ERP dan 3 in 1
December 19th, 2006 | News
Bukan hanya orang Jakarta, tapi juga orang-orang daerah (yang sering ada di Jakarta) mulai sebal dengan kebijakan three in one (3 in 1) yang tidak efektif mengatasi kemacetan. Akhir bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menggagas kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) untuk menggantikan 3 in 1 yang rencananya akan diberlakukan sebelum tahun 2007.
Aturan kawasan pengendalian lalu lintas 3 in 1 sebenarnya merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2003 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau, serta Penyeberangan di DKI. Secara rinci aturan itu dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2054 tahun 2004 tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit Tiga Orang Penumpang per Kendaraan pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di DKI, antara lain:
- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan MH Thamrin
- Jalan Medan Merdeka Barat
- Jalan Majapahit
- Jalan Gajah Mada
- Jalan Pintu Besar Selatan
- Jalan Pintu Besar Utara
- Jalan Hayam Wuruk
- Sebagian Jalan Gatot Subroto
Tapi aturan itu dinilai tak berjalan sesuai harapan. Gubernur melihat setidaknya ada dua aspek penyebab tak efektifnya aturan tersebut, yaitu inkonsistensi dalam penindakan pelanggaran, dan inkordinasi terkait otoritas di lapangan.
Apa iya ERP bisa mengatasi kemacetan? Atau malah nantinya jalanan yang non ERP bakal macet total?
Indonesia memang jago niru. Selain busway yang ditiru dari Bogota, sebenarnya ERP juga ditiru dari Singapura. Kalau tidak salah, ERP di Singapura (disebut restricted zone) sistemnya memang cukup bagus. Setiap mobil disediakan alat (internal unit) dengan slot card. Ketika kita masuk wilayah ERP, kartu (voucher) dimasukkan. Kita bayar pakai kartu dan bisa diisi ulang. Pun di tiap wilayah ERP juga dilengkapi sensor. Seandainya ada pengemudi yang melanggar, sensor akan menangkap dan tunggu saja surat datang keesokan harinya.
Masalahnya, sistem ERP akan menggunakan loket/gerbang yang justru akan menambah antrian. Kemudian, di Indonesia banyak pemilik kendaraan yang menggunakan nama dan alamat orang lain pada surat-surat kendaraannya — seperti saya. Dan kalau mobil harus dilengkapi internal unit, berarti akan membuka kerjasama dengan pabrikan mobil (baca: peluang KKN). Lalu, bagaimana pula andaikata sistem ERP yang mahal itu diisengin orang? Bayangkan juga pemilik mobil daerah yang hanya sesekali mau lewat jalur ERP padahal belum ada in dash internal unit.
Di Jakarta, berapapun tarifnya, rasanya orang mau membayar demi jalan yang lancar dan bebas macet. Contohnya tol dalam kota di sore hari: meskipun bayar tetap saja penuh sesak. Kalau Semanggi yang turun ke Sudirman ditutup, semua ngantri bayar ke Hilton (Sultan) biar bisa turun ke Sudirman. Jelas, implementasi ERP tidak akan mudah. Apalagi Bang Yos memberi deadline sebelum akhir Desember 2006 — sebelum lengser jabatan.
Dilihat dari segi keuangan, setiap tahun pemda sebenarnya cukup banyak mengambil pajak dari rakyat. Asumsikan ada 300 ribu mobil dengan plat B dan rata-rata pajak sebesar Rp 1 juta per tahun, maka Pemda punya budget setidaknya sebesar Rp 300 milyar per tahun. Dana tersebut “sangat cukup” untuk memelihara (atau bahkan menambah) sarana transportasi publik.
Tapi apa yang kita dapat sekarang? Setiap tahun, pemilik kendaraan tak boleh telat bayar pajak. Telat sehari sudah dihitung denda. Kalau saat ini kita belum bisa merasakan keamanan dan kenyamanannya, tentu harus dipertanyakan kemana dana itu dilarikan? Mengapa masih harus ditarik lagi dengan ERP? Dan, adakah jaminan duit yang didapat akan digunakan untuk meluaskan jalanan, menambah sarana transportasi, menertibkan sopir-sopir nakal, dan seterusnya?
Sebenarnya, kalau mau konsisten mengurangi kemacetan, pemerintah harus berani memotong jumlah kendaraan yang kian tak terbendung. Misalnya dengan membatasi umur kendaraan, pajak kendaraan dinaikkan — namun kompensasinya transportasi publik harus dibenahi total agar lebih aman, nyaman, dan layak digunakan. Selama itu belum dilakukan, 3 in 1 ataupun ERP tetap saja tidak akan efektif.
Sekarang sudah mendingan ada busway. Walau masih banyak keluhan soal kenyamanannya, busway tetap favorit orang-orang ibukota. Tapi kenapa masih ada Kopaja, Mikrolet, Metromini, dan bahkan Bus Patas di jalur yang sama? Apakah karena mereka sebagai feeder? Kalau iya, kenapa sampai ada di sepanjang Sudirman? Mestinya feeder cuma sampai titik stasiun busway bukan?
Lalu soal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama transportasi di ibukota. Sudah jadi rahasia umum bahwa pembangunan selalu bagus di awal, tetapi kemudian hancur tak lama kemudian. Prasarana tidak dipelihara dengan baik oleh pihak berwenang.
Kalau transportasi publik kita bagus, saya rasa orang-orang berjas dan berdasi pun pasti akan meninggalkan mobilnya dirumah dan naik transportasi publik ke kantor — tanpa takut telat, delay, dan tentu saja: copet. Jadi, sebelum ERP diterapkan, Pemprov semestinya membenahi terlebih dahulu sistem transportasi di Jakarta.
Possibly Related:
- No related posts
December 19th, 2006 at 10:21 am
Comments
December 19th, 2006 at 10:58 am
Dalam pengandaian saya, selama ini pemerintah merancang sistem transportasi umum berdasarkan prinsip “angkot untuk untuk orang kurang mampu, yang punya duit silakan pakai taksi dan kendaraan pribadi”.
Jadi, jika menyangkut pembangunan dan perbaikan jalan, maka soalnya adalah bagaimana agar mobil pribadi lancar melaju. Mau jalan tol, jalan antarkota-antarprovinsi, jalan dalam kota, prinsipnya itu. Hasilnya: Jasa Marga terpaksa mengalah, menyediakan sejumlah pintui keluar untuk shelter tak resmi.
Jika menyangkut penyediaan mobil angkutan, maka masalah di kepala para perancang lebih simpel, “Sudah murah kok mau enak!”
Lebih mendasar lagi, para perancang dan pengambil keputusan itu bukanlah pengguna angkutan umum. Bahwa dulunya, semasa kuliah, pakai angkot itu benar. :)
December 19th, 2006 at 8:15 pm
Jakarta ibukota negara.. Kebijakan bang yos memang terkadang menimbulkan pro maupun kontra, tapi coba kita lihat spt jalur busway (skrg udah jadi alat transportasi bebas macet). 3 in 1 jgn dilihat dari sebelah mata, penduduk asli, urban dari daerah membuat jkt sesak dan macet mgk dgn adanya 3 in 1 jkt akan sdkt teratasi mslh kemacetan.
December 20th, 2006 at 3:39 pm
pendek aja yah:
mo ngatasin macet? public transportation itu dibenahi dulu…
kalo sudah efektif dan masih tetap macet? lakukan program transmigrasi massal penduduk jakarta ke papua…
dijamin ibu kota semakin sepi…. heheuheue :-)
December 22nd, 2006 at 5:45 am
Setuju dodski, suruh transmigrasi aja sebagian. Gak enak idup dijakarta kayaknya ya.
December 25th, 2006 at 11:20 pm
pajak mobil dinaikin gila gilaan, dibuat sistem progresive saja, semakin banyak orang punya mobil , mobil yang kesekian tambah tinggi ( cuma nanti yang ada mobil atas nama ponakanlah, mertua ). Motor dilarang memasuki kawasan tertentu. Pakai sistem stiker di kaca, per orang hanya punya satu , jadi nggak bisa orang punya 5 mobil semuanya dapet stiker. Pokoknya dibuat pemilik mobil pribadi tidak senyaman mungkin. Mobil tahun tahun tertentu nggak bisa dapet ijin jalan lagi.
Tapi memang susah juga kalau massive transporation unitnya masih berantakan, busway yang penuh dan ngantri, kereta jabotabek yang bobrok dan banyak copetnya, sama railway yang tertunda terus.
December 26th, 2006 at 8:00 am
Well suka atau tidak bang yos sudah punya prasasti dng buswaynya.
ERP di singapura memang bagus penerapannya.Tapi di jakarta ? uh enggak kebayang kesulitan apa yg akan terjadi…
January 8th, 2007 at 6:45 pm
Rencana Pemda DKI Menerapkan ERP
Oleh : Drs. Andri Subandrio MAM
(Pengamat masalah Sosial & Kemasyarakatan)
Menggelikan, membaca berita bahwa Pemda DKI merencanakan untuk menerapkan system ERP (Electronic Road Pricing) di kawasan jalan Tiga dalam Satu (Tree in One) adalah suatu hal masih mustahil dilakukan untuk saat ini, betapa tidak? Sistem ERP adalah system pengelolaan jalan yang menggunakan perangkat elektronik yang terintegrasi dengan computer, ini sudah berjalan lama di Singapura (mungkin Pemda DKI meniru dari sana), adalah system dimana semua kendaraan yang memasuki wilayah tersebut akan dipindai oleh seperangkat alat elektronik yang terintegrasi dengan computer (computerized), ada main frame yang berfungi sebagai pusat fasilitas pengelolaan aktifitas ERP, ada scanner yang terintegrasi dengan computer disetiap pintu atau gerbang masuk ke kawasan ERP, ada decoder dan price card (semacam pulsa hand phone yang bisa diisi ulang) yang harus dipasang di setiap kendaraan yang akan melalui kawasan ERP, ada camera otomatic yang harus dipasang secara integral dengan scanner di pintu gerbang ERP yang semuanya di jalankan secara computer tanpa melibatkan banyak tenaga manusia, ada timer yang mengatur jam kerja ERP, ditambah lagi secara on line terhubung dengan computer di kantor pajak kendaraan (road tax) dan computer Bank, dan ada retailer yang menjual reload price card (isi ulang kartu bayar) dilokasi umum yang mudah diakses
Secara ekonomi hal itu mudah dilakukan, cukup dengan tersedianya dana (baik APBD, ngutang ataupun mengemis bantuan) dan adanya perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat dibeli, tapi secara infra struktur kesiapan Pemda DKI bahkan Indonesia masih sangat jauh untuk mendukung terlaksananya system tersebut, bayangkan, Pemerintah Malaysia yang infra strukturnya sudah siap dibanding Indonesia, masih belum berencana untuk menggunakan system itu.
Belum siap, Infra struktur yang diperlukan pada pengelolaan jalan dengan system ERP adalah tertibnya administrasi registrasi kendaraan bermotor dan harus on line di seluruh Indonesia, sebab nantinya yang akan melewati jalan dengan ERP system bukan hanya kendaraan Jakarta saja, ini mutlak diperlukan, karena pada saat terjadi pelanggaran, denda (Fine….istilah Singapuranya) boleh saja tidak harus dibayar ditempat saat itu juga, tapi nanti saat pelanggar akan membayar pajak kendaraan, nomor kendaraan pelanggar yang terekam oleh kamera sudah terekod di computer pajak dan di computer Bank, sehingga petugas pajak akan tahu bahwa kendaraan dengan nomor tersebut telah melakukan pelanggaran pada hari jam dan menit tercatat secara lengkap berikut foto kendaraan yang bisa diminta dengan membayar biaya print out, bila si pelanggar merasa tidak melanggar (seperti layaknya pelanggar di Indonesia), dan form di computer screen akan “locked” tidak bisa di entry, locked ini hanya bisa dibuka di Bank, saat pelanggar membayar sejumlah denda yang telah ditentukan di Bank on liner, ini masih sangat jauh untuk dapat disiapkan di Jakarta, kalau birokratnya masih mempunyai moto “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”
Angin segar, Bila Pemda DKI ingin mewujudkan system ERP tersebut, tidak bisa berdiri sendiri terutama untuk administrasi pajak kendaraannya, mau tidak mau harus dilakukan secara nasional, dan kalau itu bisa dilakukan banyak kemudahan yang dapat dinikmati oleh rakyat, karena dengan diberlakukannya system perpajakan kendaraan secara on line dan nasional, rakyat dapat membayar pajak dimana saja walaupun No. kendaraannya ber leter apa saja, juga bermanfaat mengurangi kebocoran yang sering dilakukan oleh para birokrat maupun aparat, karena tidak bisa melakukan bisnes denda damai ditempat.
Penyakit lama, namun dikawatirkan bahwa rencana yang dilontarkan oleh Pemda DKI ini berujung pada permintaan anggota DPR(D) untuk melakukan wisata dan shoping ke Singapura dengan dalih study banding yang akan menelan biaya milyaran rupiah, untuk mencegah supaya hal ini tidak terjadi, penulis bersedia menyumbangkan pemikiran dan pengalaman mengenai ERP dengan membuatkan study kelayakan kepada Pemda DKI dengan biaya yang jauh dan jauh lebih murah (hanya untuk pengganti tinta printer/photocopy/pengetikan saja) ketimbang jalan-jalannya dan shopingnya rombongan birokrat dan anggota DPRD ke Singapura dengan dalih Study Banding, namun ironisnya, hal ini mustahil dapat terlaksana di Republik Mimpi ini, adalah suatu budaya kalau pemangku hajat disuatu daerah tidak mengadakan tour bersama sebagai studi banding atau kompensasi lain yang semakna jangan harap para anggota DPR(D) nya yang sangat terhormat itu bersedia meluluskan dan menyetujui anggaran untuk proyek yang diajukan itu, dengan bertameng untuk kepentingan rakyat.
January 8th, 2007 at 6:51 pm
Ada lho, jalanan di DKI yang tidak macet dari pagi sampai pagi lagi, yakni di …………………………………………………………………………………………………………………………………Pulau Seribu he…he…he, masih wilayah DKI kan?
January 9th, 2007 at 5:05 pm
I live in Singapore, and I know ERP quite well. The tariff varies depending on the road situation. When it’s very packed up, it can cost until IDR12000 to enter Orchard Road.
Mas Iman’s post sums of the most things. It only takes high taxes to reduce traffic jam, and it depends on the Governor, DPRD and car dealers (=
January 31st, 2007 at 2:48 pm
Dengan implementasi ERP paling tidak ada hal-hal yang menguntungkan bagi
pejabatPemda :1. Proyek pengadaan Server
2. Proyek pengadaan Data Communication Network
3. Proyek pengadaan/akuisisi software
4. Proyek pengadaan scanner
5. Proyek “benchmarking” ke luar negeri
March 7th, 2007 at 5:37 pm
busway . . solusi atau masalah???
solusi untuk mengatasi orang2 yg kantornya jauh
coz jauh deket tetepp tiga stgh
masalah buat jalur penghijauan
coz jakarta udah sesek dibikin sesek
jd gmn dong???
kalo mau bukan jalan yg dilebarin
bukan tri in wan
dan juga bukan busway
tapi penjualan mobil yang tiap tahun terus meningkat ditahan
gedung2 yang tiap tahun nambah ‘teduh’ jakarta saking tingginya gak dibolehin
lagian klo ad busway
mayasari bakti, metromini, kopaja, mikrolet, dan sebangsanya jadi ga laku kan kasiaan
mendingan gaji sopir busway yg berjut-jut dikasi buat orang2 yg kena bencana banjir, gempa, dan sebangsanya
otreeee bang yos?
April 18th, 2007 at 4:48 pm
3 in 1 jgn dilihat dari sebelah mata, penduduk asli, urban dari daerah membuat jkt sesak dan macet mgk dgn adanya 3 in 1 jkt akan sdkt teratasi mslh kemacetan.
Mas Iman’s post sums of the most things. It only takes high taxes to reduce traffic jam, and it depends on the Governor, DPRD and car dealers
October 26th, 2007 at 12:08 pm
penerapan ERP merupakan salah satu strategi yang ok untuk mengatasi kemacetan yang ada di jakarta..tetapi perlu juga dibarengi dengan kebijakan2 transportasi lainnya sehingga antara satu kebijakan dengan kebijakan transportasi yang lain bisa sejalan dan saling mendukung..
klo maw nerapin ERP juga musti diperhatikan n diperbaiki transportasi publiknya sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi yang notabene kondisi kendaraan umum yang ada saat ini kurang memberika rasa aman, nyaman bagi penumpangnya..
trus mekanisme yang paling tepat untuk di jakarta yang seperti apa?
January 17th, 2008 at 11:56 am
[quote]
Tapi kenapa masih ada Kopaja, Mikrolet, Metromini, dan bahkan Bus Patas di jalur yang sama
[/quote]
Wah…kayaknya office boy macem saya yang kerjanya di sudirman ga diitung…nasib..nasib…