Nofie Iman

Di Indonesia -yang notabene merupakan bekas penjajahan- mental pegawai terasa kental dalam mayoritas benak penduduknya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mental tersebut. Hanya saja, kita tentu tahu bahwa kapasitas pemerintah (maupun juga swasta) sangat terbatas dalam menyediakan lapangan kerja. Oleh karenanya, tidak selayaknya kita melulu mengharapkan adanya lapangan kerja yang selalu tersedia. Perlu juga sebagian dari kita untuk bangkit, berinisiatif, dan membuka lapangan kerja sendiri bagi rekan-rekan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Beberapa waktu belakangan, pemerintah gencar membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sudah barang tentu lowongan -yang jumlahnya sesungguhnya tak seberapa itu- ramai direbutkan oleh calon pelamar yang luar biasa besarnya. Asumisnya sederhana, mereka menganggap bahwa PNS adalah jabatan yang “aman”. Negara secara teknis tidak mungkin bangkrut. Ketika kita bekerja dengan kinerja “standar” saja, sudah nampak jalur kenaikan jabatan yang jelas. Asalkan kita tidak berbuat “aneh” dan “kriminal” saja, pendapatan kita lumayan terjamin. Belum lagi ketika kita pensiun kelak, pemerintah masih menggaji kita lewat dana pensiun.

Sementara itu, kalau kita mau berpikir sedikit out-of-the-box, menggantungkan diri kepada pemerintah rasanya kurang bijaksana. Pengeluaran untuk gaji pegawai negeri, yang tertuang dalam belanja rutin APBN, menduduki porsi yang cukup besar. Pemerintahan kita sudah terkenal dengan gaya birokrasi yang tidak efisien, jumlah pegawai yang kurang proporsional, serta kinerja yang “biasa-biasa” saja. Masa sih kita mau menambah beban yang dipikul pemerintah? Apalagi kalau kita menganggap PNS sebagai dead-end job. Duh.

Susahnya, pegawai (atau karyawan) saat sekarang umumnya jarang mempunyai sense of ownership. Akibatnya, saat perusahaan (atau instansi) mendapatkan untung, mereka menuntut bonus berlebih. Sementara ketika perusahaan sedang merugi, mereka enggan ikut merasa peduli. Jangankan membantu “nombokin” kerugian, diberi penundaan pembayaran gaji saja komentarnya sudah nggak karuan. Di sisi lain, ketika terjadi komplain dari pelanggan, mereka umumnya merasa “ini bukan salah gue” atau “emang gue pikirin”.

Memang tidak ada yang salah dengan menjadi karyawan. Ada banyak dari kita yang memang lebih pas untuk menjadi karyawan, terutama terkait dengan aspek risk taking dan decission making. Hanya saja, sebagai karyawan, sudah seharusnya kita menerapkan prinsip “doing more than expected” atau “going the extra mile“. Mental kita harus dipupuk agar kita bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Jangan menganggap bahwa pekerjaan yang ada saat ini adalah dead-end job. Kita masih punya peluang dan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui career path yang ada. Dan ketika ternyata perusahaan (atau instansi) Anda tidak memberikan peluang untuk itu, atau if you think you deserve more, do it with gentle. Tuntaskan seluruh tanggung jawab Anda dan resign serta look for another company. You deserve better if you going the extra miles all the time.

Terakhir, buat Anda yang memang memiliki kemampuan berlebih, intuisi bisnis yang kuat, serta kemampuan dalam mengambil keputusan maupun menanggung risiko, menjadi karyawan bukanlah pilihan yang tepat. Find the right person and take the chance. Ada segudang peluang bisnis di luar sana yang cukup menantang (dan menguntungkan) untuk dimanfaatkan. Dan di sekitar Anda ada begitu banyak rekan-rekan yang belum memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau memang Anda mampu, bantulah mereka dan ajaklah mereka untuk bekerja sama. Percayalah, tidak mungkin pemerintah maupun swasta mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup. Dan kalau tidak dimulai dari kita sendiri, lalu siapa?

Memang, tulisan di atas tidak hanya ditujukan untuk PNS atau karyawan yang bekerja di pemerintahan semata. Lalu, mengapa judulnya “Penerimaan CPNS”? Ah, itu hanya untuk menjaring Google Effect saja. ;)

Possibly Related:

• Penerimaan CPNS dan Google
• Property Trust atau REIT
• Jiplakisasi: Susahnya Berbisnis di Indonesia
• Kontroversi PP No. 37 Tahun 2006
• Menjadi Seorang Pakar