PNS: Sumber Masalah Negeri Ini?
August 21st, 2008 | Economics
Rasanya setiap orang tahu bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) identik dengan birokrasi yang berbelit-belit, lamban dalam menyelesaikan pekerjaan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, sigap mencari amplop dan sabetan, datang ke kantor paling akhir tapi pulang paling awal, dan sering keluyuran saat jam kerja.
Di tengah lapangan pekerjaan yang begitu terbatas, fasilitas yang ditawarkan kepada PNS sepintas bisa dibilang sangat menggiurkan. Tak perlu kerja ngoyo tapi gaji dan tunjangan lumayan, jam kerja pendek dan susah diberhentikan. Makanya tak heran bila setiap kali dibuka penerimaan PNS, peminatnya selalu membludak. Tak jarang yang sampai rela memberikan sogokan. This is (probably) the best job ever.
Benarkah PNS Profesi yang Aman?
Ada tulisan menarik dari Jay Rosengard tentang kebijakan fiskal, anggaran, dan krisis keuangan di Asia. Kita tahu bahwa pengelolaan dana pensiun di Indonesia dikuasai oleh ASABRI (untuk kalangan militer dan kepolisian), TASPEN (untuk PNS), dan Jamsostek (untuk swasta dan BUMN). Berdasar data World Bank 2003, ketiga institusi tersebut punya aset sekitar Rp 36 triliun per 2002.
Rosengard menilai institusi tersebut tidak piawai dalam mengelola investasi, kurang transparan dan terbuka, mismanajemen yang kronis, serta terlalu minim regulasi dan supervisi. Mereka tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar pensiun (underfunded) tanpa adanya sokongan dana dari pemerintah. Situasi ini makin parah karena rasio pensiunan meningkat drastis sebagai akibat populasi yang kian menua dan skema pensiun yang makin ekstensif.
Data Asian Development Bank menunjukkan bahwa TASPEN mengalami defisit cashflow Rp 13,5 triliun pada tahun 2000. Berdasar sumber yang lain, kekurangan (shortfall) investasi TASPEN per 2003 sudah menembus angka Rp 300 triliun. Tentu saja defisit TASPEN akan makin membengkak dan ongkosnya kian mahal karena pemerintahan sekarang begitu jor-joran menerima pegawai baru.
Akibatnya, bukan tidak mungkin akan ada pensiunan yang tak kebagian jatahnya. Tapi mana ada presiden yang mau menanggung risiko didemo ribuan (jutaan) pensiunan PNS? Jadi langkah yang lebih realistis adalah membebankan shortfall TASPEN kepada negara. Ada isu bahwa per 2009, akan ada alokasi APBN yang dibelokkan untuk membayar para pensiunan. Kalau pemerintah masih kekurangan uang, bisa saja surat utang baru diterbitkan.
Apabila langkah tersebut diambil, tidak ada lagi pensiunan yang tak kebagian jatah. Namun dampaknya lebih berbahaya. Shortfall tersebut harus ditebus dengan peningkatan inflasi yang akan mendongkrak naiknya harga-harga. Bisa jadi para pensiunan tersebut menerima Rp 1,5 juta per bulan, namun harga bensin menjadi Rp 25 ribu per liter dan harga beras sudah Rp 20 ribu per kg. Harga-harga melonjak tinggi dan uang pensiun tak lagi mencukupi.
Masih “untung” bila mereka pensiun di usia produktif sehingga bisa punya usaha dan pekerjaan sambilan. Faktanya, jenjang karir PNS begitu panjang sehingga ketika pensiun usianya sudah cukup lanjut. Mau bekerja lagi, fisik sudah tidak memungkinkan. Mau mengandalkan anak-anak, mereka sudah sibuk mengurusi keluarganya masing-masing.
Kalau sudah begini, apakah profesi sebagai PNS masih merupakan profesi yang aman dan terjamin?
Rakyat Membayar Birokrat Terlalu Mahal
Tahukah Anda bahwa pegawai Departemen Pendidikan Nasional (selain guru) jumlahnya lebih dari 200 ribu orang? Tahukah Anda bahwa pegawai Departemen Agama jumlahnnya sekitar 180 ribu orang? Pemda DKI saja mempekerjakan lebih dari 90 ribu orang pegawai—-sama dengan jumlah karyawan Microsoft di seluruh dunia. Apa betul kita membutuhkan birokrat sebanyak itu?
Bandingkan dengan instansi lain. Hanya dengan 52 ribu orang karyawan se-Indonesia, PLN bisa mengaliri listrik wilayah Indonesia 24 jam setiap hari. Hanya dengan karyawan 26 ribu orang, surat menyurat se-Indonesia sudah bisa tertangani PT Pos Indonesia. Bandingkan dengan karyawan PT Telkom yang hanya 30 ribu orang atau Pertamina yang hanya 20 ribu orang di seantero Indonesia.
Dengan pegawai Depdiknas non-guru sebanyak itu, ongkos pendidikan juga tak menjadi lebih murah. Metro TV melaporkan bahwa biaya pendidikan SD/MI rata-rata Rp 130 ribu per bulan dan SMP/MTs rata-rata Rp 175 ribu per bulan. Ongkos sebesar itu tentu tak mampu dijangkau sebagian besar penduduk yang masih di garis kemiskinan. Maka tak heran bila penduduk Indonesia jumlahnya 211 juta jiwa namun mereka yang masih buta huruf mencapai 15 juta jiwa.
Dengan pegawai Depdiknas non-guru sebanyak itu, nyatanya data menunjukkan bahwa 50% SD dan MI serta 18% SMP dan MTs di seluruh Indonesia dalam keadaan rusak. Di wilayah DKI saja, 2.552 sekolah rusak ringan dan 452 sekolah rusak parah. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi sekolah di pedalaman Kalimantan atau Papua.
Dengan pegawai Depag sebanyak itu, penyelesaian kasus sengketa aliran sesat membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan pegawai Depag sebanyak itu, faktanya ongkos naik haji juga tak menjadi lebih murah. Beberapa waktu lalu sejumlah calon jemaah haji melakukan demo karena kuotanya dicabut. Tentu masih hangat dalam ingatan bagaimana kasus catering jemaah haji beberapa waktu lalu yang sangat memalukan.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan, anggaran tahun 2009 untuk Depdiknas mencapai Rp 51 triliun—-terbesar di antara departemen teknis lainnya. Sementara anggaran untuk Depag mencapai Rp 20 triliun—-sedikit di bawah kepolisian (Rp 25 triliun), namun di atas Departemen Kesehatan (19 triliun), Departemen Perhubungan (Rp 16 triliun), dan Departemen Keuangan (Rp 15 triliun).
Selama ini anggaran tersebut memang disusun berdasar input, bukan output. Perhitungan belanja pegawai dan perlengkapannya masih didasarkan pada jumlah pegawai. Akibatnya, makin lama anggaran yang dialokasikan ikut-ikutan membesar. Sejak tahun 2004 memang telah dikenalkan pendekatan output yang berbasis kinerja—-namun realita dan praktik di lapangan masih belum seperti yang diharapkan.
Saat ini, baik Depag maupun Depdiknas menduduki peringkat atas lembaga terkorup selain Kejaksaan dan Kepolisian. Maka, salahkah kalau kita berpendapat bahwa rakyat sesungguhnya membayar para birokrat dengan terlalu boros?
Diet Ketat Birokrasi
Jumlah angkatan kerja di Indonesia sekitar 95 juta orang dimana 3,7 juta orang merupakan PNS. Terlihat bahwa PNS sebetulnya minoritas dengan ongkos sangat mahal dibanding angkatan kerja non-pemerintah. Ongkos tersebut harus ditanggung oleh rakyat tak hanya lewat belanja APBN yang besar, tetapi juga biaya birokrasi, biaya siluman, dan biaya lain yang menyebabkan menurunnya output ekonomi secara agregat.
Pos belanja pegawai pemerintah pusat menurut APBN-P 2007 mencapai Rp 98 triliun dan naik menjadi Rp 128 triliun pada APBN 2008—-masih lebih besar daripada subsidi tahun ini yang besarnya Rp 97 triliun. Jumlah belanja pegawai tersebut setara dengan penerimaan sumberdaya alam yang besarnya Rp 126 triliun. Artinya, menguras isi perut bumi pertiwi masih belum cukup untuk membayar para PNS.
Oleh karena itu, mengurangi jumlah birokrat adalah langkah yang mendesak untuk dilakukan. Cara yang bisa ditempuh adalah membatasi input pegawai baru dengan sangat ketat karena penurunan secara organik membutuhkan waktu yang sangat lama. Sistem kontrak bisa dipilih karena PNS akan menjadi terpacu mengejar target dan meningkatkan kinerja—-kalau gagal, bisa diberhentikan. Sistem yang ada selama ini cenderung melumpuhkan kreativitas dan kinerja—-toh, ngebut atau lelet gaji dan tunjangan tetap dibayarkan.
Di sisi lain, pegawai yang ada sedapat mungkin diperpendek jenjang karirnya agar tidak terlalu lama membebani. Skenario golden handshake bisa dipilih lewat pemberian pelatihan kewirausahaan pada calon pensiunan serta bantuan modal dengan cicilan/bunga yang tidak terlalu mengikat. Modal bisa disesuaikan dengan biaya gaji yang dipotong sebelumnya agar tidak menambah beban pemerintah. Kalaupun harus diambil dari pos lain, tidak masalah karena aliran uang tersebut akan mengalir dalam bentuk konsumsi dan investasi yang merupakan stimulus perekonomian.
Apabila skema tersebut sukses dilakukan, maka akan mendorong lebih banyak lagi PNS yang tertarik menerima golden handshake. Pengurangan PNS bisa dipercepat dan uang negara yang dihemat dalam jangka panjang bisa lebih besar. Dengan memberikan kemudahan fasilitas (misal administrasi dan kredit) akan tercetak lebih banyak entrepreneur yang kelak merekrut lebih banyak lagi angkatan kerja. Jumlah pembayar pajak bisa meningkat yang pada akhirnya menambah penerimaan bagi negara.
Tak kalah penting, aturan bahwa “PNS tidak bisa dipecat” juga harus dihapuskan. Tentu saja hal ini harus disertai dengan memperkuat jabatan fungsional dan menyunat jabatan struktural. Dengan pola ini, yang moncer bisa dipromosikan sementara yang letoy bisa dipecat. Selama ini sudah terlihat adanya inisiatif untuk menyingkirkan PNS yang bermasalah namun selalu terhambat aturan kepegawaian. Dengan merombak total struktur dan aturan kepegawaian yang ada, hal itu dimungkinkan.
Kalau pemerintah mau melakukan hal ini, APBN bisa dihemat puluhan (ratusan) triliun. Efek lainnya, berkurangnya PNS berarti memudahkan supervisi dan pencegahan terhadap KKN. Dengan berkurangnya jumlah PNS, belanja perlengkapan bisa dihemat dan peralatan yang ada saat ini (meja, kursi, stationery, komputer, dll) bisa diberikan untuk sekolah-sekolah yang kekurangan. At the end of the story, rakyat menjadi lebih happy karena berurusan dengan birokrat jadi lebih mudah dan tidak berbelit.
Tantangan untuk Memangkas PNS
Idealnya, PNS di negeri ini ditekan jumlahnya namun ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian, PNS bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik tanpa harus melakukan pungli atau korupsi. Dengan perbaikan kesejahteraan, seharusnya nafsu untuk mencari sabetan juga bisa ditekan. Walau begitu, jelas bukan perkara yang mudah untuk memotong jumlah PNS yang ada saat ini. Pemerintah (presiden) tentu menghadapi risiko-risiko seperti:
Resistensi Internal
Dengan sistem yang telah ada saat ini, ada kecenderungan para pejabat berusaha membuat ukuran departemennya tetap besar. Makin besar berarti makin sulit dikendalikan oleh pihak lain sekaligus makin sulit dibubarkan. Akibatnya, pegawai menjadi seperti kekuatan massa di partai politik. Serikat pekerja yang terbentuk menjadi terdorong untuk mementingkan kesejahteraan mereka sendiri dan mengabaikan mereka di luar yang belum mendapat pekerjaan. Tak heran bila jumlah PNS terus membengkak dengan ongkos yang kian mahal—-masa bodoh dengan efisiensi dan efektivitas.
Imej di Mata Rakyat
Bagi sebagian masyarakat tradisional di Indonesia, rekrutmen PNS dipandang sebagai indikator bahwa perekonomian bagus karena negara mampu membiayai dan mempekerjakan banyak orang. Di beberapa wilayah, banyak yang rela menjual tanah dan sawah agar anak-anaknya bisa bersekolah dengan harapan agar menjadi PNS. Kalau jumlah PNS dikurangi dan rekrutmen dibatasi, imej pemerintah (presiden) di mata rakyat akan anjlok. Dampak lainnya, bisa jadi angka partisipasi pendidikan akan menurun. Dalam skala yang lebih akut, hal ini bisa menyebabkan destabilisasi mata uang rupiah akibat merosotnya kepercayaan kepada pemerintah.
Risiko Politik
Mana ada presiden yang berani menanggung risiko dihujat rakyat selama menjabat plus risiko hampir pasti tak terpilih untuk masa jabatan berikutnya? Belum lagi hal ini bisa mendorong berkurangnya dukungan politik yang berpindah ke tokoh lain. Kalau hal ini terjadi, kursi kabinet bisa digoyang oleh orang-orang yang tidak puas. Class action dan pergerakan besar-besaran di jalan sangat mungkin terjadi. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh lawan politik yang suka melibas di tikungan.
Last But Not Least
Sebagian besar PNS di negeri ini pendidikannya SMA (35%) sementara yang Sarjana hanya 28,9%. Lebih menyedihkan lagi, PNS bergelar S2 dan S3 hanya 2,5% dan 0,2% saja. Artinya, selain jumlahnya besar, kualitasnya pun masih perlu dipertanyakan. Terlebih lagi, ongkos yang dikeluarkan untuk menggaji mereka begitu mahal—-lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Andaikata saya adalah pemerintah, maka birokrasi yang efisien adalah prioritas pertama saya. Selama ini permasalahan tersebut tidak pernah mendapat sorotan yang memadai dan hanya menjadi wacana. Agar tak hanya jadi sekedar polemik, kebijakan tersebut harus di-lock dengan konstitusi. Memang tidak ada jaminan presiden selanjutnya akan meneruskan program ini, namun setidaknya program ini bisa lebih menggigit. Memang tidak ada jaminan program ini akan berhasil 100%, namun setidaknya rakyat bisa menilai dengan lebih proporsional.
Kita bukan negara yang kaya sehingga uang yang ada harus dibelanjakan dengan ketat dan tepat. Selain itu, untuk menjadi negara yang lebih baik, pegawainya juga harus kompeten dan tidak korup. Dan salah satu jalan yang paling logis adalah efisiensi birokrasi.
August 22nd, 2008 at 12:51 pm
September 17th, 2008 at 3:52 pm
November 15th, 2008 at 1:13 pm
Comments
August 21st, 2008 at 4:43 pm
Jadi ibarat buah simalakama dong..
Banyak yang bilang jadi PNS makan gaji buta, banyak yang korupsi tapi disatu sisi masih banyak yang mendambakan menjadi PNS
PNS di hina dan puja
August 21st, 2008 at 5:19 pm
memang pak..
liat aja, pns itu langganan acara semacam John Pantau nya trans hehehe :p
August 21st, 2008 at 6:20 pm
karena tiap bulan pasti terima gaji jadi kerja ga niat… hehehe coba kalo kaya swasta… berdasarkan kontribusi terhadap perusahaan.. modiar kabeh pns….
August 21st, 2008 at 6:41 pm
Beberapa instansti pemerintah sekarang sedang berbenah diri, tapi kalo dilihat dari statistik jumlah pegawai memang rasanya PNS kita kebanyakan.
August 21st, 2008 at 7:13 pm
Setuju. Di daerah saya, PNS kerjaanya cuma ngeloyor doang. Jam 9 pagi berangkat kerja, jam 10 pagi nongkrong di warung, jam 12 jemput anak di sekolah, jam 1-2 makan siang, jam 3 pulang ke rumah. Trus, jam kerjanya jam brp ya?
Jadi inget Snapshot di Metro TV tentang PNS yang keluyuran di jam kerja.
banyak PNS kedapatan belanja2 buah padahal jam istirahat sudah lewat,
ada yg makan bakso bareng di depan halaman kantor,
ada yg kedapatan lagi tidur di ruang rapat,
ada yg ngegosip sesama ibu-ibu,
pas host-nya tanya2, mereka pada malu sembunyi2 muka.
banyak alasan lagi, katanya ada surat tugas keluar,
padahal lagi di depan abang2 jual barang bekas gak jelas.
malah ada yang kabur dan sambil marah.
Gokil juga tuh acara. cameraman-nya gak segan2 shoot ke arah papan nama PNSnya, wajah orang2 yg tidur jg di-shoot. dan tidak ada sensornya. bisa bikin malu sekeluarga tujuh turunan tuh
Mudah-mudahan makin banyak tayangan macam John Pantau (Trans TV), Snapshot (Metro TV), atau Mata Kamera (TV One) bisa kasih efek jera ke PNS-PNS gemblung itu…
August 21st, 2008 at 10:11 pm
Kalau Anda menjadi pemerintah, apakah Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah sistem yang sudah bertahun-tahun establish hingga mendarah daging? kalau hanya sekadar wacana statistik, mendingan baca pos kota saja :)
August 21st, 2008 at 10:27 pm
Wah, tulisan Anda sangat analitik dan lumayan berat..:)
Kalo menurut saya, ini justru tantangan pemerintah untuk memberdayakan mereka, para PNS itu.
Kita tidak bisa serta merta menyalahkan PNS sebagai “sumber masalah” karena secara manusiawi, tidak ada orang yang tidak ingin hidup enak dan leha-leha dengan banyak uang, sekali lagi, menurut hemat saya, ini adalah tanggung jawab pemerintah.
August 21st, 2008 at 11:17 pm
memangkas PNS menurut saya adalah mimpi di siang bolong, saya rasa 20 tahun lagi juga masih seperti sekarang ini…bisa-bisa stroke mikirin itu…
lebih baik latih fisik dan mental untuk keluar dari negeri bobrok ini, menjadi mandiri dan tidak tergantung pada negara.
August 21st, 2008 at 11:46 pm
tulisan sampeyan bener, tapi jumlah PNS banyak karena memang ada permainan bawah tangan dan sebagainya. saya percaya teori apapun yang diterapkan di Indonesia akan mentah selama korupsi masih jadi budaya.
August 22nd, 2008 at 9:01 am
Sebuah analisa yang ekselen. Jadi teringat buku Reinventing the Government.
Tapi jangan salah juga……belanja pegawai yang besarnya 126 trilyun itu pada akhirnya, yang menggerakkan sektor konsumsi ekonomi kita juga.
Uang 126 trilyun itu pada akhirnya juga mengalir melalui……ibu-ibu pegawai negeri yang tiap pagi belanja ke pasar, bapak pegawai negeri yang beli sepeda motor baru, anak-anaknya yang bayar spp sekolah dan beli pulsa telpon.
126 trilyun itu somehow juga amat berperan dalam melumasi roda ekonomi bangsa…..melalui pembelanjaan gaji jutaan pns ke sektor retail dan jasa.
August 22nd, 2008 at 9:14 am
Ada benarnya juga sih, kalau dilihat memang tidak efisien. banyak uang negara habis untuk tunjangan inilah-itulah dapat bonus inilah-itulah tapi kerjanya tidak pernah memihak ke rakyat. Jadi kalau mau dikurangi menurut saya lebih baik lagi, apalagi tuh yang duduk di DPR/DPRD. menurut saya seleksinya wajib di perketat lagi. biar pegawai pemerintah punya bobot dan bisa menghasilkan ide2 yg baik buat negara ini.
Saya juga nonton snapshot Metro TV saban Selasa malam, jam 19.30. apalagi pas menyoroti banyaknya PNS yang keluyuran di luar kantor pada sat jam kerja. Banyak didapati bapak2 dan ibu2 berseragam asyik berbelanja, makan2, merokok dsb. ada juga PNS yang tetap di kantor tapi cuma tertidur, baca koran, merokok di bawah tanda dilarang merokok, dsb.
Sang menteri negara pendayagunaan aparatur negara juga prihatin dengan masalah ini, namun beliau beralasan mereka mungkin nggak ada pekerjaan lah, atasan yang kurang tegas lah, dsb. Inilah yang bikin kesel dan merusak citra PNS. Negara ngegaji mereka ternyata buat bayar ongkos keluyuran dan jam karet mereka saja. ngabisin APBN aja, padahal kagak jelas kerjanya apaan. sementara kita yg swasta harus fixed 8-5 plus lembur, jam makan siang cuman 1jam, kalo lewat udah dipelototin boss.
Saya setuju banget harusnya PNS diciutkan dan dibuat reward/punishment ketat serta bisa kena PHK, jadinya mereka kerja pada seenak udel. Selain itu korupsi dan pungutan siluman bisa dikurangi dan pelayanan publik jadi lebih bersahabat. :)
August 22nd, 2008 at 10:35 am
@Blog Strategi + Manajemen
waduh kalo gitu saya juga bisa bilang korupsi itu juga membantu perekonomian juga dong,
“korupsi trilyun itu somehow juga amat berperan dalam melumasi roda ekonomi bangsa…..melalui perampokan uang negara para koruptor mengalirkan uang ke sektor retail dan jasa.” hayoo gimana kalo saya tulis kayak gitu?
kalo saya sih pandangannya diubah, kalo PNS diciutkan dan biaya menjadi kecil, 63 trilyun saya kira akan lebih baik dialirkan untuk infrastruktur, kayak internet dll, efeknya mungkin gak cuman melumasi sektor retail dan jasa, tp ke seluruh sektor yang lain”
bahkan kalo misalnya 1/2 dari 126 trilyun itu dipake untuk kegiatan kurang baik seperti subsidi bbm,efeknya tetap lebih baik dari “melumasi sektor retail dan jasa” bukan begitu?
August 22nd, 2008 at 1:37 pm
saya teringat sewaktu syuting di Canada, kebetulan ada semacam kebutuhan perijinan dengan dinas tata kota di sana. Herannya kerja pegawai negeri di sana seperti pegawai swasta, sedikit banget..dan efisien.
Banyangkan kita ke Gedung kota DKI di merdeka barat, ada yang main catur, pingpong, ada yg terkantuk kantuk..komplit deh seperti panti wreda yang pindah alamat.
August 22nd, 2008 at 1:44 pm
Mungkin kita harus meniru Singapura yang melakukan korporatisasi dalam birokrasinya. Mereka mengurangi jumlah PNS tapi diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Bukan cuma sekedar penyesuaian dengan manaikkan gaji PNS 10% atau 15% tapi melakukan revolusi dengan menaikkan gaji PNS sebesar 500%.
August 22nd, 2008 at 2:56 pm
mungkin displin kudu diperketat bagi pns, dan departemen yg pns-nya gemuk dipindah ke departemen lain yg kurusan ^^
August 22nd, 2008 at 8:10 pm
#galih:
justru menurut saya, wacana statistik yang disampaikan nofie bisa jadi fakta menarik. percaya atau tidak, ini perlu disikapi dan penyikapan itu dimulai dari wacana.
eniwe, bicara PNS dan aksesorisnya emang gak akan pernah habis. Daya tariknya itu ya cuma pensiunan dan tunjangan yang membuat orang minimal merasa hidupnya bisa lebih ‘terjamin’. Yang menyebalkan kalo udah PNS tapi juga berbisnis. Hehehe…
August 22nd, 2008 at 9:55 pm
wah ulasan sampeyan memang cerdas :)
terima kasih buat pencerahannya !
August 23rd, 2008 at 6:07 am
ulasan baik dan membangun, perlu dibentuk komisi yang mengevaluasi kinerja masing-masing instansi berkaitan dengan pencapaian tujuan, apalagi yang berkaitan dengan kwalitas SDM, baik SDM sebagai Pimpinan maupun SDM sebagai bawahan, PNS harus mengedepankan profesionalisme bukan atas dasar suka atau tidak suka serta pertalian darah (perda), sudah sa’atnya SDM PNS berfikir dan bertindak atas dasar Benefit Cost Ratio, dan wajib faham bahwa cost itu bersumber dari rakyat bukan uang nenek moyangnya, akan baik suatu kaum jika dipimpin oleh orang yang faham dibidangnya.
August 23rd, 2008 at 11:34 pm
Baik sekali tulisannya, menaikkan gaji PNS hampir tiap tahun seolah-olah memanjakan PNS hal ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah terhadap kaum buruh yang dapat diibaratkan sebagai kebijakan belah bambu yang satu diangkat dan yang satunya lagi diinjak, jika ketidak adilan ini terus berlanjut maka jangan heran dan kaget jika setiap peringatan hari buruh akan terus terjadi demo dan gejolak yang akan mengganggu stabilitas negara. Memanjakan PNS akan semakin mendidik dan menjerumuskan bangsa ini memiliki mental budak, hal ini berimbas pada model pendidikan, kita coba kita lihat betapa larisnya Perguruan Tinggi dengan jurusan Tenaga Kependidikan terutama PGSD padahal pada masa orde baru jurusan ini kurang diminati celakanya lagi jurusan nonkependidikan ikut-ikutan membuka program akta 4 yang membuka kran lulusannya untuk menjadi guru PNS.
August 24th, 2008 at 8:14 am
Saya khawatir klo program goldenshake dilaksanakan nanti yg ikut malah PNS yg qualified.drpd terus2an sakit hati gara2 PGPS (Pinter Goblok Pendapatan Sama) mending keluar.smentara mereka yg tipe pemalas ga mungkin mau meninggalkan enaknya jd PNS.mereka lbh mrasa siap menghadapi risiko pengawasan yg lbh ketat krn mrk sudah pengalaman lolos dr lubang jarum.asal gizi yg disetor tersedia.
August 25th, 2008 at 7:23 am
loh kalo jumlah PNS semakin sedikit bukannya martabat PNS akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan akan semakin sulit persyaratan untuk menjadi PNS sehingga orang2 yang terpilih yang akan diangkat. :P
BTW satu tambahan untuk artikel ini…
Rata2 PNS tidak bisa mengoperasikan komputer, sehingga mereka tidak terbiasa bekerja dan berpikir secara sistematis… :P
August 25th, 2008 at 3:37 pm
wah fakta yg mengerikan. salut buat bang nofie bisa mengungkapkan semua data2nya. nah sebagai anak bangsa kira2 apa yg musti kita lakukan untuk melawan kondisi yg sudah parah ini? saya sampai tidak bisa berkata-kata… mantap juga kebobrokan negara kita ini….
August 25th, 2008 at 3:46 pm
Menurut aye, sudah saatnye dilaksanakan perampingan/pelangsingan jumlah PNS, bukannya perluasan/penggemukan jumlah PNS…
Misalkan elo-elo pade punye anak sedikit atau banyak. Mane nyang gampang urus, punye anak dikit ato banyak?
Nyang pasti kite gampang ngurus anak kalo dikit…Bahkan bise bikin berkualitas anak2 kite…
Istilah “Banyak Anak Banyak Rezeki” –> Omong Kosong…Sama halnya “Banyak PNS Banyak Rezeki” –> Omong Kosong…
Ude saatnye kite selamatkan bangsa ini karene kite butuh pemerintah nyang berkualitas bukannye butuh pemerintah nyang cume makan gaji doang tanpa kontribusinye buat bangsa ini…Percume aje keluar duit banyak2, tapi ga ade hasilnye…Mubazir…Ya kan, coy…
Trus kite harus ubah PNS part-1 (Pegawai Negeri Sipil) jadi PNS part-2 (Pegawai Negeri Swasta) alias “Swastanisasi Pegawai Negeri Sipil” dengan ngikutin aturan-aturan seperti pada Perusahaan2 Swasta….
Sebab Negere-negare bermata SIPIT (Jagonye Olimpiade) itu ude duluan nerapin, masa’ kita kalah en ketinggalan mulu. Malu dong coy negare kite jumlah penduduknye banyak (220juta lebih), tapi kalah “DISIPLIN & BERKUALITAS” ma negare nyang penduduknye lebih banyak dari kite (1 Milyar lebih)…
Gimane mo maju, coy…
By : Urang Awak di Jakarta…
August 25th, 2008 at 5:40 pm
weh, saya curiga tulisan Anda ini datang dari masa depan, setidak-tidaknya tahun 2020-lah :p
August 25th, 2008 at 6:15 pm
sayang senang sekali baca tulisan ini, sangat memberi wawasan… sy jadi tau letak pro dan kontranya
mungkin hanya pemerintahan yg KUAT yg bisa menelurkan kebijakan seperti ini, kalo boleh berandai-andai saya kira kalo soeharto dulu di masa jaya-nya melakukan kebijakan spt ini, dia bisa melakukannya
August 26th, 2008 at 8:47 am
Anda benar2 piawai dalam memainkan angka dan prosentase. Cheers!!
This is my article of the week!
BTW,bukunya sudah saya terima mas nofie.Terima kasih atas kepercayaannya! Semoga semakin progresif kemajuan blog ini.
Mohon maaf lahir batin
Selamat menyambut Ramadhan, mas Nofie! ;)
August 26th, 2008 at 10:50 am
yah…kata-kata orang yang kecewaq karena tidak berhasil jadi pns…masuk pns kan susah……gak kayak swasta …gampang……
modal tampang kalau yang cewek..udah bisa jadi sekretaris…
August 26th, 2008 at 3:15 pm
hal yang luar biasa… sejujurnya saya mempertanyakan juga mekansime reward & punishment (terutama punishment) pada PNS. Saya setuju jika PNS harus di privatisasi.
buat mas andi:
justru hal yang unik anda katakan, karena faktanya, bagi saya masuk PNS cuma seperti lulus SPMB saja. Nggak susah :p
August 27th, 2008 at 3:27 pm
Saya PNS baru. Saya setuju dengan pendapat anda kalo jumlah PNS terlalu banyak,
Dan sepertinya Pemerintah mulai sadar akan hal ini, makanya untuk tahun-tahun terakhir ini jarang sekali ada rekrutmen, kalaupun ada sedikit sekali dibandingkan yang pensiun, dikantor saya proporsi usianya seperti piramida terbalik, PNS muda sedikit sekali dibandingkan yang mau pensiun dari 500 an pegawai cuman 6 orang yang umurnya dibawah 3 tahun. Kadang jengkel juga sama PNS-PNS tuwir yang lambat kerjanya dan cuman berorientasi uang, kita yang muda-muda jadi korban karena sekeras apapun usaha kita imej PNS sudah sangat buruk
@ Andi dan Fajar
Tidak Bisa digeneralisir kalau tes masuk PNS lebih susah dari tes masuk swasta atau sebaliknya, Swasta sangat luas pengertianya mulai kerjaan yang “ecek-ecek” yang mudah sekali masuknya sampai tempat kerja yang prestisus yang sangat susah untuk dimasuki.
Buat Mas Fajar boleh jadi anda memang sangat brilian sehingga menganggap semua tes PNS seperti SPMB nggak susah bagi anda, Lolos SPMB untuk jurusan apa dan di Universitas mana dulu,PTN kan banyak, dengan kualitas yang beragam, kalau jurusannya sepi peminat di universitas antah berantah ya gak usah dibanggain
August 27th, 2008 at 3:29 pm
maksud saya hanya 6 orang yang usianya dibawah 30 tahun
August 28th, 2008 at 1:43 am
Di Swedia, PNS adalah pegawai kontrak yang pekerjaannya terus menerus dievaluasi. Sistem penerimaan dan manajemennya sama halnya dengan swasta. Menjadi PNS di sana bukan harga mati bahwa orang tersebut akan berada di posisi yang sama seumur hidup. Kalau gak becus ya dipecat, mirip pegawai swasta.
Ini perlu kali ya diterapkan di Indonesia. PNS, sama halnya dengan pegawai swasta, adalah pegawai karir yang bisa dipecat kapanpun dan bisa masuk ke sistem kapanpun.
August 30th, 2008 at 3:04 pm
Fenomena ini mirip di Perancis….banyak penduduk negeri itu yang ingin jadi pegawai negeri. Produktivitas rendah dan biaya gaji-nya sangat memboroskan. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi negera Perancis tergolong paling rendah di eropa.
September 1st, 2008 at 11:40 am
Wahh hebat,.. Datanya lengkap dan akurat. Saya saja baru tau presentasi dari berbagai macam department. Kalo sudah ada bukti nyata dan angkanya begini kan enak, tinggal di usulkan saja kepada calon pemimpin kita nanti. Sanggup ngak capres kita nanti perlakukan hukum alam untuk PNS di Indonesia? Tulisan yg sangat hebat. Salut untuk anda pak,..
September 2nd, 2008 at 10:22 pm
wah, data-datanya lengkap bgt. iya bener, kualitas PNS skrg emang udah layak dipertanyakan. mudah2an kinerja mereka bisa ditingkatkan untuk masa mendatangnya
September 4th, 2008 at 1:40 pm
sebelum memangkas PNS, yan harus dipangkas adalah penduduk indonesia, canangkan lagi porgran KB, kali ini cukup 1 anak saja
September 5th, 2008 at 6:08 am
Good work,
PNS kerja lambat, tidak efisien, sedikit yang bisa komputer : Di lembaga departemen yg anda tulis memang benar, tapi tidak berlaku di lembaga non-departemen.
Pendidikan: kalau di BPPT sih justru kebalikannya, kami bingung untuk meletakkan seseorang untuk tugas seorang operator (yg biasanya cukup SMA/STM) karena dari 120-an PNS di unit saya, tinggal 20-an yg belum S1. Diruangan saya bekerja tinggal saya yang belum menyelesaikan S2.
Beban kerja = kinerja = reward = effisiensi : Itu benar, tetapi tidak berarti memotong belanja pegawai untuk upah. Karena jika PNS efisien, jumlahnya sedikit, maka rewardnya (gaji) harus ditingkatkan. kalau diciutkan cuma 1/2 lalu naik gaji 200%, maka impas.
Memangkas pegawai : Tantangan berat, karena tidak populer. Pensiun dini = beban pensiun meningkat sementara TASPEN tidak berfungsi mengembangkan dana pensiun.
September 7th, 2008 at 11:36 am
hehe…
mikir 100 kali deh mau masuk PNS..
sebagian analisa mas nofie kayanya ada di buku “Why We Want You to be Rich”-nya Kiyosaki dan Donald Trump..
September 10th, 2008 at 9:40 am
jujur,aku setuju banget dnegan judul postinganmu bos..!!!
akubelom baca semua,tapi….PNS seperti rayap dalam kayu….
lebih sedikit untungnya buat lapisan masyarakat..!!!!
cara basminya gimana ya..???
September 11th, 2008 at 2:56 pm
pertanyaan pertama apakah anda PNS ato mantan PNS??klo bkn..jgn pernah menjudge sesuatu yg anda tdk bnr2 tau..seorang guru besar di universitas saya mengatakan jgn pernah anda menjudge sesuatu sblm bnr2 melakukan penelitian.dan jgn prnh melakukan penelitian terhadap sesuatu klo anda tidak tau apa yg anda teliti..mslnya anda melakukan penelitian tentang kebiasaan merokok tp anda bkn perokok…kan aneh..analisa saudara sebagian bsr sy setuju sj..ide nya lmyn..tetapi kita kan tdk bs menutup mata klo efek mslh kepegawaian PNS saat ini adalah dosa2 jaman rezim yg lalu..saya setuju perlu ada perombakan (dimana saat ini jg pemerintah sdh sdr)..tp klo anda berada di instansi pemerintah..anda akan tau bgmn sulitnya..ini kan mslh sosial..gak semudah itu memperbaikinya..prlu proses yg pnjng memperbaiki kesalahan dlm mslh sosial (gak seperti mesin yg tinggal dibawa ke bengkel)..dibatasinya penerimaan pegawai baru, amat tdk efektif..sdngkan slama ini PNS2 bru lah yg banyak memegang peranan..dan diharapkan jd pembaharu untuk biroksasi yg lebih baik (mdh2an tmn2 birokrat baru tdk kehilangan idealismenya)..dlm mengambil sample pun sy pikir harus tepat…jgn hanya Depag, Depdiknas saja…(saya jg tdk setuju…ke2 dep. ini digeneralisir..tdk semua orang jg berkinerja buruk..saya yakin msh banyak yg mengabdi utuk negara)..sample diambil sesuai dgn lot kerja dan tanggungjawab lembaga pemerintah…contohnya..alangkah tdk adil membandingkan dep. pariwisata dgn Dep. PU yg jls2 beda tugas dan fungsi, beban kerja, dan anggrannya…
diluar itu semua…saya pikir memang benar…perlu ada pembenahan kepegawaian yg serius dari berbagai pihak…(walaupun saya yakin ini tetap membutuhkan sebuah proses yg panjang…karena yg kita hadapi adalah sosial/manusia yg tentu saja kita harus memperhitungkan faktor2 kemanusiaan) saya senang ada orang2 seperti anda yg perduli pada negara kita tercinta ini…(saya harap ini bukan sekedar wacana saja)
OLEH karena itu marilah kita sama2 membangun negara ini…(buat generasi muda, jgn pernah kehilangan idealisme) klo kita bermental sm dgn banyk oknum yg menggerogoti negara pada ms2 “jahiliah”…kpn kita bs lihat negara ini maju…
September 11th, 2008 at 10:59 pm
gw cuma minta satu dari PNS, profesionalisme. Udah, itu aja.
September 12th, 2008 at 10:18 pm
Hahahaha…saya setuju dengan Anda….
September 14th, 2008 at 9:20 am
terlalu banyak orang yang sok tahu seperti aktivis forum inilah yang sumber masalah bangsa ini,,,,
betapa banyaknya pns yang masih bekerja dengan giat dan tulus,,,
for the exp,,,
guru,,,
kalian kira guru itu santai2 aja,,
contoh lainnya,,
Dep. PU
malah menurut saya beban kerjanya lebih berat dibandingkan swasta,,
tetapi remunerasinya sangat tidak sesuai,,,
seperti yang saya katakan,,,
terlalu banyak orang yang sok tahu seperti aktivis forum inilah yang sumber masalah bangsa ini,,,,
September 14th, 2008 at 9:03 pm
tidak semua tulisan ini bener….
seperti tulisan noel, terlalu banyak orang sok tahu.
tahukah kalian, banyak pns yg hidup pas2an tapi tetep kerja tulus siang malem…
justru (mungkin) yg jadi masalah adalah :
1. pejabat PNSnya -> banyak yg gak capable
2. remunerasi kadang2 gak sebanding, hitung gaji tunjangan depkeu, kejagung, atau MA dibanding departemen lain.
Intinya tulisan ini hanyalah tulisan sepihak, sampeyan gak tau apa2… nol besar…
apakah mereka yg bekerja tulus sampe nglembur sabtu-minggu pantes dibinasakan juga?
hanya gara2 segelintir (atau berapa pun) yg etos kerjanya gak bener?
jangan sok tahu dengan mengadili sepihak, karena bangsa ini hancur karena banyak yg sok tahu!!!!
September 15th, 2008 at 12:54 pm
@Noel n Jack
Ngomong sok tau tapi ga ngasih tau dimananya….. aneehhh..
kok Kalian seakan-akan seorang PNS malas yang berlindung di bawah PNS yang rajin dan berdedikasi ya? dg mengatakan
banyak pns yg hidup pas2an tapi tetep kerja tulus siang malem
betapa banyaknya pns yang masih bekerja dengan giat dan tulus,,,
September 15th, 2008 at 4:57 pm
PNS memang tidak efisien itu memang benar. Mengingat bahwa sedikitnya beban kerja yang akan diterima oleh seseorang PNS baru ketika bekerja. Hal ini memang memungkinkan adanya sistem penggajian PNS yang sama sekali tidak efektif untuk kehidupan di Indonesia, yang sama sekali tidak diberikan tunjangan fasilitas seperti kesehatan, yang sekarang biaya kesehatan menjadi sangat-sangat mahal. Tapi dengan menilai saran yang diberikan dalam artikel ini, ada cara yang tepat maupun tidak tepat. Dengan mengurangi jumlah PNS secara langsung bukan berarti seorang presiden harus memikirkan status politiknya. Tetapi kesejahteraan merupakan hal yang harus diperhatikan. Membuat seseorang PNS yang beralih menjadi wirausahawan bukanlah sesuatu yang mudah. Mengingat pengetahuan akan wirausaha tidak didapatkan pada pendidikan formal maupun keseharian. Apabila ini dijalankan dengan tiba-tiba maka pertanyaannya: "bagaimana menjamin kehidupan mereka yang tidak lagi bekerja sebagai PNS sehingga tetap produktif?" Apabila hal ini terjadi maka otomatis rakyat juga akan menggugat pemerintah karena tidak menjamin adanya kesejahteraan. Cara diet ketat untuk mengurangi jumlah pegawai mungkin dengan cara meminimalkan penerimaan PNS dan berusaha merubah pola pikir bahwa PNS bukan satu-satunya jalan untuk bekerja. Dalam hal ini mungkin orang akan terdorong untuk melakukan usahanya sendiri dan menjadi lebih kreatif. Bukankah terkadang pada saat-saat sulit kreatifitas akan bekerja? Tetapi hal itu memang tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Perlu Reformasi Budaya untuk menyelesaikan semuanya. Ingat sejarah Jepang maupun Cina? Mereka melakukan reformasi budaya hampir di setiap lini kehidupan.September 18th, 2008 at 1:11 pm
Hm.. sekarang kan penerimaan PNS kebanyakan minimal D3 ke Atas, semoga jadi lebih baik deh…
Tapi sejujurnya masih banyak lo orang yang mengidam-idamkan jadi PNS, dan kita bangga kalo ada sodara jadi PNS, gak ikut pusing mikirin dia kan??? Artinya kita bisa konsentrasi ke urusan kita sendiri hehehe…
Salut. Tengkyu
September 19th, 2008 at 6:26 am
salam kenal dan terimakasih tulisan2 menariknya..
membaca tulisan mas nofie saya jadi ingat doktrin yang selalu diingatkan oleh Kyai Syukri Zarkasy, pimpinan Pondok modern Gontor kepada para santrinya
.. “Kalian boleh saja menjadi pegawai, tapi jangan pernah punya mental pegawai!!”.. atau “lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada menjadi buntutnya ikan paus”..
Doktrin2 tersebut sangatlah berbeda dengan yang ada disekolah-sekolah negeri lainnya dan itu selalu disampaikan setiap ada kesempatan dan diterapkan menjadi dasar kegiatan yang mewarnai aktifitas santrinya..
Kayanya mental pegawai-birokrat memang berkaitan erat dengan sistem pendidikan negeri ini yang cenderung menghasilkan manusia Indonesia bermental pegawai.. lihat saja suasana sekolah-sekolah negeri disini yang notabene diajar oleh PNS..
..siswa datang, dengerin guru dan ga boleh protes, pulang dan belajar kalo pas ada ujian aja.. very uncreative.. sounds familiar?
September 19th, 2008 at 10:52 pm
ikutan dong…
jujur gw pns, gw dah 10 tahun jadi pns. gw jadi pns ngga pake siapa-siapa dan apa-apa, sampe sekarang. gw cuma pake nasib dan insya Allah kemampuan akademis gw. bulan depan gw secara aturan ikatan dinas udeh boleh cabut tanpa harus ganti rugi apapun ke negara.
yang ditulis dan menjadi bahasan ini memang benar, tapi sebagian. besar kecilnya ya tergantung dimana pns itu berada. kebetulan gw yang berada di departemen yang sudah melakukan reformasi birokrasi secara keselurahan. dari sistem operasi hingga struktur remunerasi (perbaikan kompensasi). berhasil ???? belum!! belum bukan tidak.
apa yang menjadi bahan cercaan, ejekan, dan sumpah serapah kepada pns mudah-mudahan dapat secara perlahan dihilangkan. Asalkan semua departemen mau, bisa, dapat, dan sungguh menjalankan amanat UU 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian itu aja, dan tentu saja menjalankan reformasi birokrasi. sabar aja guys…
gw juga yakin sebagian besar yang nulis komen di forum ini juga ada yang pernah menikmati masa-masa keemasan pns pada saat bapak pns indonesia (pak harto) masih berkuasa. kalian menikmatinya secara langsung maupun tidak langsung dari ortu atau sipapun kalian.
yang salah di negara ini bukan cuma pns koq. kalo kalion juga baca koran atau sumber berita lainnya, yang ngerusak negara ini juga ngga sedikit dari kalangan non pns karir koq. ya, mereka yang oportunis yang “hebat” memanfaatkan kesempatan untuk kaya di saat yang tepat (bagi dirinya tapi hancur buat negara) itulah mereka.
yang ngerusak negara ini adalah DUPLIKASI dari senioritas yang tersistem sehingga mengotori lembaran kertas putih para pns baru. para senior pns tersebut memberikan racun rasa nikmat kepada setiap pns baru, sehingga duplikasi perbuatan tercela di kalangan pns terus berlangsung.
diatas juga ada yang nulis bahwa pns itu PGPS (Pinter Goblok Pendapatan Sama), maaf banget ini ngga berlaku di departemen gw. pendapatan gw yang 10 tahun bisa lebih tinggi dari yag tinggal 2 tahun lagi pensiun, padahal secara golongan ruang sama dan duduk di bagian yang sama. hal ini karena di tempat gw udah ada job grade, yang dinilai berdasarkan kemampuan, peran, dan kempetensi masing-masing pns.
saran dikit aja buat temen temen di forum ini.
ngga sedikit lo, pns yang loncat keluar ke swasta yang awalnya bukan kemauan mereka. mereka meninggalkan atribut pnsnya karena dibutuhkan swasta karena kemampuannya. banyak, tapi gw ngga tau persih angkanya. yang pasti banyak. mereka dah disekolahin ma negara sampe keluar negeri…eh … malah ngga balik ke instansinya. paling ngga ini sedikit bukti bahwa ngga semua pns itu ngga bisa komputer apalagi ngga pinter.
kampus gw dulu (sampe sekarang) kalo ujian masuk hampir nyamain SPMB jumlah pesertanya.
btw, departemen gw juga dah lama loh ngga pake seragam korpri.
mau nulis banyak sih, tapi cukup satu pesan aja bahwa “kemanusian kadang-kadang (seringkali) harus diletakkan di depan”.
jadi rasionalisasi pns tua adalah sebuah revolusi yang sulit dilakukan.
Sabar ya…perubahan pasti ada. thx
September 19th, 2008 at 10:59 pm
Setuju sekali dengan tulisan di atas. Buat yang ngerasa tersinggung. Cobalah lihat di sekeliling anda. Buka mata dan telinga anda. Anggap saja ini kritikan dan berusaha memperbaiki diri. Saya juga abdi negara tapi saya merasa ini lah fakta yang tidak terbantahkan. Memang masih ada PNS yang baik tetapi dari segi jumlah, banyak mana ? Memang banyak sekali tugas yang harus dikerjakan dan melakukan pembenahan. Intinya perbaiki sistem yang ada dan jalankan sistem tersebut. Ini tugas berat bung. Peace…..
September 19th, 2008 at 11:26 pm
sempet confused juga baca coment semuanya…cuma ada beberapa hal yang mungkin jadi bahan renungan..jujur saja, dulu saya sampai 2 or 3 tahun lalu sangat membenci yang namanya pns,kakak saya hanya setahun jadi pns di sebuah rs.kenapa saya benci, karena wkt kakak saya jadi pns dan sbg kepala bag xxx, ternyata langsung ditawari korupsi kecil2an yaitu beliau suruh tanda tangan dmana barangnya tdk akan ada..alhamd, kakakku msh dilindungi…
tapi trnyata setelah tdk sengaja mengamati meski hanya sesaat, kehidupan ortu yang guru sd dan temen2nya..saya jadi punya pikiran lain..”Luar Biasa mereka…tanpa saya sadari ternyata mereka adalah bener2 pejuang sejati, tanpa pamrih, bahkan rela mengorbankan gajinya dalam bentuk hadiah buku atau uang 5000 buat siswa dengan nilai 100,meski mereka sendiri hidupnya pas pasan bahkan cenderung kekurangan. ini dilakukan hanya untuk membuat semangat anak didiknya agar mau sekolah dan berprestasi..dan, ternyata antusiasnya sangat luar biasa…setahun setelah perjuangan ortu n frend, sekolah mereka jadi unggulan di sebuah kabupaten..siswanya langganan teladan dan ketika ujian akhir nilai sempurna alias 100 adalah pandangan yg sangat indah, karena hampir tiap anak rata rata ada nilai sempurnyanya..
suatu hal yang sangat mustahil karena itu terletak didaerah terpencil dan jauh dari modernisasi apalagi peralatan serba wah..dan terus terang saja untuk sertifikasi guru dengan seabreg persyaratan dan iming2 gaji double, sangat kecil kemungkinan mereka bisa lolos karena berbagai kendala..tapi toh, itu tdk menyurutkan langkah mereka mencerdaskan tunas bangsa didaerah terpencil..”mungkin itu sekelumit cerita pns yg benar2 pahlawan tanpa tanda jasa”..
September 27th, 2008 at 12:04 pm
yang namanya KKN tidak hanya di tubuh PNS bro…. dimana-mana ada. lagipula korupsi dan lain lain bisa terjadi tidak hanya karena ada kesempatan thok !!! banyak yang terlibat disitu. Jangan jangan yang pada komentar juga ahli dalam yang satu ini. Dunia…dunia….semakin tua semakin ndak karuan
September 28th, 2008 at 3:40 am
Saya setuju jumlah PNS terlalu banyak, akhirnya kasihan para pembayar pajak yg sebgaian besar utk menghidupi para PNS itu.
Kalo dari pengalaman saya sendiri sebagai Konsultan di beberapa Instansi Pemerintah Daerah/Pusat, gampangnya ginilah, satu bagian itu punya 50 pegawai , paling yg benar2 bekerja dan memang punya kemampuan cuma 5 s.d 10 orang, sisanya para penggembira, yg jua dapat honor suatu kegiatan, itu anehnya…!
Makanya kalo dipakai metoda pembuktian terbalik mengenai asal kekayaan para PNS itu, 99% bisa ditangkapai KPK.
September 28th, 2008 at 12:52 pm
PNS terlalu banyak,sekarang banyak proyek2 pemerintah dikelola pns,dan mereka rata2 jg punya perusahaan utk ikutan dlm proyek tsb,meskipun yg mengelola orang lain,mmg ada yg betul2 kerja,tp byak jg yang hnya absen masuk mengikuti rutinitas pekerjaan sj,lihat mereka yg pegang proyek,betul2 kayak dewa,rata2 mereka punya mobil,terlihat apa bila jam kerja pns bubar jalanan pasti macet,krn bnyk kendaraan pns yg pulang kantor,mereka paling takut dg atasa dr pada tanggung jwb nya sbg abdi masyarakat
October 3rd, 2008 at 1:42 pm
Emang sumber masalah negeri kita cuman ini doang, bos ?
Siapa yang sering menyuap pns ?
Siapa yang sering menggaji orang di bawah standar ?
Siapa yang tidak bisa mempersiapkan kualitas sdm indonesia ?
Siapa yang tidak bisa membuka lapangan pekerjaan ?
Siapa orang kaya yang tidak peduli tetangganya /org yang miskin ?
Kale ada yang pengin nambahin…
October 4th, 2008 at 12:35 pm
“PNS: Sumber Masalah Negeri Ini?”
SUMBER???
October 5th, 2008 at 8:46 am
jajaran birokrat (pns) lah, yang digaji dari uang rakyat, wajib untuk menyelesaikan banyak permasalahan di negri ini, termasuk lapangan kerja, menyiapkan kualitas sdm, menangani orang miskin, menghapus suap, menjaga iklim penggajian di atas umr, dll. orang-orang swasta sangat jauh tidak lebih wajib untuk itu, yang digaji siapa? yang terima pensiun siapa? yang dapat askes siapa? yang gajinya selalu naik siapa?
Ketidak effisienan dari birokrasi menjadikan setiap bayi yang lahir di negri sudah dihadapkan pada beban untuk ikut membayar (dari pajak, sumber alam, dll) pensiun, gaji pns, tujangan kesehatan pns dan lain-lain. tanpa mereka dijamin masa depannya, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan di hari depannya. jelas ini sangat-sangat tidak adil.
salah satu solusi dari semua itu adalah menyadarkan untuk tiap warga negara di negri ini berhak atas pekerjaan, atas kesehatan, atas pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, masa depan cerah untuk anak-anaknya dan itu jika selalu dan bersama-sama dituntut ke pemerintah itu akan menjadi suatu kekuatan politik yang jauh mengalahkan kekuatan politik para pns yang selalu dimanja oleh pemerintah.
October 6th, 2008 at 1:04 pm
@gogon
saya setuju masalah ketidakefisienan dan pemborosan di sektor birokrasi akan menyebabkan gangguan bagi kehidupan di negara kita.
Saya cuma menekankan pada sumber permasalahan di negeri kita, apakah hanya pns (inefisiensi birokrasi) saja ?
Apa memang hanya satu sumber itu saja ?
Bagaimana dengan yang lainnya (mis. pembuat undang-undang, pelaku perundang-undangan, pemerintah)? Biasanya sih di negara kita terbiasa punya banyak sumber, kalau upacara adat tuh ngambil dari tujuh sumber :)
October 7th, 2008 at 7:38 pm
Kyaknya birokrasi jga harus coba nerapin Pay 4 Performance, Apa+berapa kinerja yang dihasilkan, itu yang dibayar, tentunya renumerasinya jga harus diperbaiki.. Gak bsa memenuhi batas kinerja minimal.. OUT-in aza, masih banyak penduduk indonesia yang unggul attitude n kompetensi, kreatif n inovatif membuat nilai tambah bagi negara, menonjol dalam service+leadership+agen of change, tapi blm dapat kesempatan karena stigma bahwa PNS itu aman sampai pensiun, ya harus ada sistem yang memaksa mereka kompetitif klo ingin survive di birokrasi, biar insan2 indo yang terbaiklah yang ada di birokrasi.. Sehingga negara akan menjadi lebih baik lagi..
October 7th, 2008 at 8:15 pm
Coba baca baik2 tulisan di atas dan dimengerti, baru komentar bro…..
October 7th, 2008 at 8:26 pm
daripada banyak yang nganggur.. ya masih mending suruh kerja biar cuma bengong juga… kalo di belanda kan yang nganggur juga di kasih uang dari negara..
October 10th, 2008 at 11:48 am
menarik sekali membaca tulisan nofie iman diatas, sebuah ulasan bagus. saya sendiri adalah seorang pns di departemen keuangan. membaca tulisan di atas saya seperti “ditampar”, bukan tamparan dari seseorang yang dendam sehingga menimbulkan emosi negatif, tapi sebuah “tamparan” dari seseorang, yang saya rasa punya ide kreatif & peduli dengan nasib bangsa ini, sehingga yang ditimbulkan adalah sebuah emosi positif, membuat tersadar untuk ikut peduli mengubah pns menjadi sebuah profesi yang terhormat yang dilakukan secara profesional oleh seorang profesional. minimal mulai dari diri saya sendiri.
terlepas dari gambaran umum pns seperti diatas, memang tidak dapat di generalisir kepada semua pns. pns ada yang baik, ada yang buruk perilakunya. untuk temen2 sesama pns, saya sarankan jangan dulu tersinggung ketika kita membaca tulisan seperti ini. kita anggap saja sebagai sumbangsih pemikiran untuk perbaikan dunia pns. lagipula untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, kita harus belajar mendengarkan apa yang dirasakan & diinginkan masyarakat, bukan begitu?
warm regards..
October 10th, 2008 at 2:33 pm
Jangan hanya menyoroti PNS aja bung !
Coba sesekali anda lihat perangai Anggota DPR kita, dengan Falsafah 5 D – nya (Datang, Duduk, Dengar, Diam & Duit),
mereka juga bisa dikatakan Sumber Masalah Negeri Ini juga…., hal ini semakin diperkuat dengan kasus korupsi anggota DPR yang banyak terungkap akhir2 ini (yang belum terungkap ”mungkin” lebih banyak lagi)
dengan masa kerja minimal Cuma 5 Tahun .. Mereka juga dapat pensiun seperti halnysa PNS kita .., bukankah ini juga pemborosan anggaran negara …..Cuma kerja 5 Tahun udah dapat pensiun ….
October 11th, 2008 at 1:08 am
@BUJANG
Sampean kemana saja pak? Tulisan tentang DPR udah berkali-kali diposting disini, misalnya ini dan ini. Hehe.. Memangnya DPR juga bukan PNS?? :)
Saya yakin yang disoroti bung Nofie Iman bukan PNS berdedikasi tinggi (seperti bu muslimah di laskar pelangi misalnya), tetapi PNS-PNS yang bego, belagu, dan kinerjanya memble.
October 11th, 2008 at 2:33 pm
halo bung nofie, salam kenal…
artikel ini membuat saya semakin yakin utk ga ikut2an apply lowongan cpns yg skrg lg hangat dibuka…kekna mase byk bidang lain yg bisa digeluti sebagai seorang sarjana, utk membangun bangsa ini…
doramimiauw^^
October 11th, 2008 at 2:46 pm
btw, jika tdk keberatan, sy taro link nya di tempat sy yah…
i like ur writing, keep on creating good article…
October 11th, 2008 at 6:28 pm
@SABAM …
Anda baca dulu dengan teliti tulisan saya kata per kata atau kalau huruf per huruf….
Yang saya sorot adalah ANGGOTA DPR bukan DPR secara keseluruhan !!!
Atau anda gak pernah baca koran ????
Anda mungkin akan ditertawakan orang kalau menyebut para anggota DPR itu juga PNS …
Saya jelaskan pada anda : Yang menjadi anggota DPR itu adalah para kader2 masing2 PARPOL peserta PEMILU yang secara kuota suara memenuhi syarat untuk duduk di dewan legislatif
Kalaupun ada PNS merangkap jabatan sebagai ANGGOTA DPR sudah otomatis mereka bakal diberhentikan statusnya sebagai PNS … begitu Loch MEKANISME-nya
Eh tau2 anda menyebut Anggota DPR itu PNS… Lucu anda ini !!!
Di DPR Yang PNS itu adalah PEGAWAI SEKRETARIAT-NYA bukan ANGGOTA DPRnya ….
Dan selama pengamatan saya PEGAWAI SEKRETARIAT DPR yang PNS itu… mereka sangat bagus dedikasinya …
saya sarankan anda berfikir dulu sebelum memposting tulisan >>>
Atau minimal baca2 koranlah dan tanya2 dulu lah ke orang yang benar berkompeten tentang permasalahan yang sedang di diskusikan ini…
Jangan asal Posting aja….
October 12th, 2008 at 9:36 pm
gimana kalo pembicaraan kita beralih sebentar ke gaji guru pns minimal 2 juta, seperti yang dijanjikan mendiknas?
October 14th, 2008 at 6:39 am
hmm, hitungan budgeting untuk PNS nya masuk akal juga, ternyata kita telah mensubsidi birokrat dengan tidak proporsional .. banget ..
October 14th, 2008 at 1:33 pm
Saya gak habis pikir !!!!!
Knapa orang2 di negeri ini senang saling menyalahkan.
Mbok ya coba introspeksi…
October 14th, 2008 at 9:57 pm
Di suatu RT warga setempat ditarik iuran @ Rp 5000,- tiap bulan untuk membayar uang kebersihan dan keamanan lingkungan, dan yang terjadi sampah tetap berserakan dan maling tetap sering ada, tentu sangatlah wajar sebagian warga protes sana-sini, tapi ada juga warga yang menganggap itu situasi yang wajar dan biasa, warga tersebut penanggung jawab keamanan dan penanggung jawab kebersihan beserta sanak saudaranya, Ternyata dia tidak bisa dan tidak punya bayangan bisa mengatasi permasalahan yang ada, tapi dia juga tidak mau dan takut kehilangan uang tambahan. Jadi menurut dia dan sanak saudaranya biarlah keadaan tetap apa adanya, biarlah orang selalu mencium bau tak sedap yang penting jangan sampai uang tambahan saya terambil, biar orang kemalingan tapi jangan pecat saya!
“Gelandangan dan Pengemis merupakan beban bagi negara, tapi sesungguhnya orang-orang yang digaji untuk mengatasi permasalahan tersebut namun ia tidak bisa berbuat apa-apa! untuk mengatasi hal tersebut lalu ia tetap mempertahankan status dan posisinya itulah beban yang sesungguhnya bagi negri ini”
October 15th, 2008 at 1:27 pm
jangan berantem, saya udah pusing mikirin kalian siang malem,malah pada berantem !
dasar…
October 17th, 2008 at 11:03 am
@ p
postingan anda adalah postingan terburuk, komentar anda sungguh mencerminkan komentar org bodoh yg tidak mengerti permasalahan …
October 17th, 2008 at 11:05 am
@ p
postingan anda adalah postingan terburuk di forum ini, komentar anda sungguh mencerminkan komentar orang bodoh yg tidak mengerti permasalahan …
October 22nd, 2008 at 1:32 pm
Bagus postingannya, Memang kenyataan kok kebanyakan PNS walaupun gak semuanya seperti itu …walaupun seolah-olah yang keterima jadi PNS saya pikir orang2 yang terpilih dan pintar2 atau lagi beruntung aza….tapi mereka gak ada improv di pekerjaan mereka. (masuk dan pulang awal bulan terima gaji hari tua ditanggung kita).
Saya forward dan share ke semua ya….terima kasih
October 23rd, 2008 at 1:53 pm
Orang2 yang bekerja menjadi PNS belum tentu menjadikan sumber manusia yang dapat dihandalkan banyak orang2 yang menjadi PNS tetapi tidak mempunyai kualitas kerja yg dapat dihandalkan, pekerjaanya pun cenderung santai2 saja, kadang berbeda jauh dengan pekerjaan suami saya yg bekerja di swasta, pergi pagi pulang kadang sampai malam hari. Seharusnya pemerintah mebatasi saja jumlah PNS lebih baik sedikit tapi optimal daripada banyak tetapi tidak memberikan kontribusi yg baik bagi negara…….
October 23rd, 2008 at 3:58 pm
kalu mau nyantai mendingan gak usah jadi pegawai,kan PNS pun skr katanya g menjamin bahagia, tapi aku sendiri juga punya cita2 pingin jadi pegawai negeri.
ni mas, mbak, pak de bu de aku ada info usaha sampingan kalu dijalankan dengan serius dalam waktu 2 bulan bisa pensiun dini.
tiadk perlu modal gede dan tidak pula resiko gede, bukan mlm dan juga bukan money game.berminat! silahkan klik http://www.klikdynasis.net/?id=MA7491
distu baca dengan teliti dan segera daftarkan diri anda ke no 0857 3027 1502 (majid)
Insya Allah kita sukses sama-sama
October 23rd, 2008 at 6:01 pm
yupz, PNS dengan segudang kesempatan untuk main-main dengan kekuasaannya
but just some people, yang patut diberangus adalah oknumnya not the profesi!!! inget PNS juga profesi mulia, para guru contohnya!!!
Cukup banyak juga PNS berdedikasi dengan kemampuan yang juga handal,
para diplomat contohnya!!! mereka kan juga contohnyA….
EMAS ADALAH EMAS, SEKALIPUN DIA BERADA DI ANTARA LUMPUR, DIA AKAN TETAP MEMANCARKAN KILAUNYA
October 24th, 2008 at 5:19 pm
waduh, judulnya ngenas banget ya ? emang masalahnya apa sih ? setahu saya bukan PNS nya yang masalah, tetapi policy di bidang kepegawaian yang jelek. Mulai dari planning, recruitmennya (kroni/keluarga base), carier path-nya yang kagak jelas.
Saya dulu PNS kebetulan saya masuk yang Policy bidang kepegawaiannya yang bagus. Diterima di STAN (gratis biaya dan buku), dikasih pelatihan tentang topik-topik yang menarik, dikasih pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang ilmu dan dimatangkan dengan pengalaman-pengalaman dengan kasus-kasus besar di negeri ini. Sebagian PNS yang masuk dalam policy yang baik akan menjadi PNS baik, yang belum, nasib mereka tidak baik.
Maaf bukannya membela PNS, tetapi krisis keuangan/perbankan yang terjadi tahun 1998 murni kesalahan pihak swasta tetapi kemudian ditalangi pemerintah lewat dana BLBI dan obligasi rekap. Bagaimana greedy-nya sektor swasta saat itu, dengan pemberian kredit bank kepada grupnya sendiri. Sekarang ini juga kayak demikian, hancurnya pasar modal mau ditalangi dana APBN untuk buyback saham BUMN. Atau grup bakri yang mau ditolong, sampai menkeu hampir kehilangan jabatannya.
Belum lagi penggelapan pajak dari perusahaan-perusahaan swasta. Yang kerja dibagian akuntansi/pajak perusahaan pasti pernah melakukan.
Jadi baik di PNS dan Swasta, ada juga masalah kan…
October 25th, 2008 at 11:57 am
Bagaimanapun juga semuanya itu memang bagus akan tetapi, kalau kita bisa mengingat bahwa kita semuanya telah menjadi korban dari ketidakadilan itu pasalnya pns yang dulu-dulu sarat dengan kkn, sekarang harus murni, dst mereka yang dulu kkn ria sekarang jadi pejabat enak-enakan menikmati hasilnya, sekarang para generasi muda kita susah mencari pekerjaan. ini benar benar-benar tidak adil.
October 27th, 2008 at 4:57 pm
hebat komentar dari bro The Tracer ….
komentar2 seperti ini yang kita perlukan di forum ini, bukan komentar2 asal2an yang hanya bisa menghujat tanpa ada bukti empiris yang jelas…
salut bro the Tracer….
@firdaus dasta,
generasi muda sekarang yang sulit mencari kerja itu karena mereka tidak memeliki kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja saat ini…. gak semua kok generasi muda skrg susah cari kerja, banyak teman2 saya yang usianya muda tp mereka sudah ditawari beberapa perusahaaan asing & BUMN….
October 29th, 2008 at 6:10 am
Dari angka yang berbicara, argumennya sih cukup kuat. Anda juga menyodorkan solusi yang sangat relevan. Mungkin yang perlu ditekankan agar tulisan ini tidak mendorong orang-orang berkompeten yang pada awalnya ingin menjadi PNS untuk berpindah jalur ke swasta. Karena jika orang-orang macam ini tidak ada, siapa yang mau melakukan perubahan di instansi-instansi negara ini ya?
October 31st, 2008 at 1:46 am
walah-walah, ko pns bermasalah sech
November 5th, 2008 at 7:08 pm
Saya selalu senang membaca blog ini. Bermutu. Semoga bisa memberi inspirasi buat saya lebih banyak menulis. Terima Kasih ya!
November 5th, 2008 at 8:25 pm
wajar kalo PNS, di Indonesia ini bertingkah aneh-aneh dan cari posisi aman, kan PNS sekarang singkatan dari Pengin Nyari Seneng Doang (PNSD) utamanya untuk aparat di daerah, otonomi daerah (OTDA) hanya sekedar slogan.
November 7th, 2008 at 11:22 am
@ yudhi novriansyah
Tau Apa Anda Mengenai Otonomi Daerah (OTDA) ????
November 9th, 2008 at 6:50 pm
Kalo Anda pernah melihat wanita berangkat naik kereta dari jam 5 pagi sampe dikantor jam 7.30. kemudian bekerja menghadapi resiko ketularan penyakit, resiko tuntutan hukum, resiko caci maki masyarakat, wajib mengikuti sejumlah seminar/pelatihan dalam satu periode, gaji habis untuk transportasi, Anda baru tahu rasanya bagaimana menjadi pegawai negeri.
Dan ini bukan dari sebagian kecil pegawai negeri.
Tolong dilihat majalah mobil, majalah motor, anak2 muda (anak orang swasta), memodifikasi senilai dengan harga mobil baru. padahal setiap 2 minggu sekali majalah otomotif tersebut terbit, berapa banyak orang yang membuang2 uang.
November 10th, 2008 at 8:15 am
Blog ini mungkin hanya lampiasan kekesalan org2 yg tdk bisa/tidak memenuhi syarat untuk masuk menjadi PNS atau bahkan sudah ikut ujian CPNS tapi gak lulus2 ???
saya himbau kalau anda memliki keterbatasan otak, sehingga gak lulus PNS.. jgn lah berkoar2 di blog kyk gini.. perbaiki dulu kemampuan otak anda, baru komentar
trus buat yg lain… jgn lah memberi komentar yg anda sendiri tidak tau kebenaran dari komentar anda tsb… Ingat krisis 1997 adalah andil dari sektor2 swasta gak ada andil dari PNS,
pinjam duit tp gak mau bayar utang… akhirnya Negara yg harus nanggung semua…
berfikirlah jernih, sumber masalah itu sebenarnya berawal dari kredit macet dari sektor swasta, Duit yg dipinjam oleh Bos-bos anda itu (org) swasta.. ya sebagian juga digunakan buat bayar gaji anda2 semua.. ngerti gak ???
November 13th, 2008 at 2:10 pm
Gue mau cerita dikit ah..
Bokap gue udah mau pensian nih,udah 30taon jd..Jd pns yg paling gak enak kayak bokap gue kali yach..jadi sipir penjara,kagak bs bolos,keluar masuk seenaknya, bisa2 ntar napi pada lari smua.klo pas jatah jaga,lebaran-hari libur tetep masuk-kagak boleh bolos.kagak bs sabet sana sabet sini,paling2 cuman pungli, itu klo yg diotaknya pns cuman duit aja pikirannya,krn utk pgawai rendahan spt bokap gue gajinya jg pas2an.
Alhamdulillah bokap gue kagak prnh ngelakuin itu, dan lagipula LP nya msh brd di daerah kecil yg msh saling ‘tepo seliro’. Trus jamannya pak harto kayaknya gak pas klo dibilang jaman emasnya pns. Bokap gue kerja mulai taon ‘78 gajinya meningkat agak signifikan ya hbs pak harto lengser, seblm itu ya minim bgt. Aplg gajinya para guru wktu itu. Klo pns2 di bbrp departemen yg kagak byk pekerjaannya mgkn emang jd kesempatan buat bolos,santai2&laen2 kali yach..spt suami tmn gue sndr-jam 9 blm ngantor-katanya kagak ada kerjaan.
Sptnya efisiensi memang sangat perlu dilakukan. Jgn buka lowongan cpns klo tenaganya tdk benar2 dibutuhkan alias nanti byk nganggurnya. Klo gitu mending dibikin sistem kontrak aja. Kerja dpt duit-gak kerja gak dpt duit. Gak kebanyakan makan gaji buta, jd lbh efisien.
Trus buat para pns2 yg msh baru maupun yg udah lama, smoga kaliyan bs melakukan pekerjaan dg sebaik2nya. Jangan sampai dihati kaliyan berslogan-kerja gak kerja yang penting dpt gaji bulanan.
~salam hangat~
November 13th, 2008 at 3:14 pm
Seperti kata mas Repri.R, tulisan mas nofie imam ini adalah suatu pemikiran yg perlu dijadikan bahan kajian oleh pemerintah. Kebanyakan masyarakat awam menganggap jd pns pekerjaannya santai. Gmn caranya mengubah image tsb.
Janganlah kita saling hujat. PNS yg jelek itu adlh oknumnya, itupun gak semua. Bokap gue yg jg pns pun jg gak senang dg pns yg males. Sering jg ngeluh, dilingkungan kerjanya pegawai2 yg baru yg msh muda2 byk yg males2an, klo masuk krja srg telat2.
Gue rasa smua itu balik ke pribadi masing2 oknumnya-punya rasa tanggungjawab apa tdk. Bokap gue slalu brdedikasi dg pekerjaannya krn dg gajinya yg minim itu beliau merasa brsyukur bs menghidupi istri&anak2nya.klo dlu gak jd pns mgkn sampe tua msh jd sopir angkot&mgkn gak bs nyekolahin anak2nya hingga jd sarjana.
Sekali lagi semua kembali ke pribadi&hati nurani masing2& tujuan awal orang dlm memilih pekerjaan sbg pns. Apakah mau berdedikasi thd pekerjaannya ato hanya pgn hidup santai (kebanyakan org melihat pns spt itu). Smoga yg terakhir tdk mjd tujuan org2 untuk berlomba2 mjd pns.
~salam hangat~
November 14th, 2008 at 8:09 am
Serba salah juga pemerintah masih melihat ini adalah senjata untuk memperbaiki angka pengangguran, ketimbang pusing menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga makin banyak lapangan kerja tercipta, pemerintah lebih suka potong jalan untuk rekruitmen PNS terus…
November 14th, 2008 at 11:05 am
Tulisannya sungguh berat, susye memang betul2 susye…kelihatannya kita perlu memperbaiki etos kerja kita di bidang kita masing-masing, mari buat indonesia lebih punya taste!!!
November 14th, 2008 at 11:31 am
aku kemarin ke kecamatan mau cari surat pengantar ke polsek buat bikin SKCK , mulailah ibu ibu paruh baya ngetik pake mesin ketik pita jaman pak karno masih SD…
aku setia menunggu …..
sekita 3-4 menit ketak ketik, surat pengantar nyapun selesai…….
pas aku mo ambil ibu ibu itu bilang “mas biaya administrasi sukarela” weew udah aku duga……
tanpa panjang lebar aku ambil selembar uang 1000 perak….
aku bilang terimakasih terus pergi…….
wkwkwkwkkwk….kalian harus liat ekspresi wajah PNS itu……
ya gitu citra PNS kita………
belom ntar kalo dah ke ke polsek habis 20 rebu aku……
gajinya kurang kaleee
November 14th, 2008 at 2:38 pm
Good writing mas Nofie …Kajian yang bagus, semoga data-datanya valid ya !
PNS itu bekerja untuk negara lho, sehingga seyogyanya target dan pencapaiannya jauh lebih tinggi dari pada kita-kita (maaf, kebetulan saya orang swasta) yang orang swasta. Lha wong melayani bangsa dan negara … High Target. High Achievement. High Reward. Sah-sah saja sebenarnya.
Jadi memang pemerintah, dalam hal ini Menpan dan Departemen harus punya sasaran dan tujuan kerja yang jelas dengan target yang terukur sehingga semuanya BISA diukur dan HARUS BISA DIUKUR.
Kadang saya lihat, calon-calon PNS baru sebenarnya bagus-bagus dan memiliki karakter dan moral yang baik. Cuma masalahnya, para senior ini yang tidak memiliki budaya kerja yang benar sehingga mereka terbentur, selalu terbentur dan lagi-lagi terbentur dengan tembok tinggi dan tebal yang memang enggan dengan perubahan. Jadi untuk kasus Indonesia, mungkin memang benar-benar harus ada pemotongan generasi ya … Buang yang lama dan bermasalah, Golden Shake Hand, Isi dengan yang baru yang siap untuk mempersembahkan kinerja terbaik bagi bangsa ini.
Semoga bangsa ini bisa berubah, dan perubahan itu memang harus dimulai dari diri sendiri …
Cheers …
November 14th, 2008 at 7:50 pm
susah jadi pns? makanya belajar carcep dong! Gini……
1) punya link
2) punya modal (u know)
3) punya pinsil untuk sekedar hitamin lembar jawaban(gak perlu benar)
Kalau dah punya semua………tinggal tunggu surat penempatan.
GAMPANG KHANNN?
November 15th, 2008 at 10:52 am
hm…….di kota kecil saya, pernah ada sebuah DInas……sebut saja DINAS A…….
anggaran dana tahun lalu-nya masih ada sisa…….trus sang kepala dinas mo nambah anggaran lagi. Tapi gak bisa klo gak habis……
makanya anggaran itu dihabiskan dengan dalih pelatihan internet. karena “saya salah satu tentornya”, jadi saya tau benar apa yg mereka lakukan.
Saya saya memberi materi seputar internet dan e-commerce…….
apa yang PNS2 itu lakukan di depan komputer…….membuka situs Porno …..tidak laki tidak perempuan semua sama2 buka situs Kotor……..
pas kita tegur. Jawabnya apa ?
“kita jg kan butuh hiburan, dikantor hampa GAK ADA KERJAAN !!! !”
meyedihkan……
November 16th, 2008 at 4:49 pm
good job… suka atau tidak suka itu adalah fakta bahwa PNS identik dengan lamban, berbelit belit, korup dsb dsb.. begitulah, seperti lagu kebangsaan kita “itulah Indonesia”
saya berbicara ini bukan karena saya tidak ketrima jadi PNS, 3 tahun yang lalu saya pernah ikut ujian di PU dan ketrima, itupun karena desakan bokap yang ngotot pengen saya jadi PNS. tapi disaat yang sama saya mendapat tawaran untuk kerja overseas, akhirnya saya pilih yang overseas.
kesalahan sistem yang sudah mengakar rumput. manipulatif, memutarbalikkan segala sesuatu, yang benar jadi salah yang salah jadi benar. itulah yang saya amati di republik ini. tidak hanya PNS tapi juga elemen2 birokrasi pemerintah yang lain.
kalo satu 2 orang boleh lah kita sebut oknum, tapi kalo sudah lebih dari 80% oknum di sebuah organisasi melakukannya itu di sebut apa ya??
itulah kenyataannya. mungkin kalo mau efisiensi, sebaiknya PNS 2 tua itu dulu yang di cut, sebelum mereka memberikan doktrinasi2 yang salah dan berbahaya kepada yang muda2.