen Piutang dan Lelang Negara. Sisanya? Entah.
Comments
December 11th, 2007 at 11:07 am
Dan tampaknya pemerintah sendiri masih belum sadar akan bahaya ini. Sebenarnya paa sih yg menjadi skala prioritas di kepala orang2 pemerintahan - -a.
March 15th, 2008 at 8:47 am
Saya nggak tau nih tentang biaya untuk bapak “jenius” yang satu ini untuk bisa sekolah di Jerman. Yang jelas sih sehabis sekolah di di negara tersebut beliau menetap dan meniti karir di sana sampai akhirnya dipanggil pulang ke Indonesia dan dibikinin pabrik pesawat terbang. Walaupun pada akhirnya pabrik tersebut nggak sukses-2 amat, dan kemudian beliau balik lagi ke jerman dan “menelantarkan” pabrik tersebut dengan meninggalkan permasalahan yang masih belum terselesaikan.
Sepertinya orang-2 yang sekolah di luar negri dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia musti dibikinin “pabrik” juga oleh negara agar mau balik ke Indonesia. Karena mereka sudah menganggap diri mereka intelek, cerdas, jenius, dan lain sebagainya. Jadi pantas dong kalau negara Indonesia memberikan fasilitas lebih kepada kepada mereka.
Alsan minimnya fasilitas untuk menunjang karir mereka di negara Indonesia dan kurangnya perhatian pemerintah dan mungkin juga masyarakat terhadap mereka merupakan salah satu alasan yang paling sering saya dengar.
Saya nggak heran dengan kondisi tersebut, karena memang sudah watak dan mental bangsa kita yang lebih sering “meminta” ke negara/masyarakat dan bukan “memberi” ke negara/masyarakat, Seperti fenomena untuk menjadi PNS dengan alasan kerjanya nyantai dan hari tua dijamin oleh negara, atau sekolah negri dan PTN, yang katanya sih banyak disumbang negara/masyarakat, lebih favorit dibanding sekolah dan PTN swasta dengan alasan biayanya lebih murah dan lulusannya berkualitas bahkan dipelihara/dijamin juga oleh negara dan masyarakat dengan salah satu pernyataan di iklan loker “Diutamakan Lulusan dari PTN”.