Nofie Iman

Mungkin berita ini sudah agak basi. Tapi pada akhirnya pemerintah menegaskan juga rencana kenaikan BBM secara serentak per Oktober 2005, dengan catatan dana kompensasi BBM per Maret 2005 lalu juga sudah jelas realisasinya. Saya baru sempat melihat tayangan ulang siaran pers pak SBY, didampingi pak Jusuf Kalla, beserta beberapa kepala daerah.

Seperti biasa, setiap kebijakan yang tidak populer dikeluarkan pemerintah, berbagai demonstrasi dan aksi massa di beberapa tempat langsung muncul secara serentak. Lucunya, mereka malah meminta reshuffle dalam kabinet Indonesia Bersatu, karena dipandang tidak berhasil menangani perekonomian Indonesia. Target terbesar tentu saja Aburizal Bakrie, karena dituding akan memprioritaskan kepentingan usahanya dibandingkan kepentingan negara. Menyusul kemudian beberapa menteri lain yang menduduki pos-pos keuangan, seperti Yusuf Anwar, Sri Mulyani, Marie Pangestu, Soegiharto, dan seterusnya.

Kalau boleh saya jujur, penilaian semacam itu jelas tampak bias. Dalam situasi ketika harga minyak begitu tidak dapat dikendalikan seperti saat ini, siapa pun pemimpin atau menterinya, tetap akan menetapkan kenaikan harga BBM. Apalagi, fundamental ekonomi Indonesia pada dasarnya sudah begitu amburadul. Mengikuti kebijakan mahzab mana pun tetap saja tidak bisa menghasilkan kebijakan yang optimal, apalagi kebijakan yang juga populer di mata rakyat.

Belum lagi tekanan terus menerus datang dari kelompok IMF yang datang membawa resep penolong (sekaligus kepentingan politis tertentu) membuat pak SBY dan kabinetnya pusing bukan main. Di satu sisi, kelompok Kwik Kian Gie, Faisal Basri, atau Drajat Wibowo mengusulkan sikap kencangkan ikat pinggang yang sangat tidak populer. Di sisi lain, kebijakan itu justru dimanfaatkan kelompok oposisi untuk dijadikan interpelasi atau impeachment.

Tapi itu kan baru sekedar isu? Memang. Dan ada perkembangan terakhir ketika Jusuf Anwar berencana mencoret anggota-anggota CGI yang sedikit dalam memberikan bantuan tetapi sungguh rewel karena memaksakan kepentingan politis di baliknya. Jelas ini berita besar karena Jusuf Anwar atau Sri Mulyani yang dianggap pro IMF punya keberanian untuk mencoret beberapa negara seperti Italia, Perancis, dan tentu saja, Amerika.

Apakah ini berarti mulai ada keterpaduan dan kesatuan arah di kalangan elite dan pundit negeri ini? Apakah keberanian mereka menantang negara besar itu berarti bahwa mereka sudah sadar tentang harga diri bangsa? Memang benar. Andaikata pos menteri perekonomian dipegang Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Drajat Wibowo, atau yang lainnya, jelas akan sangat radikal menentang IMF, Amerika, dan seterusnya. Berbeda dengan Jusuf Anwar atau Sri Mulyani, yang menurut anggapan orang, dapat begitu saja didrive oleh IMF. Keduanya sering dianalogikan seperti Soedrajad Djiwandono atau Marie Mohammad di masa 1997/1998 lalu. Puji syukur Alhamdulillah karena anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar adanya.

Oke, Indonesia saat ini memang sudah terlalu banyak didera masalah. Sebut saja mulai dari BBM yang naik tinggi sementara anggaran untuk subsidi sangat terbatas. Lalu soal listrik PLN yang padam karena suppliernya menyetor batubara muda yang titik panasnya berbeda. Kemudian tentang kecelakaan pesawat terbang akibat deregulasi dan lengahnya pengawasan dari Dirjen Perhubungan Udara. Masih juga ditambah nilai tukar rupiah yang anjok.

Di bidang lain, kita tentu tahu wabah flu burung sudah menyebar ke beberapa daerah. Kelangkaan BBM di pelosok kota, itu juga sudah jadi lagu lama. Biar bagaimana pun juga, BBM tetap harus naik. Apalagi tak lama lagi, sektor hilir industri migas sudah akan dibuka untuk swasta. Kalau dibiarkan terus menerus, Pertamina nantinya hanya akan jadi tamu di negeri sendiri. Yang terpenting, tinggal bagaimana kita memikirkan solusi kompensasi kenaikan BBM agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Lantas, apa memang benar menteri-menteri ekonomi kita memang harus direshuffle? Kalau boleh saya berandai-andai, seumpama saya adalah pak SBY, pilihan tersebut adalah opsi terakhir yang akan saya ambil. Saya, saat ini, mungkin akan memanggil dan mengumpulkan semuanya. Mereka akan saya tantang dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih seru dari pertanyaan pendadaran atau bahkan ujian desertasi, seperti:

• Tindakan apa saja yang sudah Saudara lakukan selama ini? Apa saja pencapaian dan kegagalan yang terjadi?
• Bagaimana Saudara akan membuka lapangan kerja baru yang seluas-luasnya? Setidaknya, apa upaya yang akan dilakukan supaya keberadaan mereka tidak berubah menjadi aksi kriminal atau urbanisasi besar-besaran?
• Bagaimana Saudara akan menghimpun dana sebesar mungkin cadangan devisa negara kita?
• Tindakan apa yang akan Saudara lakukan untuk merubah Indonesia dari debitor menjadi kreditor sebagaimana Cina dalam beberapa tahun terakhir ini? Metode apa yang mereka gunakan sehingga tanpa bantuan IMF atau negara barat lainnya tetap bisa berkembang? Seberapa besar kemungkinan metode-metode tersebut diadopsi di negara kita?
• TKI seharusnya bisa menjadi penghasil devisa dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Filipina saja sudah menghasilkan US$ 200 milyar per tahun. Apa yang selama ini sudah dilakukan Depnaker?
• Dan masih ada sederet pertanyaan mendasar lainnya yang akan saya ajukan. Andaikata jawaban mereka terlalu teoretis, kurang aplikatif, terkesan ngalor-ngidul, atau bahkan tidak bisa menjawab dengan tuntas, maka saya persilakan mereka untuk mundur dengan hormat. Lalu, sebelum memilih calon pengganti pun harus melewati tantangan pertanyaan serupa yang tak kalah serunya. Dari jawaban sang calon, tentu bisa dinilai sejauh apa percepatan perekonomian yang akan bisa diwujudkan.

Ah, susah betul jadi presiden di negeri ini… :D

Possibly Related:

• Tarif Telkom Naik Lagi (Monopoli? Hari Gini?)
• Lukman dan Anaknya
• Understanding the God’s System
• Pasar Otomotif Indonesia yang Tidak Rasional
• Human-Centered Economic Activities