Nofie Iman

Kita tentu sepakat bahwa teknologi digital telah mendefinisikan ulang perekonomian selama satu-dua tahun terakhir ini. Revolusi digital telah mengubah cara kita berbisnis, berbelanja, mencari hiburan, bahkan cara kita berhubungan dengan orang lain. Di satu sisi, ia membawa peluang-peluang strategis, sementara di sisi lain, ia juga membawa risiko dan tantangan yang layak dipertimbangkan.

Sebelum kita berdiskusi lebih dalam, setidaknya terdapat dua konsep ekonomi penting yang bisa digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam perekonomian berbasis digital: Solow residual dan consumer surplus.

Misalkan Anda mempunyai sebuah mesin pemotong rumput. Karena halaman Anda tak begitu luas, mungkin Anda hanya menggunakannya selama kurang dari 5 jam per tahun. Saya membuat “aplikasi perjodohan” yang mempertemukan Anda, pemilik mesin pemotong rumput, dengan mereka yang membutuhkan mesin tersebut tapi tak punya cukup uang atau waktu untuk membeli sendiri. Mereka yang hendak menyewa harus membayar ongkos sewa kepada Anda dan saya sebagai pembuat aplikasi mengutip sedikit biaya.

Dari ilustrasi di atas, kita sebenarnya punya jumlah pekerjaan memotong rumput maupun jumlah mesin yang sama. Akan tetapi, dengan aplikasi, kita menjadi lebih efisien dan produktivitas pun meningkat. Apalagi aplikasi tersebut memanfaatkan kapasitas yang tak terpakai pada ponsel kita. Akibatnya ada potensi konsumsi yang naik tanpa diikuti adanya penambahan pekerjaan atau modal. Lebih banyak output yang dihasilkan, lebih banyak rumput terpotong, dan semua menjadi lebih “kaya.” Peningkatan ini disebut sebagai naiknya Solow residual.

Dulu, menelepon langsung dari atau ke negara lain membutuhkan sambungan khusus yang mahal. Aktivitas ini tentu akan memberikan nilai ekonomi kepada perusahaan telekomunikasi. Sekarang, kita bisa menelepon dengan layanan seperti Skype, LINE, bahkan WhatsApp secara gratis. Tidak ada yang berubah dari apa yang kita lakukan. Akan tetapi, aktivitas yang dulu termonetisasi, kini tak lagi tercatat dalam GDP. Inilah yang disebut sebagai consumer surplus. Para ekonom memperkirakan consumer surplus akibat ekonomi digital bisa 10, 20, bahkan 50 kali lipat namun tidak tercermin dalam GDP.

Lalu apa yang terjadi bila GDP hanya tumbuh 2 kali, tapi consumer surplus tumbuh 20 kali? Ketika Simon Kuznets mencetuskan gagasan tentang GDP, kita berada di era industrialisasi. Semakin banyak barang atau jasa yang kita produksi dan kita jual, maka semakin baik pula perekonomian kita. Sayangnya, teori ini menjadi kurang relevan di era informasi mengingat banyak hal yang kita gunakan saat ini berbiaya sangat murah atau bahkan gratis, mulai dari akses internet melalui wi-fi, layanan email, media sosial, video dan televisi online, forum diskusi dan portal berita, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, menjadi kurang bijaksana bagi kita untuk mengukur kemajuan peradaban atau peningkatan kesejahteraan hanya berdasarkan GDP semata. Kesenjangan antara GDP dan consumer surplus hanya akan makin melebar akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Distorsi ekonomi digital muncul karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak bisa lagi tercermin dalam angka dan statistik. Maka, kita tak hanya membutuhkan alat ukur lain yang mampu menangkap distorsi ini, melainkan juga kebijakan yang lebih baik untuk mewadahi karakter unik dari ekonomi digital ini.

Solow residual dan consumer surplus juga membuat kita menjadi “shadow worker.” Sebagai contoh, sepuluh tahun lalu kita harus menjumpai travel agent ketika hendak merencanakan perjalanan, namun sekarang kitalah yang menjadi travel agent. Kita mengurus sendiri pendaftaran visa, membeli tiket penerbangan, memesan hotel dan kendaraan, hingga membayar asuransi perjalanan. Sepuluh tahun lalu, kita harus mengantri di depan teller untuk mengirim uang atau membayar tagihan. Kini kitalah teller yang mengirim sendiri uang dan membayar tagihan melalui ATM, ponsel, atau komputer kita.

Dalam jangka yang tidak terlalu jauh lagi, digitalisasi teknologi akan meningkatkan otomatisasi dan jumlah “shadow work.” Pekerjaan yang sifatnya rutin dan mekanis akan berkurang, sedangkan permintaan terhadap pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah maupun pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi akan meningkat. Akibatnya, mereka yang ada di tengah populasi akan menghilang kemudian bertumpuk di ujung kiri dan kanan populasi. Fenomena ini disebut sebagai polarisasi.

Polarisasi ini, tentu saja, akan meningkatkan kesenjangan (inequality). Perbedaan struktur pekerjaan antara high-skill/high-paying dan low-skill/low-paying akan sangat kentara—tak hanya dari sisi ekonomi dan pendapatan, melainkan juga dari sisi sosial dan budaya. Perubahan ini berpotensi menimbulkan pengkotakan dan kesenjangan regional. Oleh karena itu kebijakan yang lebih komprehensif mutlak diperlukan untuk mengoreksi distorsi ini.

*) Tulisan ini dimuat di Harian Jawa Pos, Selasa, 2 Agustus 2016, halaman 4 (pdf).