Presiden Harus S1/Sarjana?
April 3rd, 2007 | PoliticsTeman saya mencandai keponakannya, “Ngapain kamu repot-repot ngelamar ke Pertamina? Jadi presiden aja lebih gampang, nggak perlu sarjana, nggak perlu bisa inggris, asal bisa baca-tulis.” Tapi dia menimpali, “Yang doktor agroekonomi saja masih ruwet ngurusin pertanian, trus, apa yang bisa diharapkan dari yang belum sarjana?”
Taufiq Kiemas berargumen, “Kalau di UUD 1945 aturannya begitu, ya mau bilang apa lagi. Tidak usah mengatur hal-hal kecil.” Mungkin beliau lupa bahwa UUD 1945 adalah strategic guide yang mengatur gambaran umum. Agak naif karena beliau mungkin lupa bahwa elemen strategis tersebut perlu diterjemahkan detil operasional, pengukuran, penilaian, dan pencapaiannya.
Terlepas dari tarik-ulur kepentingan politis di dalamnya, kecerdasan, wawasan, pengalaman, kedewasaan, maupun tanggung jawab seseorang memang tidak bisa diukur dari gelar akademisnya. Tapi di negeri ini, dimana sarjananya berlimpah ruah, tentu agak lucu ketika pemimpinnya cuma lulusan SMU — padahal harus memimpin rapat menteri dan staf ahli yang rata-rata bergelar S1 sampai S3. Agak lucu juga ketika pemimpin kita bertemu dengan presiden negara lain yang mayoritas bergelar master (S2). Apa kata anak ayam kepada induknya nanti?
Menurut saya wacana ini tidak mengada-ada. Toh andaikata Megawati seorang doktor, barangkali hal ini tidak akan menjadi kontroversi. Namun, simplifikasi capres yang “cuma” sehat jasmani dan rohani serta bisa baca tulis jelas melecehkan potensi besar bangsa ini. Tantangan bangsa ini ke depan sungguh mahaberat; dan hanya bisa dijawab oleh pemimpin dengan kompetensi yang cukup mumpuni dengan didukung aparatur yang kompeten dan suportif.
Secara umum, lulusan S1 umumnya cenderung mempunyai pola pikir yang lebih analitis dan terstruktur. Proses penalaran logis, pendewasaan diri, pengenalan terhadap wawasan yang lebih luas, hingga problem-solving dan decision making diajarkan di bangku kuliah.
Apalagi negeri ini masih punya banyak masalah. Dengan populasi terbesar keempat di dunia (222 juta penduduk) dan memiliki 17 ribu pulau yang tersebar, ekonominya hanya di urutan ke-23. Sementara birokrasinya ada di urutan keenam (rata-rata perlu 151 hari untuk mendirikan suatu perusahaan di Indonesia). Belum lagi tingkat pengangguran yang mencapai 10,3%, kalah jauh dari Singapura (2,6%), Malaysia (3,1%), dan bahkan Filipina (7,3%). Apakah bisa serta merta lulusan SMU memahami pengaruh inflasi dan suku bunga serta cara mengatasinya? Ini basic yang presiden perlu tahu, bukan sekadar menteri keuangan/perekonomian.
Secara psikologis, pintar secara akademis juga membanggakan dan bisa jadi contoh bagus buat rakyat. Bahwa untuk menjadi presiden tidaklah mudah. Bahwa untuk jadi presiden perlu belajar, kerja keras, meraih pendidikan tinggi yang memadai — tak sekadar modal dukungan sana-sini atau shortcut lewat jalan belakang. Juga agar standar kompetensi dan pendidikan di Indonesia lebih “terdengar” di luar.
Saya melihat bahwa presiden tak cuma jabatan politis, tetapi juga jabatan teknis. Sebagai pemegang jabatan politis, presiden perlu mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Namun sebagai pemegang jabatan teknis, presiden mutlak mempunyai kualifikasi yang mumpuni untuk me-manage negeri ini. Misalnya:
- Beriman, bertakwa, taat beragama dan bermoral baik, serta memiliki kepribadian yang mulia.
- Memiliki rekam jejak yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan cacat hukum lainnya.
- Minimal sarjana, dari universitas terakreditasi dalam maupun luar negeri, serta berwawasan luas. Hal ini untuk memastikan bahwa ijazah diperoleh dari kegiatan belajar-mengajar yang baik dan berkualitas.
- Sehat jasmani dan rohani, sehingga cukup mumpuni untuk menjalankan secara maksimal tugas-tugas kenegaraan yang jelas menguras fisik dan psikis.
- Orang Indonesia asli, mencintai bangsa dan negara Indonesia, serta berwawasan membela kepentingan rakyat.
- Bila perlu, skor TOEFL minimal 600 dan TPA minimal juga 600. Asumsinya, presiden mutlak menguasai bahasa pergaulan internasional. Skor TPA juga mencerminkan kemampuan verbal, kuantitatif, dan analitis seseorang.
- Syarat-syarat tersebut nantinya tak cuma digunakan untuk calon presiden, melainkan diperluas juga untuk DPR, DPRD, DPD, atau bahkan untuk seluruh PNS.
Orang memang boleh membantah bahwa Bill Gates, yang drop-out kuliah, sukses menjadi orang terkaya di planet bumi. Namun orang mungkin lupa (tidak tahu?) bahwa di masa kecilnya Gates bisa menghafal puisi/lagu gereja dan memecahkan kode di kepanduan dalam sekejap. Gates juga sangat ahli dalam kalkulus dan algoritma, punya skor SAT 1950, hingga dia diterima di Harvard. Tentu bisa dibayangkan bagaimana sesungguhnya kemampuan akademis seorang Bill Gates, bukan?
Kedua, kita mungkin lupa bahwa kita hidup di masyarakat yang mengakui sistem pendidikan berjenjang. Di Amerika, masyarakatnya menganggap bahwa untuk menjadi seorang yang kredibel dan kompeten, tidak terlalu mempersoalkan pendidikan formal. Penghargaan di masyarakat timbul karena prestasi dan bukti, bukan karena atribut yang melekat di dalamnya. Sistem ini sudah baku sedemikian rupa sehingga setiap elemen masyarakat appreciate sekali dan tidak berusaha mencari shortcuts demi mendapat ketenaran dalam waktu singkat.
Di Indonesia, kita mengakui adanya strata pendidikan berjenjang sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Doktor (S3) — dengan persyaratan tertentu dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dengan persamaan standar tersebut, kita “tidak boleh” berargumen bahwa seseorang tidak harus S1 untuk jadi hebat. Ini menunjukkan bahwa seolah S1 tidak berguna dan bisa ditempuh secara asal — sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan sistem pendidikan kita.
Memang benar, banyak hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan guna menyambut a nation’s leader. Memberikan batasan tingkat pendidikan tak bisa serta merta dianggap melanggar HAM karena menghilangkan hak seseorang untuk mencalonkan dirinya menjadi presiden. Jika demikian, maka boleh saja saya bilang bahwa syarat bertakwa kepada Tuhan YME juga melanggar HAM karena menghilangkan hak seorang atheis untuk menjadi capres. :D
Seorang pemimpin dengan latar belakang dan kompetensi tinggi secara umum diharapkan bisa memimpin negeri ini dengan lebih baik, dan secara khusus akan lebih menghargai pendidikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. In addition, dinamika saat ini mutlak membutuhkan seorang yang visioner, mampu melihat dari luar kotak, menganalisis dari berbagai perspektif berbeda, untuk kemudian memformulasi dan mengeksekusi solusi komprehensif yang efektif dan efisien untuk rakyat.
Akhir kata, siapa saja memang berhak mempunyai obsesi menjadi presiden. Dalam jangka panjang, apabila aturan ini diterapkan, akan memberi pengaruh positif dalam kerangka memuliakan mayoritas rakyat Indonesia. Namun, memaksakan aturan tersebut ketika para elit politik sedang bersiap untuk Pemilu 2009 jelas menyiratkan adanya kepentingan jangka pendek di baliknya — sesuatu yang (maaf) nasty dan sangat tidak bijaksana.
Comments
April 4th, 2007 at 9:11 am
Memang serba salah di Indonesia tercinta ini. Tapi semakin hari yang semakin jelas adalah belum adanya kesadaran secara menyeluruh dari para pemimpin negara ini untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang ada, alih-alih hanya mengurusi pernik-pernik kepentingan pribadi dan golongan (baca:partai politik). Dulu seorang mantan Menko Ekuin era Megawati di suatu forum akademis mengatakan bahwa setahun sebelum pemilu praktis para menteri yang bekerja hanya menteri non partai, jadi rapat kabinet yang hadir hanya segelintir menteri tanpa presiden dan wakilnya, karena mereka sibuk ke daerah-daerah untuk keperluan partai mereka. Saya dan istri kebetulan sedikit banyak bergulat dalam bidang akademis dan tanpa bermaksud melebihkan mereka yang menyandang gelar akademis, memang sulit mencari ukuran yang objektif untuk menilai kapabilitas seseorang tanpa melibatkan gelar akademis. Kita juga mengetahui banyak individu yang berhasil dan sukses di bidangnya masing-masing tanpa menyandang gelar akademis, tapi kita kan berdiskusi dalam konteks mengukur seseorang. Seperti penetapan batasan TOEFL untuk bisa mendaftar ujian saringan S2, atau batasan nilai ijazah SMA untuk bisa ikut Sipenmaru (jaman saya dulu Pak) dll. Di sisi lain, seseorang berkata bahwa pemimpin itu lahir dari lingkungannya dan tidak bisa lepas dari karakteristik lingkungannya itu sendiri.Maksudnya di banyak tempat di negara kita, seseorang bisa dipandang oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin bukan karena gelar akademisnya, tapi lebih kepada faktor non teknis. Maklum pak, selama 32 tahun masa orde baru yang lalu pengembangan sumber daya manusia bangsa kita kan yah…??(no comment). Yang pasti dari era itu pemimpin kan harus ditakuti dan disegani bukan karena kepandaiannya atau bahkan kemampuan akademisnya. Saya sendiri akhirnya setuju pada simpulan akhir anda, kok ya kebijakan itu dikeluarkan sekarang?
April 4th, 2007 at 11:04 am
Hahahaha.
seger.
dan cerdas.
aku suka ilustrasinya.
Thanks, menambah perspektif saya
aZie
April 4th, 2007 at 11:41 am
sarjana atau bukan yang penting bisa mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata, bukan hanya sebagian masyarakat saja.
bukan hanya retorika dan retorika serta janji, janji melulu,
ketika kampanye begitu menggebu-gebu dengan berbagai retorika dan janji, setelah jadi…..????????
semua yang dilakukan pasti ada pertanggungjawabannya, kalau tidak di dunia ya kelak setelah kehidupan di dunia ( bagi yang percaya ).
dan satu lagi semua ada masanya.
moga kedepan lebih baik lagi. amien
April 4th, 2007 at 2:29 pm
membaca tulisan ini saya langsung berpikir mengenai jual beli gelar. saya juga jadi inget hanya untuk menjadi pejabat publik baik itu di eksekutif atau legislatif banyak yang rela menjual harga diri dengan membeli gelar baik itu sarjana atau pun master.
apakah nanti juga akan seperti itu dengan presiden kita?
saya pikir perlu memang memiliki presiden dengan standar minimal pendidikan sarjana.
dan satu lagi saya suka gaya tulisan sampeyan kalo mengilustrasikan sesuatu.
April 4th, 2007 at 2:50 pm
yah.. selagi banyak sarjana yang pengangguran,
kenapa gak coba ngelamar jadi presiden..
hehe j/k :P
April 4th, 2007 at 2:54 pm
Kalo inget ada pimpinan daerah, yang berkata, “bapak 2 ibu 2″. Wajarlah kalo standar kompetensi para pemimpin kita dinaikan lah.
Menggunakan dalih UUD 1945 sebagai dasar penolakan bukan merupakan suatu pemikiran yang bijaksana dan dapat ditiru.
Tapi kalo orang kolot tuch pada ngotot yasudah, tuch UUD 45 di amandemen aja. Ga mungkinlah orang-orang yang bikin tuch UUD 45 menghendaki negeri ini di pimpin orang-orang yang ga kompeten…
Anyway, anyhow, keep ur great job….
April 4th, 2007 at 4:57 pm
Saya lebih senang menyebutnya “harus sarjana”. Menjadi sarjana (sesungguhnya) tak harus punya gelar, dan yang bergelar S1 pun belum tentu sarjana walaupun judul di acara wisuda begitu.
Sarjana intinya adalah berkemampuan berpikir secara sistematis. kalau ada lulusan S1 yang tidak bisa berpikir, minimal secara rapi, perlu dipertanyakan bagaimana dia kuliah hehehe
April 5th, 2007 at 6:08 am
Presiden harus S1?
Yah nggak bisa jadi presiden donk… aku kan belum lulus….
*serius mode:on*
Menurutku memang bener Presiden harus S1. Kalau berat ke M*g*w*t* maka saranku cuman satu: Nggak usah nyalonin diri 2009 nanti, kuliah yang bener (normalnya pendidikan S1 4 tahun kan?) nah 1 tahun terakhir buat kampanye…
Beres kan?
Tahun 2014 mungkin M*g*w*t* bakal berjaya karena terbukti NIAT jadi Presiden, sampai mau kuliah lagi.
April 6th, 2007 at 1:23 am
Mungkin kata Gus Pur:
“Kalo saya sih gampang-gampang aaaja. Kalo orang itu sampai dipilih rakyat untuk jadi presiden, ya berarti dia memang layak jadi presiden. Rakyat kan udah pada pinter, udah bisa bedain sarjana yang nggak punya otak sama orang cerdas yang nggak punya gelar.
Gitu aja kok reeepot.”
April 6th, 2007 at 11:37 am
Sebagaimana kita setujui bersama , jabatan president adalah jabatan politis bukan jabatan akademis, mereka dipilih oleh rakyat, tergantung oleh rakyat apakah dia harus seorang sarjana atau bukan. Dan pemilihan itu adalah hasil dari suara terbanyak atau istilah populernya adalah demokrasi.
Jadi seorang presiden Indonesia tidaklah harus seorang sarjana, dia boleh seorang sarjana, tapi terutama dia harus seorang politician dan seorang negarawan yang mempunyai misi dan visi yang jelas.Artinya mengemban kepentingan voter terbanyak.
Kalau kita lihat sejarah, terbukti bahwa non-sarjana pun bisa memimpin NKRI, lihat Sukarno, Suharto, Adam Malik, Gus Dur, Megawati dst. Mereka langsung jadi S3 ( Doctor tapi Honoris causa )
Adalah tidak benar bahwa perjalanan untuk menjadi presiden adalah lebih gampang daripada ber-susah2 mencapai gelar S1. Justru sebaliknya, calon presiden harus punya kendaraan politik, jadi dia dipilih oleh partainya untuk berjuang merebut kursi kepresidenan dalam pemilu.
Ini tidak mudah, pertama dia harus bisa memenangkan jabatan tinggi di kelompok partainya/ caucusnya, ini memerlukan kepandaian berbicara, berpolitik, berorganisasi dan punya kharisma diantara pendukung2nya, kemudian dia setelah menang dikubu partainya, dia harus bertanding lawan pemenang dari kelompok partai saingannya.
Walaupun sistem pemerintahan Indonesia dibuat sedemikian rupa, sehingga dari partai kecilpun, orang bisa jadi presiden atau ketua MPR, untuk mencapai jabatan tersebut orang harus punya hal2 tsb diatas. disamping powerful connection diantara pejabat2 pemerintahan yang sedang berjalan ( current government officials ) dan juga pendukung yang kuat dari businessman2 ( lihat; Aburizal Bachrie, Yusuf Kalla, Marie Pangestu, masa sekarang, atau Lim Sui Liong, Eka Cipta, Prayogo Pangestu, Bob Hasan dimasa lalu).
Menurut pendapat saya, mencantumkan SI sebagai persyaratan menjadi presiden adalah keinginan kelompok akademikus untuk menyingkirkan saingan2 saja.
Ini boleh2 saja, asal usulan tsb. disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditunjuk oleh MPR, jadi berarti oleh rakyat, karena MPR adalah proxy dari rakyat.
Semua warganegara boleh mencalonkan diri sebagai presiden.
April 6th, 2007 at 7:37 pm
Menurut saya untuk menjadi presiden tidak harus diukur dari jenjang akademisnya, tapi lebih kepada kemampuan untuk me-manage sebuah bangsa, memiliki tanggung jawab terhadap kedudukannya, lebih bisa mengerti keinginan rakyat, memiliki bakat leadership yg kuat, dan yang terpenting dia pilih oleh 50% + 1 jumlahs eluruh rakyat yg memilihnya.
April 8th, 2007 at 3:15 pm
Saya rasa kalau saya sebagai warga negara itu… Ya WAJIB SARJANA :D
April 8th, 2007 at 4:54 pm
Lalu gue yang se-hari2nya jadi tukang becak ini yang nggak kuat bayar sekolah, boro2 S I, masuk SMA pun nggak punya duit.
Gimana bang Jauhari, masak gua juga wajib SARJANA. Aku warganegara Indo lho, lahir di Bintari Rempoa, Jak-Sel
April 27th, 2007 at 7:53 pm
Kemampuan seseorang tidak bisa dinilai melulu berdasar konsep akademik (baca : sekolahan). Sampai sekarang di Indonesia masih sedikit lembaga profit (baca: perusahaan) yang tidak ambil pusing soal ijazah, karena untuk mengetahui kadar kemampuan seseorang mereka masih menggunakan konsep kualitatif, paperwork, dan membutuhkan pihak ketiga yang kompeten (salah satunya lembaga akademis, sertifikasi, dan sebagainya).
Buat orang-orang yang kompeten tapi tidak dapat tempat yang sesuai di Indonesia, mending cabut aja, tunjukkan pada dunia kalau bisa berhasil meski di negeri orang. Setelah sukses, balik lagi ke Indo dan coba angkat teman-teman yang punya kemampuan lebih tapi kurang beruntung.
Tapi saya yakin setiap orang yang punya kemampuan lebih pasti akan berhasil, mungkin jalan yang ditempuh lebih sukar, selama tetap konsisten dan komitmen, keberhasilan itu pasti.
Wah, ternyata udah lama gak mampir kemari.
Salam.
May 12th, 2007 at 11:25 pm
Tapi bagaimana caranya mengetes moral? Indonesia banyak orang pinter, tapi moralnya parah. Gabungan antara moral jelek dan otak pintar sangat mengerikan. Apalagi mudah sekali untuk menipu orang di Indonesia, karena banyak yang bodoh sehingga mudah ditipu.
May 12th, 2007 at 11:32 pm
One more thing: Aku setuju sama Achmadi, kayaknya ga perlu dipikirin presiden minimal sma atau kuliahan. Waste time and energy. Asalkan ada kompetisi to be the president, yang terbaik pasti muncul juga. Andaikan yang terbaik itu lulusan SMA, so be it. Pasti luar biasa tuh orang, bisa ngalahin orang lulusan s1 keatas padahal dia sendiri lulusan sma.
June 3rd, 2007 at 9:18 am
bro, emang s1, 2, 3 menjamin seseorang pinter, bijak, cakap memimpin?
jawabannya belum tentu, banyak orang yang kagak sekolah jauh lebih dari yang punya gelar s1,2,3….baik dari hartanya, hikmatnya, kepemimpinannya,dll….
siapapun orangnya, bahkan gak usah pakai sekolah, kalau memang memenuhi kriteria di atas layak sj jd presiden…
lagian menurut saya pola pendidikan yang ada di indo khususnya hanya mencetak orang menjadi gagal……….setelah lulus nyari2 kerja…….sdh kerja gak sesuai jurusan………kerja sama yang gak punya ijazah dll…….seperti kerja kepada perusahaan2 milik lim swi liong, bob sadino dll…….
bangsa ini mungkin tidak akan miskin seperti ini, jika pendidikannya tidak seperti sekarang ini…….pendidikan sekarang hanya membuat orang sok tahu, dan gak ada power untuk membuat orang menjadi hebat…….lagian apa hebatnya sih pendidikan itu selain memasukan sampah2 kadaluarsa yang disebut pengetahuan dari mana saja kedalam otak/pikiran seseorang?
pendidikan sejati itu yang membuat orang bisa berpikir, menghasilkan, semakin bijak…………bukan yang membuat orang tahu…………kalau untuk tahu………..tinggal baca2 buku sj………gak perlu2 kuliah…………anda kuliah? bisa jadi anda kalah dengan orang yang tidak kuliah tapi rajin mempelajari dan mengembangkan materi yang anda pelajari di tempat kuliah anda.
yang sekolah silahkan sekolah, yang tidak sekolah biarlah tidak sekolah………
gak ada yang lebih unggul, yang lebih unggul adalah orang yang mau memakai pikirannya untuk maju, cerdas, dewasa dll sekalipun tanpa sekolah
jangan anggap bodoh orang yang tidak sekolah,atau bukan sarjana, sarjana bisa jauh lebih bodoh dari orang yang gak sekolah……..
June 12th, 2007 at 2:19 am
Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan formal itu penting, terutama untuk mendidik dan membiasakan seseorang berpikir secara sistematis.
Dan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Orang yg memiliki pengalaman hidup yang banyak melalui sosialisasi dan organisasi juga pasti akan “kaya” walaupun mungkin mereka tidak mengenyam pendidikan formal sampai pada taraf tertentu yang merupakan standar umum di mata masyarakat kita, seperti yg diungkapkan disini, Sarjana misalnya.
Alangkah baiknya jika kita bisa memiliki pemimpin yang memiliki semua hal diatas. Pasti banyak rakyat yang akan berpikir negara kita akan selamat.
Tapi, masalah negara kita tidak hanya terletak pada pemimpinnya. Sejak jatuhnya rezim orde baru, kita sudah berganti-ganti presiden. Dan sampai sekarang masih belum bisa berbenah dengan lebih baik (tentu saja sudah ada kemajuan, hanya saja belum cukup untuk bangsa ini) dan rakyat masih saja tidak puas.
Masalah negara ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengganti2 presiden. Masalah negara kita jauh lebih komplek dan sudah mendarah daging. Negara dengan teritori yg begitu luas dan penduduk yg sangat banyak, didominasi pula oleh masyarakat yang kurang berpendidikan karena pendidikan begitu mahalnya sementara pengentasan kemiskinan tak terealisasi. Pendidikan adalah hal mendasar yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju, hal ini pun pemerintah tak mampu wujudkan. Gimana mau berharap banyak dengan calon-calon pemimpin bangsa???…. (dalam hal ini yang saya maksud pemimpin bangsa bukan hanya presiden tp termasuk kabinet2 yang terlibat di dalamnya.)
Rasanya butuh waktu yg lebih lama dan butuh kabinet yg bisa bersinergi dengan seorang pemimpin yang benar2 mampu berjuang untuk membangun bangsa ini.
June 14th, 2007 at 12:22 pm
rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara namun rakyat tidak dapat memimpin secara langsung maka diberikanlah suatu mandat (titipan hak) untuk seorang presiden. S1 Atau apapun gelar yang didapat tapi kalau jiwa dan pembantu pribadinya tidak bersih tetap bangsa ini hancur karena rakyatnya sendiri. hal yang mendasar bagi rakyat adalah makan dan minum dengan murah dan enak. empat sehat lima sempurna sepertinya itu adalah sebuah motto hidup di indonesia yang sangat digembor-gemborkan ketika orba berkuasa tapi kini yang ada adalah empat tidak sehat, lima tidak sempurna…….hal yang membedakan manusia dan hewan adalah kita diberi akal dan jiwa, kegunaan akal adalah untuk berfikir hal baik dan jiwa untuk mengawal hal yang baik itu………………presiden pintar (karena bergelar pendidikan tinggi) ataupun bodoh (tanpa gelar) saat ini tetap belum membawa hal yang baik untuk bangsa
July 23rd, 2007 at 11:50 am
Saya pikir jadi Presiden itu gak gampang lho,bukan cuma mensyaratkan gelar aja,tapi bagaimana cara dia mensejahterakan Rakyatnya.Banyak koq Para Sarjana Zaman sekarang yang hanya mengandalkan gelar,tapi profesionalismenya kurang,apalagi zaman sekarang harus D3(deukeut,duit,dandanan)kalo mau memperoleh kerjaan yang terbilang mapan.Aduhhhh gimana yach buat orang yang cuma mengandalkan ijazah SMA,paling juga jaga toko,SPG,atau……
Lantas apa seh tujuan utamanya sekolah?Apa benar2 memberikan kenyamanan buat masa depan.Bagi sebagian orang itu cuma mencari gelar semata.Yang notabene Pekerjaan mapan haruslah dimiliki orang-orang yang memiliki gelar tinggi.Ah..nggk juga yach..!!!
Bagi yang gak punya gelar jangan bersedih hati karena gak bisa jadi Presiden!!,heheh.
Meskipun gak punya gelar berikan banyak manfaat pada orang disekitar kita,karena sebaik-baik orang adalah yang dapat memberikan manfaat buat orang lain.
Sorry kalau ada salah-salah kata,harap maklum karena aku bukan orang yang mempunyai pendidikan tinggi(tidak bergelar).
September 25th, 2007 at 4:24 pm
nice post..
speechless gw..