Nofie Iman

Seiring bergulirnya hajatan Piala Dunia, sering muncul celetukan-celetukan iseng yang mengandaikan jika negara kita berada di bawah administrasi Belanda, Inggris, Portugis (Portugal), atau bahkan Jepang, maka kita bisa “ikutan” Piala Dunia. Celetukan-celetukan tersebut makin lama makin “berbelok” bahwa andai negara kita berada di bawah kekuasaan negara-negara tersebut, kondisi kita akan jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang.

Memang benar. Kita pernah dikendalikan oleh negara-negara besar tersebut. Kita sebetulnya juga pernah berada di bawah jajahan Perancis. Daendels, yang pernah memerintah Hindia Belanda, adalah Gubernur Jenderal yang tidak diangkat oleh Ratu Juliana, karena Belanda saat itu berada di bawah jajahan Perancis dan adik Napoleon lah yang menjabat sebagai Raja Belanda.

Mungkin cuma bercanda. Atau mungkin juga benar-benar serius. Tapi, pernahkah kita menyadari bahwa ungkapan tersebut menggambarkan penyakit kronis yang didera bangsa ini: mental inlander complex. Penyakit ini masih satu rumpun dengan penyakit lain yang pernah saya sebut sebagai sindrom inferioritas.

Gejala-gejalanya bisa dideteksi dengan mudah: perasaan rendah diri, takut bersaing, kurang percaya diri, dan silau terhadap kesuksesan orang (bangsa) lain. Walau terus terpelihara secara kolektif dan tidak pernah kita sadari pengaruhnya, penyakit ini mendorong pada sikap mental yang destruktif: malas, boros, korup, tidak disiplin.

Asal Usul Indonesia

Adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yang pertama kali menggulirkan nama “indonesia” ketika beliau dibuang ke Belanda (1913), dengan mendirikan Indonesische Pers-Bureau. Tahun 1922, Mohammad Hatta, mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, kemudian berinisiatif merubah nama organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda (Indische Vereeniging, 1908) menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia.

Mohammad Hatta menulis, “De toekomstige vrije Indonesische staat (Negara Indonesia merdeka yang akan datang), mustahil disebut ’Hindia’ atau ’Hindia Belanda’. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”

Di tanah air, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924, bersamaan dengan Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Tahun 1925 kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij) dibentuk oleh Jong Islamieten Bond. Tiga organisasi tersebut yang mula-mula menggunakan nama “Indonesia”, sebelum mendapatkan secara resmi content-nya pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia 28 Oktober 1928, yang kini kita sebut Sumpah Pemuda.

Menurut sejarahnya, nama “indonesia” adalah rekaan James Richardson Logan (1850) untuk mengistilahkan etnografis penduduk suku Melayu yang hidup di kepulauan East Indies (Hindia), sekaligus membedakan dengan penduduk Hindia lain. Istilah tersebut sebenarnya agak merendahkan karena digunakan untuk menyebut suku-suku bangsa di wilayah jajahan Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda).

Kalau jazirah Persia hingga Cina kala itu disebut “Hindia”, Semenanjung Asia Selatan disebut “Hindia Muka”, daratan Asia Tenggara dinamai “Hindia Belakang”, sedangkan tanah air kita mendapat nama “Kepulauan Hindia” (Indische Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel Indien) atau “Hindia Timur” (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga lazim dipakai adalah “Kepulauan Melayu” (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l’Archipel Malais).

Kalau kita kilas balik sejenak, sesungguhnya kita punya nama sendiri yang sudah difatwakan oleh nenek moyang kita: Nusantara. Istilah tersebut termaktub dalam kitab Pararaton dan diklaim oleh Mahapatih Gadjah Mada, yang kemudian dipopulerkan ulang dan diberikan pengertian lebih luas oleh Dr. Douwes Dekker atau Dr. Setiabudhi (1879-1950).

Nama “indonesia” sendiri sejatinya agak asing bagi lidah melayu. Buktinya, kita sering melafalkan “indonesia” dengan fonem “endonesia”. Memang istilah ini dipakai untuk menyebut nama bangsa jajahan Belanda, yang kemudian digunakan founding fathers kita dalam menggali perjuangan politik karena alasan praktis mengingat istilah tersebut sudah dikenal kalangan Eropa kala itu sekaligus untuk menimbulkan perasaan senasib antara suku-suku bangsa yang sama-sama dijajah Belanda.

Shakespeare bilang, “what is in a name?“. Mawar tetaplah wangi kendati namanya bukan mawar.

Tapi faktanya, nama “nusantara” justru menggambarkan kejayaan, kemajuan, dan kemandirian, dibandingkan nama “indonesia” yang lebih menyiratkan penjajahan, pengekangan, dan kemunduran. Bahkan sampai saat sekarang.

Inikah salah satu faktor pemicu lahirnya mental inlander complex?

Mari Belajar dari Sejarah

Salah satu langkah awal untuk membumihanguskan mental inlander complex adalah dengan mempelajari dan mengakui apa saja yang pernah dilakukan dan dihasilkan oleh para penjajah kita, baik itu sesuatu yang “baik” ataupun sesuatu yang dirasa “menyakitkan”. Jujur saja, ketidakpedulian kita kepada sejarah membuat kita sering sulit memisahkan antara “patriotisme”, “politisasi” dan “realita”.

Tidak ada negeri imperialis yang berbudi mulia. Entah itu Jepang, Belanda, Inggris, atau lainnya. Jikalau ada keuntungan yang ditinggalkan, tentu tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. Jepang, Belanda, Inggris, maupun Portugis, luasnya tidaklah seberapa dibandingkan Kalimantan. Sumberdaya alamnya pun masih terpaut jauh dari kita. Bagaimana mungkin Belanda atau Inggris dapat memupuk kekayaan sebagaimana kita lihat sekarang?

Belanda misalnya. Pada periode 1945-1949, Belanda merupakan imperialis yang kalap. Sudah saatnya RI mengesahkan undang-undang yang menetapkan Ratu Juliana sebagai penjahat perang. Namun, periode pra 1942 juga tetap merupakan realita pahit buat kita. Jangan melulu menggunakan matematika “350 tahun”. Belanda melakukan outsourcing pekerjaan kotor ke bangsa kita dan secara simbolis “menggaji” para raja-raja agar patuh.

Inikah awal lahirnya sikap mental feodal?

Akan tetapi, kita juga tetap perlu “berterima kasih” kepada Belanda. Mereka membuka kebun-kebun baru di hutan belantara, bukan menyabot tanah para inlander. Beberapa peninggalan Belanda juga masih merupakan masterpiece yang belum bisa kita tandingi. Sebutlah Banjir Kanal Barat yang membelah Jakarta. Sampai sekarang, kita bahkan belum bisa menyelesaikan Banjir Kanal Timur agar pemberantasan banjir kota Jakarta bisa lebih terpadu.

Produk imperialisme lain yang masih berdiri kokoh hingga kini adalah ruas jalan Anyer-Panarukan karya Daendels. Hutan belantara sepanjang 1.000 km sukses diberantas hanya menggunakan kerja paksa. Korban tewas lebih dari 12.000 orang dan tanah maupun bahan lainnya dibebankan pada petani tanpa imbalan apapun. Tapi jalan tersebut masih kita manfaatkan hingga saat ini. Sampai detik ini, saya bahkan masih sulit memahami mengapa selama 30 tahun membangun jalan bebas hambatan (yang sebagian besar di Jawa) cuma bisa menghasilkan sekitar 800 km. Sementara Cina membangun lebih dari 800 km tersebut tiap tahunnya.

Kita juga perlu mengacungi jempol pada Belanda karena bisa menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke selama beberapa ratus tahun. Pasangan emas Hayam Wuruk-Gadjah Mada memang pernah sukses menyatukan Nusantara namun hanya bertahan sesaat (128 tahun) hingga pemerintahan Prabu Kertabumi (1478). Kalau dihitung sejak 17 Agustus 1945, kita bahkan baru “berhasil” menyatukan Nusantara selama 61 tahun.

Akankah kita melampaui rekor ini?

Nasionalisme Bidang Ekonomi

Bandingkan negara kita dengan negara-negara tetangga. Harga BBM di negeri-negeri jiran lebih tinggi daripada di Indonesia. Akan tetapi, harga komoditi, makanan, sembako, atau juga ongkos transportasi publik relatif sama dan bahkan cenderung lebih murah.

Dibandingkan seperti Jepang, Koreal Selatan, Cina, Vietnam, Thailand, dan seterusnya, mereka memiliki nasionalisme tinggi di bidang ekonomi. Sementara di Indonesia, nasionalisme dipandang sebatas hanya sebagai lambang pemersatu dan perekat kesatuan bangsa.

Sayangnya, hal ini tidak berlaku di bidang ekonomi. Akibatnya, muncullah kasus-kasus seperti impor beras di tengah panen yang melimpah, impor gula terkesan lebih urgent daripada merestorasi pabrik-pabrik tua, kasus demonstrasi buruh besar-besaran, illegal logging yang berimbas pada kerusakan dan bencana alam, pencurian komoditi bahari kita, penyelundupan minyak, dan seterusnya.

Hal ini makin diperpuruk dengan pelarian devisa ke luar negeri yang menjadikan rupiah terdepresiasi, melengkapi laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagian “terpaksa” melakukan korupsi berjamaah karena kenaikan gaji tidak bisa sebanding dengan depresiasi dan laju inflasi.

Pemborosan Massal

Beruntung Indonesia dikaruniai kekayan alam yang begitu melimpah ruah. Baik sumberdaya terbarukan maupun sumberdaya tak terbarukan, semuanya begitu banyak tersedia. Suburnya tanah negeri kita, sampai-sampai digambarkan seperti “tongkat dan batu jadi tanaman.” Ini belum termasuk sumberdaya-sumberdaya baru yang tertemukan. Plus, mungkin, kiriman dan penemuan baru di wilayah yang tak pernah kita duga sebelumnya.

Sayangnya, kemurahan hati Tuhan ini justru dimaknai sebagai pembenaran untuk bersikap boros dan foya-foya. Di negara-negara non penghasil minyak, pemerintahannya tidak sok populer dengan mencoba memberi subsidi BBM. Sejarah mencatat hanya negara-negara penghasil minyak saja yang “berani” menyubsidi energi. Misalnya seperti apa yang pernah dilakukan Uni Soviet untuk membeli pengaruh terhadap negara-negara satelitnya. Ketika Uni Soviet kolaps, negara-negara satelitnya harus berdikari dalam menyuplai energi.

Akibat tidak menikmati murahnya BBM, di negara-negara non penghasil minyak, infrastruktur fisik dan sosialnya telah disesuaikan terhadap kelangkaan energi. Sementara di Indonesia, paham “minyak murah” terus merasuki segenap sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik kita secara bersinambungan. Ketika bensin dihargai Rp 1.850/liter, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12-18 trilyun per tahun. Padahal, anggaran pemda DKI cuma sebesar Rp 12 triliun lho.

Irasionalitas semacam ini muncul akibat pendekatan perencanaan dan implementasi pembangunan yang selalu sentralistis. Pembangunan dikonotasikan selalu sebagai upaya yang top-down, bukannya bottom-up. Jadi, agak wajar juga ketika kemudian pejabat kita (maaf) gila kekuasaan dan kekuatan. Akibatnya jelas: pemborosan besar-besaran.

Ironisnya lagi, pemborosan massal semacam ini juga “diajarkan” bahkan kepada anak-anak usia dini. Misalnya, soal buku pelajaran. Tiap tahun (angkatan), selalu saja ada pergantian. Padahal, secara substansi jelas tidak jauh berbeda; selain sampul, tata letak, atau label kurikulumnya. Selain itu, anak-anak juga diajarkan untuk menjawab (menulis) pertanyaan langsung di buku cetak tersebut, bukannya di buku tulis yang terpisah. Imbasnya, begitu ganti tahun ajaran, buku-buku tersebut praktis tidak bisa lagi digunakan atau diwariskan untuk juniornya. Parahnya lagi, koalisi antara pihak penerbit dan sekolah membuat murid terpaksa beli semata-mata karena “nggak enak” dengan guru mereka.

Kita Juga Terlalu Mendewakan Televisi

Jaman sekarang, memang “basbang” rasanya kalau kita tidak menggauli televisi. Ya, televisi memang sudah lama muncul sejak Vladamir Zworykin, seorang Amerika kelahiran Rusia, menemukan Iconoscope pada tahun 1923 yang menjadi pesawat televisi pertama. Kemudian pada tahun 1928 muncullah stasiun TV pertama dengan acara yang terjadwal bernama WGY di Schenectady, New York.

Menariknya, menurut buku Broadcasting in America, ternyata ditemukan bahwa penonton televisi terbanyak adalah penonton kelas C, D, dan E; bukan kelas A atau B. Selain itu, penonton televisi terbanyak umumnya juga berpendidikan rendah. Kita memang sering melihat beberapa program-program bermutu di Amerika, tapi sesungguhnya, selebihnya adalah tayangan yang tidak cerdas dan kurang mendidik.

Sama seperti di Indonesia.

Menurut survey AC Nielsen terhadap penonton televisi di Indonesia, makin rendah tingkat pendidikannya, maka makin tinggi pula jam menonton televisinya. Sepanjang bulan Maret 2005, pada jam 18.00-22.00 penonton televisi di Indonesia didominasi kelas penonton C, D, dan E.

Survei tersebut juga menemukan bahwa makin rendah kelas ekonomi seseorang, maka semakin tinggi jam menonton televisinya. Logikanya mudah. Orang berpendidikan lebih tinggi biasanya menyukai kegiatan lain seperti bekerja, membaca, berolahraga, bermusik, aktif dalam kegiatan sosial, atau kegiatan-kegiatan yang produktif lainnya. Juga, orang berpendidikan tinggi umumnya tingkat ekonominya pun bertambah, sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan seperti mengakses internet, menonton DVD, menyaksikan tayangan Pay TV, atau lainnya yang bersifat leisure.

Profil penonton semacam itu “dibenci” oleh stasiun televisi. Menayangkan film tembak-tembakan atau tayangan yang kental dengan adegan “esek-esek” akan menghadirkan jumlah penonton yang jauh lebih membludak dibandingkan dengan diskusi atau talkshow misalnya. Padahal, adegan gedebak-gedubuk, dar-der-dor, atau esek-esek sesungguhnya melecehkan intelektualitas penontonnya.

Syukur kalau Anda sadar. Tapi bagaimana dengan puluhan juta penduduk Indonesia lainnya?

Jadi, stasiun televisi sesungguhnya “mengemban” tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tayangan-tayangan edukatif dan bermutu. Apalagi profil penonton televisi mayoritas adalah kalangan yang kurang berpendidikan dan lemah dalam kemampuan ekonominya. Namun, lagi-lagi selera pasar berbicara. Dengan jargon “rating” dan “iklan”, televisi dipenuhi oleh tayangan-tayangan yang hanya memanjakan imajinasi penontonnya tanpa berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat. Buntutnya, televisi lantas mengajarkan konsumerisme, kriminalitas, dan tentu saja, pemborosan massal secara bertubi-tubi.

Memang ada satu-dua program yang sangat bermutu. Dalam beberapa kasus, diskusi dan talkshow juga bisa dikemas agar menguntungkan secara bisnis melalui skema marketing strategy yang tepat. Tapi, lagi-lagi, berapa banyak stasiun televisi yang berani melawan mainstream tersebut?

Nation Character Building

Sudah jelas bahwa mental inlander complex yang mendera kita harus diberantas dengan nation character building. Istilah ini dipopulerkan oleh Soekarno pada jamannya yang sesungguhnya me-refer pada budaya asli bangsa kita: gotong royong.

Tapi, apa sih pentingnya gotong royong?

Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan satu substansial dasar negara dengan 3 versi, yaitu: Pancasila, Trisila dan Ekasila (Penetapan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi - Ir Soekarno). Pancasila terdiri dari ketuhanan (religiositas), kemanusiaan (humanitas), persatuan (nasionalitas), kerakyatan (soverenitas), dan keadilan sosial (sosialitas). Trisila terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Sementara ekasila dimaknai sebagai gotong royong. Soekarno menyebutnya, “Dari Pancasila bisa diperas menjadi Ekasila.”

Jadi gotong royong itu sebenarnya adalah Pancasila juga.

Seandainya hanya satu prinsip yang diminta, Soekarno mengatakan harus digali dari tujuan membangun Indonesia, yaitu “semua untuk semua.” Harus dicatat bahwa Indonesia didirikan bukan hanya untuk orang jawa saja atau untuk umat muslim saja, tapi Indonesia buat Indonesia. Kata yang diusulkan adalah kata Indonesia asli: gotong royong (Soekarno: Bapak Bangsa Indonesia - MM Darmawan, 2005).

Gotong royong bukanlah sikap kekurangberanian, kurang percaya diri, atau sikap tidak mandiri. Mengacu pada Indonesia Baru – Anand Krishna, 2005, gotong royong tidak selalu berarti orang-orang sekampung menyumbang ketika kita terkena musibah. Gotong royong juga tidak cuma berarti kita membantu tetangga memperbaiki atap rumahnya. Interpretasi-interpretasi seperti ini justru mengkhianati semangat gotong royong itu sendiri.

Mohon dicatat juga bahwa gotong royong juga berarti kita membantu tetangga kita memberdayakan dirinya, supaya ia mampu memperbaiki sendiri rumahnya. Gotong royong juga berarti memberdayakan diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi beban bagi tetangga kita. Hanyalah gotong royong seperti itu yang memiliki arti lebih dan memiliki makna yang lebih berarti (p4-5). Gotong royong berarti setiap anak bangsa berjuang bersama untuk memberdayakan dirinya masing-masing (p5).

Gotong royong tidak sama dengan amal-saleh atau dana-punia atau charity. Semua itu hanya menyuburkan benih-benih kelemahan dan ketakpercayaan diri dalam diri para penerima, dan keangkuhan dalam diri para pemberi (p5-6). Gotong royong berarti memikul bersama beban negara dan bangsa ini (p 6). Gotong royong tidak mengenal tangan di bawah atau tangan di atas. Seorang pemberi yang egois tidak lebih baik dari seorang penerima yang lemah (p8).

Gotong royong berarti bahu-membahu. Gotong royong berarti saling bergandengan tangan. Gotong royong adalah sebuah “kesadaran” bahwa kita semua adalah putra-putri ibu pertiwi. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, walaupun aplikasinya, pelaksanaannya, penerjemahannya dalam hidup sehari-hari bisa berbeda (p8-9).

Gotong royong adalah dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karya, satu gawe. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama.

Akhirnya: Penutup

Pendidikan jelas tidak bisa ditinggalkan. Bukan melulu pendidikan ilmu-ilmu empiris seperti sains, budaya, ataupun bahasa; melainkan juga pendidikan karakter (character building). Kita memang sudah (dan sedang) menjalankan itu semua. Tapi apa benar semua sudah tepat, terarah, terukur, dan efektif? Kadang saya merasa kasihan karena seorang murid mengemban beban kurikulum terlalu berat. Pokoknya, murid harus tahu segalanya, karena toh tidak ada ilmu yang tidak berguna. Padahal, bukan itu esensi pendidikan yang sesungguhnya.

Kita juga sering lupa bahwa pendidikan juga tidak melulu dilakukan lewat sekolah, kampus, atau kegiatan non kurikuler. Pendidikan bisa dilakukan kapan saja dimana saja. Pendidikan bahkan bisa disebarkan dengan media apapun juga, termasuk blog. Jadi, sejatinya, kita semua juga bisa ikut berperan aktif dalam pendidikan bangsa ini.

Oh iya, jelas perlu waktu dan effort luar biasa untuk mengubah sikap mental ini. Resistensi terhadap status quo pun begitu kuat. Walau begitu, saya lebih menyikapinya sebagai sebuah langkah positif yang harus dipaksakan. Harapan tentu bergantung pada Anda, saya, dan kita semua. Susah kan mengubah pola pikir dan tindak tanduk bila kita saja nggak pernah sadar?

Bulan depan, Insya Allah kita akan merayakan hari jadi negeri ini. Apa yang sudah Anda berikan buat ibu pertiwi?

Possibly Related:

• Pidato Pengukuhan Prof. Boediono
• Peter Drucker Died at 95
• Good Bye Zidane, Go On Beckham
• Penerimaan CPNS: Sebuah Fenomena
• Financial Terms and Ratios