Pidato Pengukuhan Prof. Boediono
February 28th, 2007 | EconomicsSabtu (24/2) lalu, Profesor Boediono menyampaikan pidato pengukuhan di Balai Senat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta. Pidato yang berjudul “Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia” itu, buat saya, sangat menarik untuk disimak.
Saat sekarang kita menghadapi tuntutan reformasi yang terdiri dari: (1) perbaikan ekonomi, (2) perbaikan tata pemerintahan/governance, (3) supremasi hukum, dan (4) demokrasi. Menurut Boediono, dalam hal reformasi ini, pembangunan ekonomi perlu mendapat prioritas karena dapat mengurangi risiko kegagalan demokrasi. Selanjutnya, interaksi antara ekonomi dan demokrasi makin erat dan keberlanjutannya.
Sayangnya, demokrasi adalah tanaman jangka panjang — short term pain for long term gain. Kita menghadapi dilema tentang bagaimana memadukan rasionalisme dan populisme, pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang representatif, serta teknokrasi dengan demokrasi.
Amanah ada pada kelompok pembaharu yang mengemban tugas membawa transformasi. Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi akan membantu tumbuhnya kelompok pembaharu, dengan catatan: (1) pertumbuhan itu menyentuh dan broad-based, dan (2) prosesnya mengandalkan kegiatan berdasar hasil kerja, inisiatif, dan ingenuitas sumberdaya manusia — bukan dari penjualan kekayaan alam, bantuan luar negeri, atau “rejeki nomplok” lainnya.
Indonesia tidak boleh mengandalkan satu-dua kelompok pembaharu saja, melainkan harus mendorong terbentuknya koalisi yang luas; terdiri dari para demokrat dari beragam segmen dan unsur-unsur reformis dari kaum pengusaha, intelektual, profesional, profesional, birokrat, pemuda, aktivis LSM, dan lain-lain. Mereka diikat oleh platform yang sama, yaitu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, keterbukaan, kebebasan berusaha, good governance, rule of law, dan sebagainya.
Sebelum menutup pidatonya, Boediono menegaskan bahwa sebenarnya kita sudah berada di jalan yang benar — kendati perjalanan ini begitu panjang dan berisiko.
- Risiko mendasar adalah bagaimana menjaga eksistensi dan keutuhan bangsa sepanjang perjalanan transformasi ini. Program penguatan kesadaran berbagsa dan nation building harus menjadi bagian integral pembangunan Indonesia.
- Risiko kedua adalah tingkat kemakmuran ekonomi masih rendah dan bisa mendorong kegagalan demokrasi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha untuk menghindari krisis ekonomi adalah prioritas.
- Dan risiko ketiga adalah kegagalan kelompok pembaharu untuk berkembang. Kalau sampai hal ini terjadi, maka transformasi akan berhenti di tengah jalan atau berbelok arah. Karenanya, kelompok ini perlu didorong dengan:
- menjaga agar pertumbuhan ekonomi tersebar dan ditopang oleh good governance dan iklim usaha yang sehat,
- mendorong perkembangan UKM,
- mengupayakan penyatuan kekuatan pribumi dan non-pribumi,
- menyediakan pendidikan bermutu bagi kelompok pembaharu, dan
- menjaga keterbukaan dan interaksi dengan dunia luar.
Langkah transformasi ini, menurut Boediono, hanya akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Karenanya, beliau menutup pidatonya dengan menyarankan agar kita sama-sama “berkorban” untuk menanam, agar anak-cucu kita kelak bisa memanen kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini.
Selamat untuk Profesor Boediono.
PS: Soft-copy dari pidato tersebut dapat diambil di sini.
Comments
February 28th, 2007 at 4:41 pm
- Klise…politik-ekonomi Indonesia sebenarnya telah terjangkit oleh neo-liberalisme dimana pemilik modal (capital) sajalah yg bermain dlm jalannya perekonomian. Pemerintah lama kelamaan hanya akan menjadi “satpam”. Rakyat dibiarkan bersaing secara bebas seperti binatang. Dan yg kuat modal-lah akhirnya yg menang.
- Pertumbuhan dlm ekonomi neo-liberal itu hanya pada sektor NON-REAL, sehingga tdk berpengaruh thd masyarakat secara kesluruhan.
- Demokrasi sama aja dengan neo-liberalisme, krn ide KEBEBASAN KEPEMILIKAN, MENIHILKAN PERAN NEGARA DLM EKONOMI, DAN KAPITALISME itu berasal dr demokrasi itu sendiri.
February 28th, 2007 at 10:28 pm
Pak Boediono bisa jadi benar, setidaknya jauh lebih pinter daripada saya. Mungkin yang dimaksud pak Boedi, pembangunan ekonomi adalah mengeyangkan perut masyarakat (ada lapangan kerja dengan pendapatan memadai). Jika kondisi ini tercapai maka pembangunan di bidang lain akan berjalan sesuai arah.
February 28th, 2007 at 11:35 pm
Kalau tidak mau demokrasi jadinya apa? Mau balik ke kediktatoran lagi seperti jamannya Suharto?
Pidatonya Pak Boediono standar kok, tapi bagus karena idenya memang sejalan dengan apa yang negara ini butuhkan.
March 1st, 2007 at 7:59 am
- Sistem ekonomi SYARIAH jawabannya. Sistem ekonomi ini bukan seperti diktator yg one man show atau Sosialisme, tapi ekonomi dikendalikan dan diatur sepenuhnya oleh negara/khalifah. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum seperti perusahaan pertambangan, gas dan hasil alam lainnya.
- Negara jg tdk boleh juga mengkomersilkan/membisniskan sektor publik seperti listrik, air, pendidikan dan kesehatan. Semua dikelola negara dan hasilnya untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Sektor non-real ditiadakan dan hanya sektor real saja yg dihidupkan. Sektor non-real terbukti rentan thd goncangan, selalu menyebabkan inflasi dan bubble ekonomi. Kelihatannya aja bagus padahal secara real bobrok. Anda bisa kaji lebih lanjut ttg sistem ini disini : http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=49
March 3rd, 2007 at 5:44 pm
Utk poin 3, k-lo gak salah Pak Satjipto Rahardjo (Undip), pernah menggagas Mobilisasi Hukum. Artinyaj angan hanya Supremasi Hukum. CMIIW.
March 3rd, 2007 at 6:34 pm
Maaf saya tidak mengerti hal begian…sekilas sih rasanya banyak orang pintar di negeri kita.Kenyataan yang ada kita MASIH menjual kekayaan alam,Pinjam dana dari luar negeri,dan ( mungkin ) rejeki nomplok seperti rumor harta Sukarno…atau yg lainnya.
Kalau difikir …
Sebenarnya berapa sih utang negara kita secara rupiah ?
Berapa sih jumlah pengangguran di Indonesia ?
Dan berapa sih dana yang kita butuhkan untuk membangun atau membuka lapangan kerja secara rupiah ?
Saya fikir khan semuanya ke UUD ujung - ujungnya duit…
Well…ada yg bisa kasih info ?
March 5th, 2007 at 8:58 am
Memang mas Dian, semua bergantung pada dana. Masalahnya, bagaimana dana diperoleh, bagaimana pengelolaanya dan kemana dana tersebut ditujukan. Inilah sebagian yg dibahas dlm sistem ekonomi.
Kalau bicara sistem ekonomi, tidak bisa lepas dari pandangan ideologis tertentu. Misalnya kapitalisme. Sayangnya pemerintah kita memakai cara kapitalis itu dan tunduk patuh pada program2 bank dunia, wto, imf, cgi, dsb. Yang kita tau semua organisasi itu mau cari untung aja.
Akibatnya utk dapetin dana pembangunan mau aja disuruh jual aset/bumn2 yang sehat sekalipun, sumber daya alam kita 95% dikelola perush. asing yg hasilnya mayoritas ke luar negeri. Utang LN terus ditambah. Sektor riil kurang diperhatikan. Kredit hanya mengalir ke pengusaha2 besar dll.
Yah..inilah masalahnya negara yg tidak ideologis. Tidak punya pendirian, falsafah kehidupan dan visi yg jauh kedepan. Konsep2 pak Budiono mungkin baik, tapi masih tidak menyentuh persoalan mendasarnya, yaitu sistem kapitalisme yg diterapkan negara kita.
Hutang LN Indonesia mencapai Rp. 1400 trilliun…dan trend-nya terus naik
Pengangguran sekitar 45-50 juta orang..dan trend-nya terus naik..
March 5th, 2007 at 7:04 pm
Btw…Ini mungkin cuma dagelan…
Kalau utang kita sampai 1400 T dan masih terus naik…
Siapa yg harus membayar ? Dan dengan apa ?
Mungkin saya agak beda dng Pak Budiono..
Maksud saya biarkan saja Negara kita pecah menjadi negara - negara kecil…
Apakah bila negara kita pecah…Hutang tetap harus bayar ?
Toh yg harus bayar khan Negara RI bukan negara2 kecil yg baru ?
Misalnya hal ini terjadi bayangkan Negara republik Jakarta atau Negara republik Jawa tengah etc…apakah harus membayar hutang Negara RI ? Yg sudah bubar…
PS :
Sebenarnya saya dan kita semua tidak ingin negara ini bubar karena utang
Tapi kalau baca buku Megatrend2000 memang ada trend negara besar akan terpecah - pecah.
Serem juga sih ?
Hutang sih tetap harus ada …tapi 1400 T …? ups…bayangin angka 0 nya saja saya tdk sanggup.
Btw saya bukan Mas tapi mbak :-)
March 13th, 2007 at 11:53 pm
waduh ngawur… siapa bilang utang LN kita Rp1,400 T?
Utang LN kita = USD 67 bil atau sekitar Rp 600 T. (estimasi 2006)
Trend?
Cek lagi, trend-nya menurun berdasarkan DSR (Debt Service Ratio) maupun berdasarkan ratio thd GDP.
Saya nggak belain pemerintah. Rasanya juga sudah sebel banget. Tapi lebih males lagi kalo orang ‘jualan’ ambisi politiknya pake data ngawur atau dibuat ngawur, mentang2 banyak orang awam yang nggak bisa ngecek.
March 28th, 2007 at 11:02 pm
Rasanya Pak Boediono tidak menyinggung soal pemerataan kemakmuran, ya? Memang tidak penting atau saya yang kurang teliti baca teks pidatonya?
April 6th, 2007 at 4:46 am
Sesungguhnya kita juga patut berpikir, apa memang semuanya kebobrokan ini salah pemerintah? apa bukan karena ke’telmi’an kita2 juga? Saya berpikir, kalo seandainya setiap orang mau berpikir lebih jauh ke depan dan tidak memikirikan dirinya sendiri saja, mungkin kita bisa sedikit ‘beringsut’ dari labirin krisis ini.
April 9th, 2007 at 12:22 am
Bung fau, utang LN yang anda sebutkan itu belum di tambah utang LN swasta senilai 51,022 Milyar dollar. Sedang angka utang LN pemerintah mencapai 77,347 Milyar dollar. Silahkan dikonfersi sendiri sesuai kurs saat ini.
June 17th, 2007 at 8:42 pm
UNTUK AGUS,
MAYBE U R NOT COMPLETE READ THE TEXT….I’VE THAT COMPLETE BOOK. MR. BOEDIONO GIVE TO ME. HE IS MY GREAT LECTURE.
June 17th, 2007 at 8:45 pm
UNTUK AGUS,
MAYBE U R NOT COMPLETE READ THE TEXT….I’VE THAT COMPLETE BOOK. MR. BOEDIONO GIVE TO ME. HE IS MY GREAT LECTURE.