Nofie Iman

Soal betapa parahnya Pertamina, yang notabene sudah berjualan bensin di level hilir selama bertahun-tahun, memang perlu dipertanyakan — terutama dalam manajemen distribusi dan layanan pelanggannya. Sebut saja mulai dari manajemen persediaan, pelayanan yang sering kurang ramah, tempat yang kurang kondusif, WC yang bau, dan mungkin masih banyak lagi yang bisa ditulis.

Nggak usah kita komparasi jauh-jauh. Di Malaysia, setiap pompa bensin memampang tulisan besar berbunyi “tandas kami bersih” yang melegakan sekali buat orang yang kebelet. Pelanggan juga mendapat servis seperti tambah angin ban dengan cuma-cuma. Sementara di Thailand, setiap kali mengisi bensin di pompa bensin, selalu ada petugas yang menyemprot kaca mobil dengan busa sabun, lalu dilap sampai bersih. Tentu saja semua itu layanan gratis.

Di sisi lain, Shell sudah siap membangun stasiun pompa bensin pertama mereka di Tangerang November besok. Bahkan, dalam 8 tahun ke depan mereka berencana menambah portofolionya menjadi 400 pompa bensin. Meskipun mereka tidak membangun kilang, saat ini mereka sudah mempunyai storage di daerah Merak, Banten. Saya menduga mungkin supply mereka didatangkan dari salah satu refinery terbesar yang ada di Singapura. Sedangkan Petronas malah sudah mencuri start dengan membangun SPBU di daerah Cibubur. Mereka juga berjanji akan membangun 350 pompa bensin di seantero Pulau Jawa.

Bagi yang belum tahu, Undang-undang Minyak dan Gas No. 22 tahun 2001 menyebutkan bahwa pelayanan publik terkait dengan bisnis minyak hilir yang dilakukan Pertamina akan berakhir November mendatang. Jadi memang pemerintah sudah bertekad bulat untuk meliberalisasi sektor hilir yang selama ini menjadi monopoli Pertamina. Artinya, harga BBM akan sama dengan harga internasional per tahun 2006 nanti. Itu adalah konsekuensi yang harus diambil karena pemerintah sudah telanjur menandatangani GATT. Bisa ditebak, nantinya Shell, anggota seven sisters (sekarang four sisters), Petronas, atau yang lainnya akan bisa bertarung dengan lebih “fair” dengan pemain lokal (baca: Pertamina). Kalau sudah begini, melihat buruknya prestasi Pertamina dalam mengelola distribusi dan pompa bensinnya, bisa ditebak siapa yang akan mati dalam pertarungan, bukan?

Dari beberapa referensi yang saya baca, pemain-pemain asing itu masuk menyasar pasar kelas atas dengan menjual bahan bakar oktan tinggi yang tidak disubsidi. Target mereka adalah bensin super yang secara virtual kini dimonopoli oleh Giga Intrax (punya Ginandjar Kartasasmita), Elnusa-Bimantara, dan pemain-pemain lain yang selama ini berdiri di bawah ketiak pertamina yang memanfaatkan fasilitas Pertamina dan beroperasi lewat jalur birokrasi dan katebeletje.

Dengan begitu banyaknya mobil-mobil sekelas Jaguar, Mercedes, BMW, serta SUV sampai ke Humvee, jelas lebih aman dan menguntungkan berjualan bensin kelas VIP (oktan 92 ke atas) daripada nyemplung di bisnis pompa bensin ketengan tempat bajaj dan ojek mengisi bensin. Mereka jelas lebih nyaman menerima bayaran dengan kartu kredit, daripada dibayar dengan lembaran-lembaran rupiah yang lusuh, bau keringat, dan penuh debu. Maka kemudian terjadi diversifikasi pasar berdasarkan kualitas yang membuat faktor harga dan pencetus harga menjadi sesuatu yang irrelevan. Demand pada akhirnya memiliki strukturnya sendiri-sendiri.

Kembali soal pencabutan subsidi dan liberalisasi migas, Anda jangan terlalu bingung dan dikacaukan dengan uji logika dan antitesis semacam ini. Pernah dengar istilah “set-aside” dalam kancah politik? Harga crude oil di pasar internasional memang naik tak terkendali. Selama ini, hal itulah yang selalu dijadikan kambing hitam untuk mencabut subsidi agar beban APBN tidak terlalu berat. Tapi masalahnya bukan itu. Angka subsidi memang besar dan mempunyai downside effect yang besar. Namun, mengabaikan GATT dan tidak mengijinkan pemain asing masuk ke pasar Indonesia, jelas mengandung resiko yang jauh lebih tinggi. See?

Secara eksplisit pemerintah harus segera mengurangi defisit anggaran, dan secara implisit pemerintah memang sedang meliberalisasi sektor perminyakan terutama di bagian hilir. Dan saya rasa inilah timming yang paling tepat untuk melakukan “set-aside” sebagai akibat (1) mengikat janji dengan GATT kepada (2) naiknya harga minyak mentah di pasar internasional. Sungguh suatu keputusan yang sangat tepat dan cerdas. Dari analisis sederhana ini tampak bahwa pemerintah sebenarnya kurang berpihak pada bangsa sendiri yang mayoritas lemah dan miskin. Ideologi politik dan ekonomi yang “sesungguhnya” terlihat bahwa pemerintah memihak kepada asing, entah itu GATT, IMF, Amerika, atau siapapun.Tapi apakah itu semua akan menyelesaikan masalah?

Saya rasa tidak. Masalah laten kita bukan pada minyak, melainkan pada sistem transportasi massal dan portofolio energi.

Sudah menjadi lagu lama bahwa sistem transportasi publik kita kurang bisa diandalkan. Mulai dari sopir mikrolet yang cara menyetirnya melebihi aksi-aksi Fear Factor, bus kota yang seharusnya pensiun namun dipaksa untuk tetap jalan, manajemen rute yang kacau balau dan jadwal yang nyaris tidak pernah tepat, aksi pencopetan dan tindak kriminal yang semakin nekat, hingga sistem percaloan yang luar biasa hebatnya. Kendati BBM naik tinggi, masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi karena alasan pragmatis. Sudah pasti kemacetan makin meningkat dan polusi udara semakin menggila.

Bicara soal energi, pembangkit listrik PLN setiap tahun menghabiskan sekitar 11 juta kiloliter. Angka yang luar biasa besar. Di Perancis, 75% energi listrik berasal dari nuklir. Di Norwegia, nyaris 100% berasal dari air. Malaysia bahkan memenuhi kebutuhan energinya dari air, gas, dan batubara. Lalu kenapa Indonesia tetap ngotot dengan pembangkit bertenaga solar?

Untuk mengembangkan sistem pembangkit listrik alternatif dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Bandingkan dengan membangun pembangkit listrik bertenaga solar atau turbin gas (yang juga menggunakan solar) hanya memakan waktu satu tahunan. Umumnya masa jabatan para birokrat tak lebih dari 5 tahun, kecuali bila dipilih/diangkat kembali. Secara logika, mereka akan enggan melakukan pengembangan energi alternatif karena tidak memperoleh kickback apapun dari situ. Beda dengan sistem pembangkit listrik berbahan bakar solar yang bisa membawa banyak kickback ke kantong pribadi.

Belanda dan Inggris misalnya, punya harga bensin termahal di dunia. Namun dengan tersedianya transportasi umum seperti tram (dan kesadaran penduduk lokal untuk menggunakan sepeda) ataupun kereta bawah tanah (yang sudah dimulai di Inggris sejak hampir seabad yang lalu), maka harga bensin yang sangat mahal tidak terlalu membebani rakyat.

Sistem transportasi umum tersebut umumnya juga bersinergi dengan portofolio energi yang menguntungkan publik. Angkutan umum biasanya digerakkan oleh tenaga listrik. Sumber listriknya berasal dari air, gas, batubara, atau nuklir yang relatif murah. Kenaikan BBM pada akhirnya tidak terlalu mempengaruhi tarif angkutan umum. Masyarakat tetap bisa bergerak melakukan berbagai kegiatan produktif dengan biaya yang murah.

Sejak kecil, kita selalu dicekoki dengan keagungan Indonesia yang berlimpah sumber energi baik minyak maupun alternatifnya (gas, panas bumi, batu bara, air, panas samudera (OTEC) dan sebagainya), tetapi justru terpaku pada minyak. Kita kemudian menjadi buntu dan pikiran kita tertutup atas pilihan sumber energi alternatif. Dan sekarang, kita termakan oleh ulah kita sendiri, oleh kebodohan kita sendiri.

Mungkin analisis dan penalaran logis saya kurang lengkap. Tapi setidaknya cukup sedikit membuka mata dan hati kita tentang gejolak politik dan sosial, isu yang sebenarnya di balik kenaikan BBM, kartel perdagangan minyak, dan bahkan isu tentang nasionalisme.

Ah, begonya saya.

Possibly Related:

• No related posts