Nofie Iman

Terlepas dari unsur right or wrong, Soeharto adalah seorang komandan militer yang berdarah dingin, ahli strategi yang handal, lihai membungkus ambisi dengan imejnya yang low profile, menguasai pencitraan wibawa, paham betul cara memarketingkan dirinya, serta pemain sandiwara yang mampu berimprovisasi dalam skenario yang ketat tanpa sutradara.

Yang sedang “in” saat ini, akhir Januari Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh akan segera melimpahkan berkas gugatan terhadap yayasan-yayasan milik Soeharto kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai gugatannya sekitar Rp 1,3 triliun dan US$ 419 juta. Tak hanya itu, kekayaan Tommy pun ikut dicecar. Kronologi kasus selengkapnya bisa dilihat di sini.

Meski Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada 12 Mei lalu dengan alasan kesehatan, Kejaksaan yakin kini mereka akan berhasil menggugat yayasan-yayasan milik Soeharto. Tapi, apa sebenarnya yang ada di balik yayasan-yayasan tersebut?

Tentang Yayasan Nirlaba

Yayasan adalah lembaga nonprofit yang memang dibuat untuk mendukung atau melayani kepentingan publik tanpa memikirkan keuntungan komersial. Biasanya dapat bergerak di bidang seni, pendidikan, politik, agama/rohani, riset ilmiah, olahraga, kesehatan, dan sebagainya.

Yayasan nirlaba umumnya didirikan melalui donasi (biasanya bebas pajak) dari sektor publik atau swasta, semisal dari pengusaha, pejabat teras, peneliti, olahragawan, atau bisa juga didirikan oleh instansi tertentu. Namun yang pasti, yayasan umumnya memiliki ciri-ciri antara lain:

• kegiatannya tidak bertujuan untuk memperoleh laba/materi,
• dilakukan untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan anggota saja, dan
• biasanya tidak bisa dikategorikan sebagai pemerintah atau negara.

Tidak terlalu beda dengan organisasi profit, yayasan juga memikirkan aspek investasi, marketing, dan bahkan etika dalam menjalankan operasionalnya.

Di seantero dunia, kita mengenal cukup banyak yayasan seperti Ford Foundation (mengusung isu demokrasi, anti kemiskinan, keadilan, kerjasama internasional, serta pemberdayaan manusia), Bill & Melinda Gates Foundation (bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan dengan dana sekitar US$ 60 milyar), Rockefeller Foundation (merupakan cikal bakal berdirinya PBB), Open Society Institute and Soros Foundation Network (didirikan George Soros untuk mempromosikan pengembangan masyarakat terbuka), Carnegie Corporation of New York, dan masih banyak lagi.

Mereka umumnya mendirikan yayasan untuk tujuan:

• membantu memajukan komunitas sebagai bentuk imbal balik pada lingkungan,
• pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
• menyalurkan dan menyebarkan pemikiran serta idealisme pendirinya,
• kegiatan untuk menyalurkan hobi atau kesenangan,
• menghindari pajak, melalui pengecualian (tax evasion) dan pengurangan (tax deduction), juga
• wahana untuk mengakumulasi kekayaan.

Kendati terlihat bagus, yayasan sebenarnya memiliki kelemahan yang biasa disebut founder’s syndrome. Sindrom ini biasanya menyebabkan kegiatan yayasan menjadi sangat terpengaruh pada keinginan dan intervensi dari pendirinya –alih-alih beroperasi menurut visi dan misi yayasan tersebut.

Awal Mula Yayasan Milik Soeharto

Sebagai seorang komandan militer, Soeharto menyadari pentingnya logistik berdasar pengalamannya memimpin Teritorium IV di Semarang. Memang ia kemudian ditarik ke Jakarta oleh Jenderal Nasution karena diduga terlibat penyelundupan. Namun, Soeharto kemudian malah terinspirasi untuk mendirikan Badan Urusan Logistik (Bulog) guna mengurus kebutuhan pokok dan juga mendirikan yayasan sosial untuk menyalurkan bantuan. Kedua lembaga ini kemudian dihubungkan oleh para pedagang yang kemudian dikenal sebagai konglomerat.

Berkat monopoli Bulog, kelompok pengusaha keturunan dan keluarga Cendana menebarkan jaringan bisnisnya ke seantero Nusantara. Sebagai imbalannya, pengusaha keturunan tentu “tak keberatan” menyetor sejumlah keuntungan mereka untuk mendanai yayasan-yayasan bentukan Soeharto.

Pabrik penggilingan gandum bentukan Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono misalnya. Pabrik yang dikenal dengan nama Bogasari itu “didesain” untuk menangkap bantuan pangan dari Amerika berupa gandum lewat Public Law 480 yang diputuskan Kongres Amerika guna menyubsidi petani gandum Amerika. Di Indonesia, bantuan tersebut dibelokkan sehingga berakibat petani padi Indonesia menderita rugi nilai tukar perdagangannya.

Pada tahap awal berdirinya Bogasari di Tanjung Priok dan Tanjung Perak, akte notaris perusahaan menentukan bahwa 26% laba perusahaan harus disalurkan ke Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dharma Putera Kostrad. Setelah berubah menjadi PT Bogasari Flour Mills pada tahun 1977, Yayasan Dharma Putera Kostrad dihapus dan hanya disebutkan bahwa 20% laba harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Namun ada pemegang saham baru yang masuk, yakni Christine Arifin (isteri Bustanil Arifin) yang mendapat 12% saham Bogasari (info via Prospek, 22 Des 1990: 41). Sebagai catatan, waktu itu Bustanil Arifin menduduki wakil ketua Yayasan Dharmais.

Di masanya, Bogasari manunggal dengan PT Indofood Sukses Makmur yang menguasai 90% pasar mi instan di Indonesia. Dari afiliasi ini, Bogasari mengutip ongkos giling gandum dari Bulog sebesar US$ 116 per ton atau $40 lebih mahal dari kilang-kilang gandum lain di dunia. Dan seperti lazimnya struktur usaha konglomerasi, menurut Indonesian Capital Market Directory 1997, 50,94% saham Indofood dikuasai oleh PT Indocement Tunggal Perkasa. Dan seperti kita tahu, Indocement juga ada di bawah yayasan Soeharto yang lain. Menurut majalah Far Eastern Economic Review edisi 4 Oktober 1990, Yayasan Dakab, Dharmais, dan Supersemar masing-masing berhak mendapat 6,93% dari keuntungan Indocement.

Selain Indofood, Bogasari, atau Indocement, yayasan-yayasan Soeharto masih menguasai perusahaan-perusahaan lain seperti Bank Duta, Bank Umum Nasional (BUN), Bank Bukopin, Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT Multi Nitroma Kimia, PT Werkudara Sakti, PT Wahana Wirawan, Wisma Wirawan, Sempati Air, PT Timor Putra Nasional, PT Fendi Indah, PT Kabelindo Murni, PT Kalhold Utama, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kiani Lestari, PT Kiani Murni, PT Sagatrade Murni, PT Nusantara Ampera Bakti (Nusamba), PT Citra Marga Nusaphala, PT Barito Pacific, PT Bank Windu Kencana, PT Kalhold Utama, PT Fatex Tory, PT Gula Putih Mataram, PT Gunung Madu Plantation, PT Hanurata, PT Harapan Insani, PT Kartika Chandra, PT Kartika Tama, PT Marga Bima Sakti, PT Rimba Segara Lines, PT Santi Murni Plywood, dan masih banyak lagi (dalam perkembangannya, perusahaan tersebut ada yang mengalami perubahan kepemilikan, merjer, divestasi, pendirian unit usaha baru, atau bahkan default-red).

Tentu saja, dalam wawancaranya, Soeharto menampik penggunaan yayasan tersebut untuk tujuan memperkaya diri. Meski kepemimpinan yayasan kerap berganti-ganti orang, namun kapasitas dan otoritas Soeharto di yayasan-yayasan itu sangat besar.

Aset Yayasan Milik Soeharto

Sebenarnya ada berapa banyak yayasan yang dimiliki Soeharto? Menurut situs resminya, Soeharto menguasai institusi-institusi berikut ini:

• Yayasan AMP (Amalbhakti Muslim Pancasila)
• Yayasan Dakab (Dana Karya Abadi)
• Yayasan Damandiri (Dana Mandiri)
• Yayasan DGRK (Dana Gotong Royong Kemanusiaan)
• Yayasan Dharmais (Dharma Bhakti Sosial)
• Yayasan Harapan Kita
• Yayasan Ibu Tien
• Yayasan Mangadeg
• Yayasan Seroja
• Yayasan Supersemar
• Yayasan Trikora
• RS Dharmais
• RS Harapan Kita
• TMII (Taman Mini Indonesia Indah)
• MPBP (Museum Purna Bhakti Pertiwi)
• Peternakan Tapos
• Taman Buah Mekar Sari
• Pustakanas

Namun setelah melakukan searching lebih lanjut di internet, ditemukan juga beberapa instansi dan afiliasi berikut ini:

• Yayasan Stroke Indonesia (dikuasai Soedomo, kepercayaan Soeharto)
• Yayasan Indonesia Damai Sejahtera (diketuai Haryono Suyono, juga kepercayaan Soeharto).
• GNOTA/Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (yang diketuai istri Bambang Trihatmodjo)
• Majalah Amanah
• Dradio 103.4 FM
• Kantor Berita Gemari
• Majalah Gemari
• Harian Pelita

Setiap situs saling terkait antara satu dengan yang lain. Diduga masih terdapat puluhan atau ratusan instansi lain yang masih terafiliasi dengan yayasan milik Soeharto.

Sementara menurut Surat Dakwaan Soeharto (2006) sebagaimana dikutip Batam Pos, ada tujuh yayasan yang disorot tajam, antara lain:

Yayasan Supersemar

Untuk menutupi rugi valas Bank Duta US$ 419 juta dan menyelamatkan bisnis Tommy, Sigit, dan Bob Hasan senilai Rp 1,026 triliun. Juga digunakan untuk membeli tanah di Citeureup, saham Indocement, hibah Bank Duta, dan saham Citra Marga Nusaphala (Tutut). Padahal, yayasan beraset Rp 1,2 triliun itu dihimpun dari sumbangan 2,5% laba bersih 8 bank negara, termasuk BI, dengan tujuan memajukan bidang pendidikan.
Yayasan diduga merugikan negara Rp 191,8 miliar plus US$ 419,6 juta.

Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM)

Melalui Keppres No 90/1995 dan No 92/1996 wajib pajak berpenghasilan Rp 100 juta ke atas harus menyetor 2% ke YDSM. Belakangan Soeharto memerintahkan YDSM membuka rekening atas nama Bambang Trihatmodjo di Bank Andromeda Rp 112,7 miliar dan Bank Alfa Rp 330 miliar. Padahal, yayasan yang dibentuk untuk membantu keluarga miskin itu hanya mengeluarkan 18,5% dari Rp 768 miliar dananya untuk tujuan tersebut.

Yayasan Trikora

Pada 19 Mei 1995 dan 22 Maret 1996 dana yayasan sebesar Rp 7,065 miliar disetor kepada Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) untuk pembangunan dan pengelolaan museum di TMII. YPBP yang dibangun dengan Rp 27 miliar uang Yayasan Trikora itu menyimpan koleksi hadiah Prajogo Pangestu, Sudwikatmono, dan Probosutedjo serta kapal perang Harimau yang dulu dikomandani Soeharto dan Soedomo. Padahal, Yayasan itu dibentuk untuk menyantuni anak tentara korban pembebasan Irian Barat.

Yayasan Dharmais

Dana yayasan Rp 1,1 triliun “dipinjam” PT Kiani Kertas (Rp 150 miliar via Bob Hasan), PT Barito Pacific (Rp 30 miliar via Prajogo Pangestu), dan Bank IFI (Rp 3 miliar, dalam bentuk promes). Juga, penyertaan modal di Bank Duta, Bank Muamalat, PT Sempati, Indocement, PT Citra Marga Nusaphala, dan Nusamba (Rp 199 miliar). Selama 16 tahun penyertaan modalnya di Bank Duta, yayasan tak menerima dividen. Begitu pula dengan penyertaan modal di Nusamba. Padahal, yayasan dibentuk untuk bergerak di bidang kesehatan.

Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab)

Soeharto memerintahkan 8 BUMN sektor perbankan menyetor pungutan wajib untuk kepentingan operasional Golkar melalui yayasan ini.

Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP)

Mengumpulkan hasil potongan gaji PNS dan ABRI yang bertujuan untuk membantu umat Islam Rp 147 miliar dari total Rp 211 miliar. Diduga ada penyimpangan dalam pembangunan masjid.

Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK)

Alokasi dana yayasan oleh Soeharto diduga disalahgunakan tidak sesuai dengan misi yayasan. Padahal, yayasan ini dibentuk membantu musibah banjir, kebakaran dan sebagainya, yang memerlukan bantuan segera.

Tak heran jika Jaksa Agung –dan sebagian besar rakyat Indonesia– optimis dan berharap banyak kasus ini bisa terselesaikan dengan tuntas. Meskipun M. Assegaf, pengacara Soeharto, menilai bahwa gugatan kejaksaan tersebut masih prematur. Kata rekan saya, wajar. That’s what lawyers are paid for.

Berapa Kekayaan Soeharto Sebenarnya?

Majalah Forbes pernah memeriksa bahwa kekayaan Soeharto sekitar US$ 16 milyar. Namun, diduga taksiran tersebut sangat konservatif karena baru merupakan akumulasi kekayaan konglomerasi Soeharto dan keluarganya. Belum termasuk kekayaan yang diperoleh dari yayasan-yayasan yang dimilikinya –yang sebenarnya justru menyimpan dana jauh lebih besar.

Menurut penelitian koresponden Far Eastern Economic Review (4 Oktober 1990, hal 63), Michael Vatikiotis, total kekayaan, bunga bank, dan sumbangan kekayaan di tiga yayasan terbesar Soeharto adalah:

• Yayasan Supersemar: Rp 222 milyar, dan menerima bunga bank setiap tahun Rp 24 milyar.
• Yayasan Dharmais: Rp 60,8 milyar, menerima bunga bank setiap tahun Rp 9 milyar.
• Yayasan Dakab: Rp 43 milyar.

Selain sudah kadaluarsa, data tersebut diperoleh dari sumber yang kurang obyektif, seperti otobiografi Soeharto sendiri. Selain itu hanya disebutkan kekayaan yang bersumber dari deposito, surat berharga, dan giro (pendapatan dari bank). Bukan pendapatan dari saham-sahamnya di banyak perusahaan raksasa seperti tersebut di atas.

Sementara menurut Jeffrey Winters, ekonom ahli Indonesia dari Northwestern Chicago, menyebutkan bahwa pada tahun 1991, kekayaan Soeharto sebesar US$ 15 milyar. Temuan tersebut ditulis dalam disertasinya di Universitas Yale dan dikutip majalah Asia, Inc. (Maret 1995). Dengan perhitungan anuitas dan asumsi bunga 10% per tahun, maka kekayaan sebesar US$ 15 milyar pada tahun 1991 akan berbiak menjadi sekitar US$ 68,92 milyar atau Rp 627,2 triliun pada tahun 2007 ini.

Ditambah lagi, kekayaan Soeharto juga sering diatasnamakan keluarga pengusaha seperti Liem Sioe Liong atau Muhammad Bob Hasan. Mereka disinyalir menjadi pusat konsentrasi saham milik yayasan. Dengan demikian, maka: (1) kekayaan Soeharto bisa jauh lebih besar dari angka tersebut, dan (2) bisa jadi orang-orang seperti Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaya, dan pengusaha keturunan lainnya bukanlah orang-orang terkaya Indonesia –mengingat sebagian kekayaan mereka adalah “titipan” Soeharto juga.

Sekedar informasi, berdasar laporan keuangan auditan tahun 2005, aset Bank Mandiri –which is terbesar di Indonesia– adalah sebesar Rp 263,4 triliun. Artinya, kekayaan Soeharto cukup untuk membeli Bank Mandiri 3 (tiga) biji.

Hipotesis terbukti. Struktur konglomerasi sukses menjadi alat penghimpun kekayaan di negeri ini. Ditambah dengan koalisi dengan pengusaha keturunan dan penggunaan yayasan untuk mengkamuflase kekayaan, lengkaplah sudah. Rumit, kompleks, njlimet. Namun tepat sasaran.

Closing Remarks

Demi kepentingan sejarah, memang seharusnya perlu diperjelas apakah status pemberhentian Soeharto sebagai presiden beberapa waktu lalu adalah dengan hormat atau tidak dengan hormat. Mengingat kendati sudah menjadi warga negara biasa, Soeharto masih diperlakukan secara luar biasa.

Hukum ternyata juga belum mampu menjamah bekas orang nomor satu Indonesia tersebut. Meski banyak kasus yang sebenarnya bisa didakwakan kepada sang jendral. Sebut saja percobaan kudeta G30S/PKI, pengambilalihan kekuasaan sejak 11 Maret 1966, penghapusan peran Sri Sultan HB IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, pembunuhan karakter terhadap SOekarno, sampai soal penyembunyian naskah asli Supersemar yang kini belum diserahkan kepada Kantor Arsip Negara. Baginya, Supersemar mungkin jauh lebih berharga daripada ijazah yang memang tidak dipunyainya.

Kita tentu berharap Kejaksaan Agung bisa sukses menjalankan misinya. Termasuk untuk menguak kasus-kasus pidana maupun perdata yang lainnya. Walaupun sejujurnya, satu-satunya yang dapat mengadili Soeharto barangkali hanyalah pengadilan sejarah.

Korupsi di negeri ini mungkin memang sudah sangat fatal. Namun saya pribadi tidak mau terlalu ngoyo untuk membongkar pembusukan-pembusukan semacam itu. Buat saya, hal itu justru mendorong kita untuk selalu menyalahkan orang lain dan bukannya memotivasi diri kita sendiri untuk berbenah.

Alangkah lebih baiknya jika kita serahkan kepada aparat berwenang. Walau ada sebagian oknum aparat yang ngawur, saya percaya masih banyak pejabat yang cukup kompeten seperti Pak Arman (Abdul Rahman Saleh) ini. Toh Tuhan tidak buta dan Tuhan juga tidak tidur. Biarlah mereka bekerja dengan tangan-tangan Tuhan yang senantiasa terjaga.

Sekarang saatnya kita memperbaiki dan mempersiapkan diri kita sendiri supaya selalu baik dan benar dalam menjalani hidup. Mulai sekarang mari kita bentuk komunitas yang memang benar-benar bersih dan berjalan di jalan yang lurus. Komunitas yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat di sekitar kita.

Lambat laun, komunitas kecil ini pasti bisa bertumbuh menggantikan komunitas lama yang mulai membusuk.

Possibly Related:

• Mencuci Uang
• Bung Karno Dalang G30S/PKI?
• Keterpurukan Akibat Politisi yang Kurang Kompeten
• Seni Mendengarkan dan Didengarkan
• Korupsi dan Beban Kerja