Nofie Iman

Bahkan di buku-buku anak sekolah, sudah disebutkan secara blak-blakan bahwa negeri ini menganut Demokrasi Pancasila. Oleh karenanya kita seharusnya merasa wajar apabila melihat adanya persaingan antar politisi untuk memperoleh dukungan dari rakyat, selama berada dalam koridor persaingan yang sehat. Tanpa adanya persaingan tersebut, rakyat tentu akan kehilangan kesempatan untuk memilih pemerintahannya sendiri. Pendek kata: kegagalan demokrasi.

Sayangnya, kini pemerintah boleh dibilang “too political” karena terlalu dipengaruhi oleh kalkulasi politik. Kebijakan pemerintah seringkali hanya berpihak pada kelompok kepentingan yang sempit dan tidak mewakili rakyat kebanyakan. Wajar jika rakyat kini semakin skeptis -bahkan cenderung apatis- terhadap pemerintahnya. Padahal, pemerintah mengemban tugas untuk menjaga stailitas makroekonomi, menciptakan aturan perdagangan dan penanaman modal yang benar, hinga pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lain untuk memberdayakan seluruh aktor dalam perekonomian. Lalu bagaimana solusinya?

Bulan September tahun lalu, Dr. Boediono memaparkan presentasinya yang cukup memukau tentang visi politik dan ekonominya secara jelas dan gamblang di Canberra. Ceramah yang berjudul “Managing the Indonesian Economy: Some Lessons from the Past” itu menawarkan “kerjasama” kalangan ekonom kepada kaum politisi. Dr. Boediono berargumen andaikata para ekonom diberikan peran dan kepercayaan agar mengatur pasar dengan baik –-tanpa adanya intervensi dari kaum politisi– laju pertumbuhan ekonomi yang maksimal akan mudah tercapai.

Bagaimanapun juga, ekonom adalah para profesional yang bergerak berdasar pengetahuan dan logika berpikir yang ilmiah. Dengan adanya keleluasaan dalam menentukan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, termasuk kebijakan perdagangan dan pembangunan, para ekonom bisa mengambil berbagai macam keputusan kolektif tanpa dipengaruhi intervensi pemerintah. Padahal, sudah menjadi lagu lama bahwa ketika kebijakan diambil, para politisi cenderung mengabaikan bobot relatif dari faktor-faktor seperti pengetahuan ilmiah, perspektif jangka panjang, dan dampak luas dari kebijakan tersebut.

Sayangnya, kaum politisi masih didominasi oleh (maaf) para non-ahli yang kurang mampu menilai dampak rencana-rencana kebijakan secara komprehensif dan mendalam. Perspektif dan kemampuan untuk menilai dampak suatu kebijakan juga belum dimiliki oleh para orang-orang yang belum terlatih tersebut. Oleh karenanya, bahkan mereka-mereka yang berhati mulia pun akan tergoda untuk bersikap oportunis, berpikiran jangka pendek, dan hanya mengutamakan kepentingan bagi kelompoknya sendiri melalui penciptaaan kebijakan yang keliru bagi rakyat banyak.

Dr. Boediono, yang merupakan ekonom mainstream, memaparkan beberapa resep untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, adanya tim ekonom profesional yang akan menciptakan dan melaksanakan kebijakan berdasar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karenanya, mereka tidak boleh memiliki kepentingan lain, entah itu sebagai pengusaha ataupun sebagai pemimpin partai politik. Selanjutnya, diperlukan juga adanya sistem demokrasi yang terbuka sehingga memungkinkan adanya komunikasi antara tim ekonom profesional dengan wakil rakyat (DPR) secara langsung, transparan, dan kontinu. Dengan demikian, akan selalu ada proses pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian yang berkesinambungan.

Hal ini sedikit berbeda dengan masa kejayaan Mafia Berkeley di zaman pemerintahan Soeharto. Seorang strategic thinker seperti Prof. Widjojo Nitisastro, yang bisa membedakan hutan di antara pohon-pohon, sebenarnya juga sudah berada on the right track (bahkan) di atas India dan Cina. Sayangnya, di akhir 1980an hingga awal 1990an, Soeharto mulai berbeda kesepahaman. Andaikata Soeharto kala itu hanya dihadapkan dengan Prof. Widjojo dan Prof. Habibie -tanpa Tommy, Bambang, atau Tutut- mungkin kita bisa berdiri sejajar dengan India, Cina, atau Korea Selatan tanpa tertunduk malu dan merasa inferior.

Di tengah skeptisme (dan apatisme) segelintir kalangan yang menyebut hasil reshuffle kabinet ekonomi ini sebagai reinkarnasi Mafia Berkeley, atau kepercayaan rakyat banyak yang belum terpulihkan terhadap kredibilitas pemerintah, saya masih memandang adanya gairah dan semangat menuju perbaikan dan masa depan ekonomi dan politik yang lebih baik. Selama masih banyak para ahli yang bergerak berdasar pengetahuan dan logika ilmiah yang baik dan benar. Selama banyak dari kita yang mau berbagi dan saling memberi manfaat satu sama lain.

Kenapa tidak?

Possibly Related:

• Pidato Pengukuhan Prof. Boediono
• Berkenalan dengan Real Estate
• Tarif Telkom Naik Lagi (Monopoli? Hari Gini?)
• Perlukah Hutang Luar Negeri?
• Reshuffle Kabinet: Apakah Berhasil?