Pemotongan Gaji Pejabat Tidak Masuk Akal
June 15th, 2008 | PoliticsWakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana pemotongan gaji pejabat sebesar 10 persen tidak masuk akal. Alasannya, gaji para pejabat di Indonesia masih tergolong kecil… Eselon 1 itu gajinya Rp 5 juta, mungkin wartawan lebih tinggi. Tentu kurang untuk kebutuhan hidup di Jakarta. Apalagi sekarang tidak bisa macam-macam karena ada KPK,” tandasnya. [Source]
Saya heran dengan pernyataan di atas—-terutama yang dicetak tebal. Apakah bila pemotongan gaji tidak masuk akal sesungguhnya merupakan pernyataan implisit bahwa “gaji perlu dinaikkan karena lebih masuk akal”? Apakah kalau tidak ada KPK maka para pejabat tersebut bisa “macam-macam”? Sungguh sebuah pernyataan yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang wakil presiden.
Anda mungkin tahu bahwa gaji pokok mungkin jumlahnya tak terlalu besar, namun bila ditambah dengan tunjangan jabatan, tunjangan rumah, tunjangan anak/istri, kendaraan dinas, biaya perjalanan, biaya telekomunikasi, dan sebagainya, maka nominalnya akan cukup menakjubkan. Belum lagi bila mereka merangkap jabatan lainnya. Justru gaji kecil merupakan trik agar pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Biarpun mereka tidak digaji sekalipun, saya bertaruh mereka masih bisa hidup mewah.
Inilah yang membuat saya heran. Apakah pejabat sekarang benar-benar sudah mati rasa dan kehilangan sense of belonging terhadap negeri ini? Kalau dipikir nalar, daripada mencabut subsidi mengapa tidak lebih dulu mencabut tunjangan, bonus, kupon, dan pengeluaran tak jelas tersebut? Adakah yang berani mengaudit berapa sesungguhnya pengeluaran pemerintah per bulan untuk pemborosan tersebut?
Lebih parah lagi, kontribusi mereka kepada rakyat masih perlu dipertanyakan—-namun kekayaan rakyat yang mereka “ambil” begitu luar biasa besarnya.
Dan bicara soal kontribusi, tahukah Anda bahwa sesungguhnya kita punya 8 (delapan) presiden di negeri ini. Selain 6 (enam) orang presiden yang sama-sama kita ketahui, sesungguhnya ada 2 (orang) presiden yang tak pernah kita singgung namanya. Walaupun secara konstitusi mereka tidak tercatat sebagai presiden, namun peran mereka kala itu bisa jadi melebihi presiden beneran—-apalagi saat itu negara sedang dalam keadaan kritis.
Mereka adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat.
Kalau Anda belum tahu, Sjafruddin Prawiranegara adalah “presiden” yang memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban, pedalaman Sumatera Barat. PDRI adalah penyelamat republik karena mengisi kekosongan setelah Soekarno, Moh. Hatta, dan sejumlah pemimpin lainnya diasingkan ke Pulau Bangka setelah agresi militer kedua Belanda.
Bung Karno memang mengirimkan telegram yang memberitakan bahwa pada hari itu (19 Desember 1948) Belanda merebut ibukota (Yogyakarta) dan meminta Sjafruddin sebagai menteri kemakmuran saat itu untuk membentuk pemerintahan darurat. Telegram itu memang tak sampai ke Bukittinggi, namun dalam waktu bersamaan Sjafruddin telah mengambil inisiatif senada dan mengadakan rapat pembentukan PDRI. Sjafruddin kemudian mengembalikan kembali mandat tersebut kepada Soekarno delapan bulan kemudian.
Sementara itu, Assaat adalah Presiden Republik Indonesia tahun 1949-1950. Ketika itu Konferensi Meja Bundar (KMB) hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang tinggal secuil. Karena Bung Karno telah ditetapkan sebagai presiden RIS dan Bung Hatta sebagai Perdana Menterinya, maka terjadi kekosongan pimpinan republik ini. Posisi tersebut kemudian diisi oleh Assaat.
Selama menjadi “presiden”, Assaat menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada sebagai universitas negeri pertama yang didirikan Republik Indonesia. Sembilan bulan kemudian (17 Agustus 1950) RIS melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tampuk pimpinan dikembalikan pada Bung Karno. Ini memang hanya trik diplomasi bangsa kita untuk menghindari banjir darah sekaligus memenangkan seluruh wilayah nusantara untuk kembali ke pangkuan kita.
Memang benar bahwa mereka “hanya” presiden sementara. Akan tetapi, boleh jadi tanpa ada dua tokoh tersebut, tak akan ada Indonesia seperti sekarang ini. Entah disengaja atau karena lupa, keduanya juga tidak disebut sebagai mantan presiden—-melainkan “cuma” pahlawan nasional saja. Tapi rasanya itu juga tak terlalu penting. Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat adalah orang-orang yang tulus berjuang tanpa pamrih demi bangsa dan negaranya. Mereka (dan keluarganya) juga tak menuntut penghargaan lebih dari negara.
Sungguh sangat berbeda dengan kelakuan pejabat jaman sekarang. Sudah tidak berbuat apa-apa, malah menuntut macam-macam. Sudah kerjanya tak ada, masih berlagak sok pahlawan pula.
June 20th, 2008 at 11:18 pm
August 7th, 2008 at 3:19 pm
Comments
June 15th, 2008 at 10:59 am
yang banyak disinggung oleh buku sejarah adalah pembentukan PDRI, Sjafruddin Prawiranegara sebagai ‘presiden’ nya.
namun, untuk Assat jarang sekali disebut. saya sedniri mengira bahwa RIS itu adalah RI. karena RIS waktu itu ibukota nya di Jogja (CMIIW), lalu RI dimana?
June 15th, 2008 at 3:38 pm
pak jusuf kalla sih udah gak heran lg.sering bgt berkomentar yg aneh2 dan kontroversial, krn emang dianya udah kaya kali… :)
June 15th, 2008 at 8:43 pm
iya tuh, kalo yg Syafruddin, memang selalu disebut waktu jaman belajar sejarah waktu SMA/SMP. Tapi yg Assaat, memang sedikit. :-S
June 15th, 2008 at 10:41 pm
dari artikel ini, terlihat jelas bedanya pejabat pada masa kemerdekaan ama pejabat masa kini…
June 16th, 2008 at 12:41 am
Aku malu dg negara kita penuh dg orang yg tidak tahu malu…
Pak JK, sadarlah…
June 16th, 2008 at 10:12 am
tidak cuma pejabat pemerintahan, seharusnya anggota DPR-MPR-pun harus punya ’sense of crisis’ juga.
Seandainya…… :) aaah…
June 16th, 2008 at 11:19 am
sepertinya masih lama bangsa ini bisa bangkit :( Atau mungkin saya saja yang terlalu pesimis???
June 16th, 2008 at 12:22 pm
Ya, menyedihkan sekali kalau kita mengetahui bahwa orang-orang yang terpilih untuk mengurus negara ini, malah mencuri dari negara ini. Merugikan teman-temannya sendiri yang harusnya mendapatkan pelayanan darinya.
June 16th, 2008 at 12:50 pm
maklum yusuf kalla, gak berbobot :)
June 16th, 2008 at 2:02 pm
iya betul banget pak.. males saya dah cape2 kerja dipotong pajak yg besar hanya untuk menggaji para birokrat yg kerjanya ga becus.. .capee deh
June 16th, 2008 at 5:45 pm
malu aku malu,
punya wapres gitu
June 16th, 2008 at 6:05 pm
Menurut penilaian saya, Pejabat2/pemerintah kita ga becus sebab mereka terlalu keenakan tanpa mau berusaha, seperti tunjangan jabatan, tunjangan rumah, tunjangan anak/istri, kendaraan dinas, biaya perjalanan, biaya telekomunikasi, dan sebagainya dikasi gede bener.
Kalo perut udah kenyang, orang-orang pasti langsung tidur ga mau kerja lagi. Nah, ini dia salahnya. Kalo mereka dikasi sedikit, pasti mereka giat bekerja untuk memperbaiki nasib, tapi kalo udah keenakan, jadi males kerja lagi. Pikiran mereka, seperti ini “Kerja ga kerja kan rekening nambah ini…”.
Coba bayangkan & pikirkan baik2 kalo gaji & semua tunjangan pejabat2/pemerintah diperkecil, pasti ga ada uang yg dibuang percuma aja buat pejabat2 yg ga becus alias efisiensi gaji & tunjangan, kecuali buat pejabat2 yg kerjanya rajin.
Pejabat2/pemerintah kan digaji oleh Rakyat, berarti Rakyat itu Bos-nya Pejabat2/Pemerintah, sedangkan Pejabat/Pemerintah berarti Anak-Buatnya Rakyat.
Rakyat harus tegas untuk “PECAT” Pejabat2/pemerintah yg ga becus. Percuma aja Pejabat2/pemerintah digaji oleh Rakyat, mendingan Pejabat2/pemerintah ga usah digaji & dikasi tunjangan aja. Kalo Rakayat tegas seperti ini, orang-orang bakalan ga seenaknya aja/takut untuk mencalonkan diri jadi Pejabat2 sebab Pejabat2 harus berhadapan dengan atasannya, yaitu Rakyat yg menggaji Pejabat2 tersebut.
Daripada buang-buang duit buat Pejabat2/pemerintah ga becus, mendingan duit-duit tersebut di-infak-kan, di-sodaqoh-kan, disalurkan ke anak2 yatim, orang2 jompo, anak2 jalanan, orang2 miskin, dll. Seharusnya Pejabat2/pemerintah harus mikir bahwa dosa besar masuk Neraka kalo makan harta anak2 yatim, orang2 jompo, orang2 miskin, anak2 jalanan, dll. Coba lihat mereka2 terlantar begitu kayak ga dihargai & ga ada nilainya, seharusnya hidup mereka sudah cerah & masa depan mereka cemerlang, tetapi Pejabat2/pemerintah telah menghambat hidup mereka. Ngeriii…Tobaaattt…
Semoga THE GREAT LEADER tersebut akan muncul & unjuk taringnya untuk INDONESIA, Negara Tercinta Kita…Amiiiiiinnnnnn…
June 17th, 2008 at 3:55 am
Jusuf Kalla sering ngomong ngawur ya..
June 17th, 2008 at 6:28 pm
sebenarnya mereka juga nggak pernah peduli dengan gajinya kok…mau gaji kecil dipotong nggak masalah..
* besar sampingan dan duit proyek
June 18th, 2008 at 4:02 am
JK cuma sibuk ngurusin kumisnya aja kali.
Soal pencabutan subsisi yg akhirnya bikin rakyat sengsara, saya juga heran knp gak ngurangin tunjangan anggota DPR/MPR yg dari ujung rambut smpe ujung kaki itu ya?
June 18th, 2008 at 7:28 am
Jika kita pertimbangkan asumsi-asumsi lain yang tidak diungkap pak wapres, ada banyak pernyataan-pernyataan yang bisa diturunkan dari pernyataan wapress kita, bingung nih pernyataan-pernyataan turunan yg kayak apa yg valid : http://redconspiracy.com/2008/06/18/logika-pemerintah-pemotongan-gaji-pejabat-tidak-masuk-akal/
Tolong bantu gw ya…
June 18th, 2008 at 8:08 am
dia bilang mungkin gaji wartawan lebih besar. wartawan mana. wartawan itu termasuk bidang pekerjaan dengan pendapatan per bulan yang kecil (dilihat dari kriteria seorang wartawan yang rata2 mesti s1). gambarannya wartawan pemula rata2 mendapat gaji 1 - 1,3 juta. setelah tetap paling banter 1,5 - 2 juta. itu udah all in, kaga pake tunjangan de el el.
wapres dodol.
June 18th, 2008 at 11:32 am
mungkin kalo gaji dipotong setoran ke partai bakal berkurang :)
lha bapak2x pejabat dan bapak2x wakil rakyat kita yang terhormat kan rata2x sudah tua, kalau dipotong habislah dana uang pensiun :P
perlu presiden dengan watak seperti mahatir atau ahmadinejad…potong 50% gaji para pejabat negara, berangus pungli yang kabarnya nilainya mencapai triliunan rupiah ( lumayan buat KUR )…
kadang saya malu menjadi anak bangsa yang dipimpin oleh para pejabat yang bermental ayam…..
June 18th, 2008 at 1:31 pm
Pernyataan wapres itu benar adanya..
memang yang patut dikasihani itu kita..
punya wapres dan birokrat yang begini-ini…begitu-itu..
:mrgreen:
June 19th, 2008 at 8:04 am
Saatnya untuk memilih pemimpin yang lebih mementingkan rakyat, tahun depan adalah saatnya….. Kalo kita jeli sebenarnya gak semua pejabat negara seperti itu loh…… dan wakil kita di DPR juga masih ada yang bersih dan punya komitmen tinggi.
Lucunya rakyat juga sering tertipu dengan kesenangan sesaat, menjelang pemilu dikasih uang seratus ribu aja dah hijau matanya…. Padahal gak jelas deh ama visi dan misinya dan komitmennya untuk negara…….
Mudah-mudahan pemilu tahun depan rakyat lebih jeli dan cerdas dalam memilih pemimpin yang membela kepentingannya. Amin.
August 7th, 2008 at 3:03 pm
melihat setengah artikel teratas serasa “jengkel”,”marah” tapi ga bisa berbuat apa2.
melihat setengah artikel kebawah serasa “miris”,”merinding”,”terharu”.
memang telah terjadi pergeseran nilai2 dan karakter global dan individual bangsa.
August 8th, 2008 at 12:46 pm
Yah … kasihan pejabat yang ngga korupsi yah :)
August 16th, 2008 at 9:11 pm
Namanya juga anak turunan Betara Kalla, pasti jahat dwonk!!!
November 5th, 2008 at 1:32 pm
bener tuh masak yang seharusnya membela negara malah mengacau kannya nggak adil banget sih, aku adi kasian ma yang ngasih komentar yang katanya gaji nya di kurangi gara2 menggaji birokrat… gitu a deh salam dari aq
December 29th, 2008 at 9:47 pm
halah halah ada JK negara hancur
January 6th, 2009 at 8:57 am
Daftar Gaji Pejabat RI 2004-2009
Referensi Bagi yang mau jadi pejabat
Inilah daftar gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR per bulan
Data ini dikeluarkan oleh bagian anggaran tertanggal 22 februari 2005.
Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009
A. Gaji pokok dan tunjangan
1. Rp 4.200.000/bulan
2. tunjangan
a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan
b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan
c. Beras Rp 30.090/jiwa/ bulan
d. Keluarga:
suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln)
anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/ bulan)
e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813
B. Penerimaan lain-lain
1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan
2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan
3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
4. Pansus Rp 2.000.000/undang- undang per paket
5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)
6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/ per periode
C. Biaya perjalanan
1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
2. Uang harian:
a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari
b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari
3. Uang representasi:
a. Daerah Tingkat I Rp 400.000
b. Daerah Tingkat II Rp 300.000
(keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)
D. Rumah jabatan
1. Anggaran pemeliharaan
- RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/ tahun
- RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/ tahun
2. Perlengkapan rumah lengkap
E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman
1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)
- Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota
yang bersangkutan.
- Jangkauan pelayanan nasional:
> > Di provider diseluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.
>
2. Uang duka :
-wafat (3 bulan X gaji)
-tewas (6 bulan x gaji)
3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang
F. Pensiunan
1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan
2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/ bulan
Daftar penghasilan pejabat negara per bulan, yang dikeluarkan bagian anggaran keuangan tertanggal 28 Januari 2005.
Presiden:
Gaji pokok Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan Rp 32.500.000
Total Rp 62.740.000.
Wakil Presiden:
Gaji Pokok Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan Rp 22.000.000
Total Rp 42.160.000
Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.968.000
Total Rp 30.908.000
Ketua Mahkamah Agung (MA):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 24.390.000
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Total Rp 23.940.000
Wakil Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.554.000
Total Rp 26.774.000
Wakil Ketua MA:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 450.0000
Total Rp 20.670.000
Wakil Ketua BPK:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Total Rp 20.220.000
(Capek nge-bold-innya, lihat en’ dramitisir sendiri deh)
Ketua Muda MA:
Gaji pokok Rp 4.410.000
Tunjangan jabatan Rp 10.100.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.960.000
Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.460.000
Komunikasi Intensif Rp 4.140.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.500.000
Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.300.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.340.000
Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 27.760.000
Anggota MA:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.350.000
Anggota BPK
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Total Rp 13.900.000
Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri Keuangan:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 13.608.000
Total Rp 18.648.000
Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 3.000.000
Tunjangan jabatan Rp 5.400.000
Total Rp 8.400.000
Wakil Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 2.400.000
Tunjangan jabatan Rp 4.320.000
Total Rp 6.720.000
Kepala Daerah Kabupaten/kota:
Tunjangan pokok Rp 2.100.000
Tunjangan jabatan Rp 3.780.000
Total Rp 5.880.000
Wakil Kepala Daerah
Gaji pokok Rp 1.800.000
Tunjangan jabatan Rp 3.240.000
Total Rp 5.040.000
Daftar ini dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Departemen Keuangan, ditandatangi pada tanggal 28 januari 2005 sebelum disesuaikan dengan anggaran kenaikan APBN 2006.
January 6th, 2009 at 9:08 am
wah, ini menarik banget. kayaknya banyak banget tuh pejabat publik (pemerintah) kita yg juga bekerja di sektor swasta (& BUMN), jadi komisaris. sebuah perusahaan swasta pasti mengharapkan pengaruh dengan mengangkat seorang pejabat menjadi komisarisnya. moga2 dapet proyeklah di pemerintahan…hehehe apakah di tempat kita ini tidak termasuk korupsi (pemanfaatan) jabatan/kewenangan yah?
dulu, ada beberapa yg sadar tuh dengan posisinya :
- Dirjen Pajak Darmin Nasution dari Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia
- Dirjen Anggaran Ahmad Rochjadi mundur sebagai komisaris di BUMN Pertamina dan PT Taspen
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mundur dari jabatannya sebagai komisaris PT Telkom
- Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mundur dari jabatan komisaris PT Krakatau Steel.
tapi, masih banyak loh pejabat yg masih jadi komisaris di perusahaan swasta besar. mari kita buat list dgn browsing dimana saja :
coba liat di perusahaan Bio Farma, masih pejabat yg jadi komisaris :
http://www.biofarma.co.id/ind/company2.html
di Kimia Farma juga, liat di :
http://www.kimiafarma.co.id/?page=general&id=0_3_0_0
saya tidak tau apakah PT Pelindo II, PTPN IV atau di Bank Mandiri masih ada pejabat publik disitu. kalo tdk salah dulu pernah baca.
ayo kita tambah listingnya. konflik kepentingan (conflict of interest) seorang pejabat publik & posisinya di swasta, mestilah dihindarkan. ini bisa mengarah pada “korupsi” penyalahgunaan jabatan utk kepentingan komersial pihak tertentu diatas kepentingan publik.
January 12th, 2009 at 10:43 am
Menurut Direktur Utama Pertamina Ari Sumarno, masyarakat Indonesia malas antre.
Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama Pertamina Ari Sumarno pasang badan. Dia mengaku siap dicopot bila memang saat ini terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan elpiji. “Yang terjadi adalah keterlambatan distribusi,” kata Ari usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (7/1) petang.
Menurut Ari, masyarakat Indonesia malas antre. Itu tampak ketika satu atau dua pom bensin tutup, masrakat malas mencari stasiun pengisian bahan bakar umum lain. “Jadi tak benar ada kelangkaan BBM seperti banyak dikeluhkan masyarakat,” ujar Ari.(ICH)
http://www.metrotvnews.com/?metro=berita&id=74138
Buset nih org…..rakyat indonesia dibilang malas antre, udah jelas2 ngak becus ngurus pertamina, rakyat yg disalahkan
Tipikal banget pejabat kita(
*kelaut aje deh lu gih ri!!!!!!!……….
ada yg tau ngak nih org dari partai mana sich, goblok banget sich nih partai piara org kayak gini, mencoreng nama baik partai aja…….
Dia mengaku siap dicopot bila memang saat ini terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan elpiji.
udah jelas2 ngantri masih nantang lagi