Nofie Iman

Kita tidak boleh memalingkan muka dari kenyataan. Di era globalisasi dan liberalisasi semacam ini, setiap aliran bantuan dari IMF, CGI, World Bank, ADB, IDB, maupun lembaga-lembaga donor lainnya adalah sesuatu yang “lumrah”. Misalnya, World Bank (melalui IDA) atau ADB (melalui ADF) sering meminjamkan concessional/soft loan dengan porsi yang sudah ditentukan tetapi dengan persyaratan yang mudah.

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai metode dan kajian tersendiri dalam menerapkan standar kelayakan terhadap kemampuan bayar kembali, misalnya dengan analisis makroekonomi seperti pest analysis (political, economic, social, technology). Seringkali, pinjaman tersebut harus disertai peningkatan peringkat (misalnya Standard & Poors) dari kondisi negara yang bersangkutan.

Sayangnya, pinjaman tersebut dilekati kepentingan politik di dalamnya. Dalam perekonomian saat ini, sebenarnya “wajar” jika lembaga donor menginginkan kompensasi dan kontraprestasi lain dari pemerintah.

Masalahnya, seberapa perlu hutang-hutang tersebut? Sejauh mana penggunaan hutang tersebut untuk kesejahteraan rakyat? Dan bagaimana pertangungjawaban atas tingkat kebocoran yang mencapai lebih dari 30% tersebut?

Prosedur Pencairan Hutang

Sebelum pinjaman tersebut dicairkan, lembaga donor terlebih dahulu membuat rencana strategis pembangunan yang disebut CAS (di World Bank) dan CSP (ADB). Isinya adalah rencana pembangunan yang komprehensif lengkap dengan tujuan dan hal yang ingin dicapai. Rencana tersebut didiskusikan kedua belah pihak antara lembaga donor dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Lembaga donor akan memberikan bantuan (assistance) berbentuk loan atau grant yang nantinya akan ditetapkan sebagai komitmen APBN. Biasanya grant diberikan untuk membantu persiapan project loan yang akan diberikan dalam bentuk bantuan konsultan. Tentu saja, konsultan yang ditunjuk (hampir pasti) adalah konsultan asing dengan fee sebesar US$ 3.500-15.000.

Selanjutnya, akan dibahas persiapan proyek, evaluasi penilaian kelayakan, hingga negosiasi hutang. Ada kecenderungan dimana staf lembaga donor “memaksakan” agar loan tersebut bisa diwujudkan kendati kesiapan maupun kelayakannya tidak memenuhi persyaratan. Akibatnya, ketika loan agreement ditandatangani, perhitungan biaya pinjaman pun dimulai. Di titik inilah masalah-masalah muncul seperti penyerapan pinjaman yang tidak optimal dan biaya komitmen (sebesar 0,75%-1%) yang harus ditanggung pemerintah.

Inilah yang menyebabkan pinjaman tidak terkelola dengan baik ketika memasuki tahap implementasi. Jelas, penggunaannya menjadi mubazir dan pemerintah menanggung beban biaya, bunga, dan hutang pokok yang begitu tinggi. Akan tetapi, laporan dari konsultan selalu dinyatakan baik (karena untuk itulah mereka dibayar) walaupun penyelesaian proyek secara fisik tidak memuaskan. Banyak lho instansi yang mengeluhkan hal tersebut.

Jebakan Hutang Luar Negeri

Biasanya, lembaga donor menyaratkan adanya suatu policy matrix yang harus dipenuhi pemerintah seperti misalnya melalui penerbitan UU atau PP yang mendukung. Jelas bahwa policy matrix tersebut sangat politis, tetapi terkadang berguna dalam memberi masukan kepada pemerintah. Pinjaman akan sangat berbahaya jika pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik (baca: default).

Andaikata pun terjadi default, lembaga donor kemudian akan “memberikan” opsi-opsi khusus yang disebut letter of intent (LoI), policy matrix, dan sebagainya. Sebagai contoh, privatisasi yang terjadi pada tahun 1999 sebagai salah satu bentuk “opsi” IMF. Tentu saja, masih banyak lagi contoh-contoh buruk dari dampak pinjaman yang sebenarnya tidak perlu dan tidak terkelola dengan baik.

Apabila hal semacam ini berlangsung terus menerus tanpa ada perbaikan dan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat, akan membuat keturunan kita kelak harus membayar sewa hanya untuk tinggal di tanah airnya sendiri.

Pro-Kontra Privatisasi

Memang benar, privatisasi yang seakan merupakan “pesanan” lembaga donor banyak melahirkan pro-kontra. Walau menurut saya pribadi, BUMN yang strategis menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya tetap dipertahankan dan dikelola dengan lebih baik lagi mengingat faktor social welfare yang dimilikinya. Jika BUMN strategis tersebut diserahkan kepada swasta, mereka akan mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan hanya mengejar sisi komersialnya saja.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus, privatisasi malah bisa memberi pengaruh baik. Pada kasus Indosat misalnya, terbukti justru melahirkan kompetisi yang sehat bagi Telkom dalam melayani komunikasi masyarakat. Kita jadi memiliki lebih beragam pilihan dimana masing-masing penyedia layanan akan berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik berupa kualitas sambungan maupun biaya yang dibebankan.

Agaknya memang sudah saatnya pemerintah mulai membuka peluang bagi terciptanya kondisi perekonomian yang terbuka dan sehat. Monopoli maupun proteksi terbukti tidak membuat kinerja BUMN menjadi meroket. PLN, misalnya, terbukti terus mengalami kerugian. Pertamina terkesan hanya berjalan di tempat. Begitu pula Telkom, dimana hampir separuh laba yang diperoleh malah merupakan sumbangan Telkomsel, yang 35% sahamnya dimiliki Singtel.

Bagaimana Solusinya?

Pemerintah memang sedang berusaha menanggulangi kebocoran dengan sistem pengelolaan hutang luar negeri yang lebih baik. Pihak lembaga donor sendiri juga telah membuat suatu sistem untuk membatasi praktek korupsi dalam pengelolaan hutang tersebut. Misalnya, untuk pinjaman proyek, lembaga donor akan langsung menyetor disburse loan kepada kontraktor terpilih. Hampir tidak ada arus uang yang melewati instansi/pejabat terkait. Pemilihan kontraktor tersebut juga dengan menerapkan sistem procurement yang relatif ketat.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana pemanfaatan pinjaman tersebut karena cost of borrowing yang dibebankan kepada pemerintah begitu besar.

Mengingat masa jabatan para birokrat yang pendek, secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk (maaf) bersikap oportunis. Pinjaman yang seharusnya tidak terlalu urgent tetap dipaksakan karena iming-iming kickback yang menarik.

Doa saya buat pemimpin negeri ini adalah agar tidak dengan semena-mena melepas kekayaan kita tanpa memberdayakan sumberdaya sendiri yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kepentingan untuk melayani publik demi kesejahteraan bersama terdistorsi oleh sifat tamak homo homini lupus.

Dan buat kita-kita yang cuma rakyat jelata, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita sendiri agar bisa menghindari dampak negatif globalisasi dan liberalisasi. Dengan menjadi pribadi-pribadi yang siap dan mau untuk berubah, beradaptasi, dan berkompetisi, niscaya globalisasi dan liberalisasi tidak akan memberikan ancaman buat kita.

Justru merupakan kesempatan untuk meraih penghidupan yang lebih baik dan mengembangkan diri secara lebih maksimal.

Percayalah.

Possibly Related:

• Confessions of an Economic Hit Man
• Global Warming: Mengkadali Amerika
• Israel, Lebanon, Palestina, dan Krisis Arab
• Timur (Tanpa) Tengah
• The Brain Drain